Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan efisiensi anggaran adalah kebijakan yang tidak bisa ditolak dari sudut pandang teknokratis. Pasalnya pemerintah harus bertanggung jawab menjaga kesehatan fiskal negara, terutama dalam menghadapi tekanan defisit, volatilitas global, dan kewajiban utang jangka panjang.
Namun, efisiensi tak bisa hanya dipahami sebagai pemotongan belanja semata, tanpa disertai desain realokasi yang berbasis produktivitas.
"Belanja efisien seharusnya diukur berdasarkan dampaknya terhadap pertumbuhan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan penurunan kemiskinan, bukan semata-mata pada nominal penghematan," katanya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Syafaruddin mengatakan efisiensi tidak akan bermakna bila tidak mendukung strategi pertumbuhan nasional. Efisiensi anggaran katanya tetap penting sebagai strategi menjaga keberlanjutan fiskal, tetapi pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi bukanlah jalan pintas untuk penghematan, melainkan strategi jangka menengah untuk mengalihkan sumber daya ke sektor yang menciptakan nilai tambah tinggi.
Ia mengatakan efisiensi anggaran ke depan harus disertai dengan peta jalan realokasi belanja yang jelas dan berbasis data. Pemerintah juga harus membuka ruang dialog dengan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa setiap kebijakan efisiensi benar-benar berdampak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya menjaga neraca kas negara.
Pemangkasan belanja negara, sambungnya, dapat berdampak negatif terhadap daya dorong fiskal, terutama jika dilakukan pada sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan bantuan sosial. Apalagi ketiganya adalah komponen utama dalam mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, investasi produktif, dan peningkatan daya saing jangka menengah.
"Jika efisiensi ditempatkan pada kerangka kebijakan makro yang strategis, maka ia akan menjadi motor penggerak pertumbuhan. Namun jika hanya dijadikan alat pengendalian angka defisit tanpa arah produktif, maka efisiensi bisa menjadi rem baru bagi ekonomi nasional yang sudah melambat sejak awal 2025," katanya.
(agt)