Cuan Karbon Sejahterakan Warga Desa di Belantara Hutan Jambi
Dana itu dipakai untuk menggelar sunatan massal, membantu perlengkapan sekolah anak-anak, memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, hingga mendukung kegiatan pemerintahan desa.
Ketua LPHD Ndendang Hulu Sako Khoirunas mengatakan manfaat dana karbon bahkan menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat.
Madrasah mendapat bantuan pembangunan. Masjid direhabilitasi. Guru mengaji menerima insentif. Jembatan desa diperbaiki. Menjelang Lebaran, masyarakat memperoleh bantuan sembako.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, dana karbon ini menyediakan beasiswa dari tingkat SD sampai ke kuliah," ujar Khoirunas.
Manfaat serupa juga dirasakan oleh tetangga Lubuk Beringin, yaitu Desa Senamat Ulu. Sekretaris LPHD Hulu Simpang Duo Batang Senamat Yanti mengatakan masyarakat paling menunggu pembagian sembako Ramadan yang berasal dari dana karbon.
Bahkan, sapi yang dibagikan menjadi potongan daging merupakan hasil peternakan yang dibiayai melalui dana tersebut hingga warga menjulukinya sebagai "sapi karbon".
"Ibu-ibu senang mendapatnya. Makanya setiap tahun ibu-ibu selalu tanya, "Kapan kita dapat sembako Ramadan lagi?" Pasti sangat dirasakan (manfaat perdagangan karbon)," kata Yanti.
Peran Komunitas Pendamping
Di balik perjalanan panjang itu, ada pendampingan dari Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI Warsi).
Carbon Accounting Specialist KKI Warsi Fredi Yusuf bercerita bagaimana perjalanan proyek karbon tidak berlangsung instan.
Setelah proyek dirancang, mereka harus menunggu hingga 2018 sebelum berhasil menemukan pembeli pertama hasil perdagangan karbon.
Selama masa penantian itu, pertanyaan yang sama terus bermunculan dari masyarakat maupun pemerintah daerah.
Benarkah karbon bisa dijual? Fredi mengaku saat itu mereka pun belum berani memberikan kepastian karena pasar karbon masih sangat baru.
Setelah pembeli pertama datang, dana hasil perdagangan karbon mulai disalurkan kepada masyarakat.
Mekanisme pembagiannya disusun melalui proses Persetujuan Proyek Tanpa Paksaan atau Free, Prior, and Informed Consent (FPIC). Masyarakat ikut menentukan tata kelola penggunaan dana.
Mengacu pada standar Plan Vivo, sebanyak 60 persen dana diberikan kepada kelompok masyarakat pengelola hutan, sedangkan 40 persen untuk pendamping.
Yang menarik, dana itu tidak langsung dihabiskan. KKI Warsi bersama masyarakat memilih menyisihkan sebagian dana agar manfaatnya dapat dinikmati dalam jangka panjang.
Penyaluran dilakukan mengikuti rencana kerja perhutanan sosial yang mencakup tiga pilar, yakni pengelolaan kawasan, pengembangan usaha, serta peningkatan kapasitas.
Ketika pendapatan karbon masih kecil, lima desa di sekitar Bukit Panjang Rantau Bayur atau Bujang Raba itu menerima sekitar Rp40 juta. Setelah nilai perdagangan meningkat, alokasinya naik menjadi sekitar Rp200 juta per desa.
Strategi itu membuat program tetap berjalan meski sejak 2021 penjualan karbon dihentikan. Dana cadangan yang telah disiapkan sebelumnya masih mampu membiayai berbagai kegiatan masyarakat di lima desa.
"Kita kan sempat ada menahan (perdagangan karbon) tidak menjual sejak 2021. Uang dari situ tuh karena memang kita tidak membagikan habis, sekarang pun masih cukup untuk operasional lima desa itu," ujar Fredi.
Nature Climate Solution Lead Konservasi Indonesia Iwan Wibisono menilai keberhasilan tersebut bukan semata-mata soal perdagangan karbon. Menurut dia, yang paling berharga adalah proses panjang ketika masyarakat membangun kesadaran bersama untuk menjaga hutannya. Baginya, nilai ekonomi karbon hanyalah bonus.
"Awalnya pemanfaatan jasa lingkungan melalui pemanfaatan nilai ekonomi karbon itu bukan target utamanya, tetapi target utamanya adalah bagaimana masyarakat memiliki kemampuan atau kapasitas mengelola hutannya dengan baik, hutan yang ada di sekitar mereka," ujar Iwan.
"Kemudian berkembang ada peluang untuk memanfaatkan nilai ekonomi karbon dan mereka mengembangkan program perhutanan sosialnya, termasuk di dalamnya pemanfaatan jasa lingkungan nilai ekonomi karbon," jelasnya.
Di Lubuk Beringin, kesejahteraan ternyata tidak selalu datang dari menebang pohon. Justru dengan membiarkan hutan tetap berdiri, masyarakat menemukan sumber penghidupan baru.
Sungai tetap mengalir jernih, udara tetap sejuk, anak-anak bisa bersekolah, guru mengaji memperoleh insentif, hingga beasiswa mengantar generasi muda melanjutkan pendidikan.
Semua berawal dari satu keputusan sederhana yang diambil bertahun-tahun lalu: menjaga hutan, bukan menghabiskannya.
(sfr) Add
as a preferred source on Google