Beli LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari: Efektif atau Cuma Mengulang Kegagalan?
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan agar pembelian gas subsidi LPG 3 kg menggunakan sidik jari atau retina mata.
Usulan tersebut disampaikan Said berangkat dari penilaian bahwa distribusi LPG 3 kg masih belum tepat sasaran. Dengan mekanisme itu, penyaluran diharapkan dapat lebih tepat kepada penerima yang berhak.
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penerapan beli LPG 3 kg pakai sidik jari cukup efektif mencegah subsidi salah sasaran. Ia menyinggung bagaimana sistem biometrik sudah diterapkan secara masif di dunia perbankan internasional.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teknologi sidik jari dan retina sudah banyak digunakan, sehingga tinggal menyiapkan standar operasional prosedur. Hadi memperkirakan sistem tersebut dapat disiapkan dalam waktu sekitar satu bulan. Sistem biometrik ini bisa diuji coba lebih dulu di wilayah terbatas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerapkan skema itu.
"Menurut saya, cukup efektif untuk diuji coba dalam koordinat tertentu sebelum diaplikasikan dalam area yang luas. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," kata Hadi.
Hadi mengungkap ada sejumlah kebijakan selain biomterik yang bisa diterapkan agar penerima LPG 3 kg bisa tepat sasaran. Pertama, sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi, misalnya menggunakan GPS atau RFID untuk pengawasan dan pemantauan distribusi LPG.
Kedua, pembatasan kuota berjenjang untuk kategori pengguna akhir yang berkaitan dengan volume pasokan. Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu di setiap titik distribusi, khususnya pada level agen dan pangkalan.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema biometrik seperti sidik jari atau retina berpotensi efektif memperkuat verifikasi penerima subsidi.
"Metode ini menguatkan verifikasi penerima pada titik transaksi dan menutup celah peminjaman identitas yang sering terjadi pada skema berbasis KTP semata," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/4).
Menurut Syafruddin, kebijakan ini relevan saat konsumsi LPG 3 kg berpotensi mendekati 8,7 juta ton pada 2026, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8,31 juta ton. Verifikasi yang lebih ketat dapat membantu menekan kebocoran dan mengarahkan subsidi ke rumah tangga rentan.
Ia menilai efektivitas akan terasa jika pemerintah mengintegrasikan biometrik dengan klasifikasi desil BPS, pencatatan transaksi, dan pengawasan pangkalan serta subpangkalan. Sebab, biometrik hanya memverifikasi identitas, bukan otomatis memperbaiki distribusi.
Syafruddin menilai waktu paling ideal untuk menerapkan biometrik setelah pemerintah membuktikan sistem transaksi berbasis identitas berjalan stabil, data penerima tersinkron, dan rantai distribusi sudah rapi sampai sub-pangkalan.
Ia menyarankan uji coba enam bulan di wilayah tertentu sebelum diperluas. Penerapan sebaiknya dimulai dari daerah dengan jaringan kuat dan tingkat penyimpangan tinggi, lalu diperluas setelah terbukti mampu menekan kebocoran tanpa memicu antrean dan gangguan pasokan.
"Pemerintah harus memastikan reliabilitas server, kecepatan verifikasi, dan kepatuhan pangkalan sebelum menambah kompleksitas biometrik," kata Syafruddin.
Untuk mengoperasikan metode verifikasi biometrik, Syafruddin menilai biometrik membutuhkan investasi besar untuk perangkat pemindai, perawatan, pelatihan operator, integrasi sistem, keamanan data, dan dukungan teknis harian di jutaan titik transaksi.
"Biometrik layak dipertimbangkan sebagai penguat pada area berisiko tinggi kebocoran, bukan sebagai kewajiban nasional yang dipaksakan sekaligus," ucap Syafruddin.
Add
as a preferred source on Google