Basuki Bersuara soal Usulan Moratorium Pembangunan IKN

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono bersuara soal usulan moratorium pembangunan IKN.

Ia memastikan sampai saat ini tidak ada rencana memoratorium pembangunan IKN. Basuki mengatakan pembangunan IKN adalah proyek prioritas nasional. Pembangunan berlandaskan undang-undang dan ditopang anggaran negara.

"Dari Istana disampaikan bahwa tidak akan ada moratorium, dan pembangunan IKN justru dipercepat," kata Basuki melalui keterangan tertulis, Minggu (3/8).

Basuki mengatakan telah mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun kompleks yudikatif dan legislatif. Pembangunan dua kompleks itu ditargetkan beres 2028.

Otorita IKN juga berfokus membangun jalan di KIPP 1B. Jalan itu dibuat untuk mendukung beberapa investasi swasta yang telah masuk.

Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto juga mengungkap rencana pemindahan para aparatur sipil negara (ASN). Dia menyebut sudah ada 1.200 ASN yang telah bekerja di ibu kota negara baru.

Selain itu, Kementerian PAN-RB akan memindahkan 3.500 orang dari 16 kementerian/lembaga ke IKN pada relokasi awal. Ada pula sekitar 5.000 orang pekerja yang sudah ikut dalam pembangunan IKN.

"Jika kegiatan baru dimulai, bisa mencapai 25 ribu orang. Selain itu, ada ribuan turis lokal yang datang setiap harinya, serta kunjungan rutin dari tamu-tamu pemerintah," ujarnya.

"Ini yang sering ditanyakan investor berapa target market-nya? Kami yakin pengelolaan aset seperti di SCBD bisa diterapkan di sini, melalui kerja sama B2B yang menjanjikan," ucap Bimo.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roi Santoso mengatakan pembangunan IKN perlu elemen pendukung. Hal itu diperlukan demi membuat fungsi IKN sebagai perkotaan berjalan optimal.

"Yang saat ini kami butuhkan agar ekosistem bisa berjalan adalah crowd, tempat-tempat keramaian dan juga lifestyle, seperti sarana olahraga. Jadi bukan sekadar memindahkan orang, tapi menciptakan kenyamanan agar betah tinggal di sini," kata Roi.

Wacana moratorium IKN disampaikan Partai Nasdem. Mereka sebenarnya mengusulkan agar pemerintah segera menerbitkan aturan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.

Jika hal itu tak bisa dilakukan, Nasdem mengusulkan moratorium pembangunan IKN. Usulan itu pun bergulir di DPR.

"Mungkin itu yang menjadi pandangan teman-teman Partai Nasdem kemudian berinisiatif memberikan usulan-usulan agar itu dimoratorium, tapi bagi kami sih nanti akan kami lihat lebih jauh ya, perlu apa tidaknya nanti kami akan (lakukan) kajian," ucap Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7).