Mampukah Kopdes Merah Putih Jadi Penyalur Barang Subsidi-Apotek Desa?
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh barang bersubsidi pemerintah disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP/Kopdes Merah Putih).
Langkah ini dilakukan agar penyaluran subsidi tepat sasaran sekaligus mencegah penyimpangan distribusi.
"Semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Harus, saya katakan ini harus! Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan, dialah yang terima," kata Prabowo dalam pidatonya pada Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Jakarta, Minggu (12/7).
Prabowo menjelaskan setiap Kopdes nantinya tidak hanya menyediakan layanan simpan pinjam, tetapi juga toko sembako, apotek desa, gudang logistik, hingga fasilitas penyimpanan dingin (cold storage).
"KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, logistik desa, gudang, cold storage, serta berbagai layanan ekonomi lainnya," katanya.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan tujuan pemerintah memperbaiki distribusi subsidi melalui Kopdes dapat dipahami. Namun, perlu dipastikan perubahan jalur distribusi juga dibarengi dengan perbaikan sistem pengawasan.
"Selama ini masalah utama subsidi bukan hanya siapa yang menyalurkan, tetapi lemahnya pengawasan, akurasi data penerima, dan penegakan aturan," ujar Yusuf kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/7).
Menurutnya, secara teori koperasi sebagai pangkalan resmi bisa memperpendek rantai distribusi dan mengurangi ruang bagi permainan harga, tetapi tidak ada jaminan koperasi otomatis lebih bersih dibanding saluran yang sudah ada. Penyimpangan barang subsidi selama ini juga terjadi di jalur distribusi resmi.
"Artinya, mengganti aktor distribusi tanpa membangun sistem pengawasan yang kuat hanya berpotensi memindahkan titik kebocoran," ujar Yusuf.
"Bahkan, ketika distribusi dikonsentrasikan pada satu lembaga, risiko munculnya rente baru juga perlu diwaspadai karena akses terhadap barang subsidi menjadi lebih terpusat," lanjutnya.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan penyaluran barang bersubsidi selama ini kerap bocor karena melewati terlalu banyak perantara, data penerima lemah, dan distribusi tidak dekat dengan masyarakat.
"Pemerintah memang menyatakan barang bersubsidi akan disalurkan melalui Kopdes Merah Putih agar bantuan lebih tepat sasaran," ujar Syafruddin.
Meski demikian, ia mengingatkan jalur Kopdes tidak otomatis lebih aman apabila pengurus tidak kompeten, pencatatan stok masih manual, audit lemah, data penerima tidak terbuka, serta distribusi dikuasai elite lokal.
Menurut dia, jaminan keamanan bukan berasal dari nama lembaga, tetapi dari sistem pengawasan yang kuat seperti penggunaan data penerima berbasis NIK, pencatatan stok secara digital, audit rutin, kanal pengaduan masyarakat, dan sanksi tegas bagi pelaku penyelewengan.
Selain itu, ia menilai pengawasan yang kuat juga termasuk pemisahan tegas antara pengurus koperasi, pemasok, dan pengambil keputusan desa.