Beli LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari: Efektif atau Cuma Mengulang Kegagalan?

Namun, Syafruddin juga mengingatkan penggunaan sidik jari dan retina berpotensi memunculkan masalah baru. Transaksi LPG 3 kg berlangsung di jaringan luas yang sering menghadapi keterbatasan listrik, internet, dan kualitas perangkat.

Menurutnya, kegagalan pembacaan biometrik, antrean panjang, perangkat rusak, atau server lambat bisa mengganggu akses energi harian masyarakat

"Jika pemerintah tidak menyiapkan prosedur fallback yang cepat dan adil, skema ini bisa menciptakan friksi sosial dan mendorong pembelian ke jalur tidak resmi," ujarnya.

Selain itu, gangguan perangkat atau jaringan juga dapat memicu antrean, meningkatkan biaya waktu, serta membuka peluang pungutan liar. Pedagang kecil pun berisiko melayani transaksi di luar sistem demi menjaga arus penjualan.

Syafruddin mengatakan risiko tersebut akan semakin besar apabila pemerintah belum menata subpangkalan, belum menetapkan SOP layanan yang ringkas, serta belum menyiapkan mekanisme fallback atau cadangan yang cepat saat verifikasi gagal.

"Pemerintah perlu mengunci prinsip perlindungan akses: sistem harus mendekatkan subsidi kepada warga rentan, bukan menambah rintangan baru bagi mereka," ujarnya.

Meski menilai solusi sidik jari atau retina mata sebagai suatu hal yang efisien, Syafruddin mengatakan kebijakan yang lebih realistis adalah paket pengendalian yang bisa jalan cepat dengan infrastruktur yang sudah tersedia, tetap menutup celah kebocoran, dan tidak memicu friksi besar di pangkalan.

Kebijakan paling masuk akal itu adalah "satu KTP satu harga" yang benar-benar ditegakkan.

Verifikasi wajib NIK/KK perlu diterapkan di pangkalan, disertai pencatatan transaksi digital dan audit pola pembelian untuk mendeteksi pembelian berulang lintas titik.

Berikutnya, pemerintah perlu menerapkan segmentasi penerima berbasis desil BPS plus mekanisme pengecualian terverifikasi untuk usaha mikro agar ketepatan sasaran naik tanpa mengusir kebutuhan produktif.

Guna menahan lonjakan volume, pembatasan kuantum adaptif juga dapat diterapkan, misalnya batas per KK yang berbeda sesuai segmen, bukan batas seragam yang mudah disiasati dan berpotensi membebani rumah tangga besar.

Pemerintah juga diminta merapikan rantai distribusi melalui penataan subpangkalan serta margin resmi agar kebocoran di tingkat pengecer berkurang dan disparitas harga menurun tanpa membebani wilayah terpencil.

"Paket ini lebih realistis karena memanfaatkan identitas kependudukan dan penataan distribusi, bukan investasi perangkat baru yang mahal seperti biometrik," ujar Syafruddin.

(pta) Add as a preferred
source on Google

---