Payment ID Bakal Pelototi Rekening Penerima Bansos, Ini Kata Kemensos

Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung penerapan Payment ID yang akan memelototi rekening penerima bantuan sosial (bansos) mulai 17 Agustus 2025.

"Pokoknya kita ingin penyaluran bansos ini tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat orangnya, tepat keluarganya, penerimanya," jelas Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai kunjungan di Sekolah Rakyat Menengah Atas 10, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8).

"Pokoknya serba tepat, dan salah satunya lewat digitalisasi penyaluran bansos," tegas pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.

Ia menegaskan, Kemensos setuju dengan kehadiran aplikasi baru milik Bank Indonesia (BI). Ia menyebut timnya juga berkolaborasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk digitalisasi bansos.

Gus Ipul berharap kehadiran Payment ID bisa meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial yang diterima masyarakat.

"Kita ada di sana timnya dan kita dukung penuh. Jadi, mudah-mudahan ke depan data kita [penerima bansos] makin akurat, lalu penerima bansosnya tepat sasaran," tegas sang menteri.

"Supaya kita bisa mengetahui profil penerima manfaat lebih jauh lewat rekening-rekening mereka," sambungnya.

BI bakal melakukan uji coba Payment ID pada 17 Agustus 2025 mendatang. Namun, uji coba tersebut terbatas pada verifikasi rekening penerima bansos.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono menegaskan, hadirnya Payment ID diharapkan bisa meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai.

"Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi untuk dapat digunakan pada satu use case tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus (2025)," beber Dicky di Jakarta, Rabu (23/7).

Ilustrasi. Kementerian Sosial (Kemensos) mendukung penerapan Payment ID yang akan memelototi rekening penerima bantuan sosial (bansos) mulai 17 Agustus 2025. (iStock/bunditinay)

Nantinya Payment ID bisa memantau aktivitas keuangan masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Itu mencakup pendapatan hingga transaksi belanja yang menggunakan tabungan di bank, kartu kredit, serta e-wallet.

Sistem baru milik Bank Indonesia itu juga mampu melihat investasi hingga beban utang seseorang. Bahkan, transaksi pinjaman online (pinjol) juga tak lepas dari pantauan.

Dicky mengatakan, proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID bakal berlangsung dalam beberapa tahun ke depan.

Terpisah, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dudi Dermawan Saputra menjelaskan bahwa Payment ID akan menjadi tanda pengenal unik (unique identifier). Sistem ini akan mencatat profil keuangan masyarakat dan diintegrasikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Lihat Juga : Apa Itu Payment ID yang Bakal Diuji Coba 17 Agustus?

"Kami (BI) akan melindungi pemilik Payment ID dan menghindari penyalahgunaan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan," ucap Dudi dalam Editors Briefing 2025 di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Jumat (16/7).

Dudi mengklaim, sistem ini bisa mendeteksi dini tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan masyarakat.

Ia membenarkan bahwa Payment ID akan sangat powerful. Akan tetapi, kehadirannya diklaim bukan untuk menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).