Akses Obat Untuk Kesehatan Masyarakat Belum Terjamin

Riva Dessthania Suastha, CNN Indonesia | Jumat, 22/04/2016 12:10 WIB
Akses Obat Untuk Kesehatan Masyarakat Belum Terjamin Di Indonesia masih ada distorsi pemahaman antara obat generik dan obat paten. (JanMika/Thinkstock)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pentingnya peran pemerintah dalam menjamin akses kesehatan bagi masyarakat menjadi fokus dalam diskusi publik ‘Access to Medicine’ di Park Lane Hotel, Jakarta, Kamis (21/4). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kurangnya akses masyarakat terhadap obat-obatan. Hal itu menjadi layanan kesehatan yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat persepsi asimetri antara kebutuhan dan keinginan terhadap obat-obatan, baik dari pihak praktisi medis maupun pasien.

"Dokter diberi kewenangan untuk merekomendasikan obat, pasien pun diberikan pilihan untuk memilih obat. Jadi masing-masing punya selera sendiri dan menimbulkan ketidakpuasan dalam layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” kata Hasbullah Thabrany, Ketua Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Menurutnya kebutuhan dan keinginan terhadap obat merupakan suatu konflik. Dalam Undang-Undang akses terhadap obat harus sesuai kebutuhan namun dalam praktek dapat muncul persepsi tersendiri baik dari pihak fasilitator kesehatan maupun pasien.

"Dokter diberi kewenangan untuk merekomendasikan obat, pasien pun diberikan pilihan untuk memilih obat. Jadi masing-masing punya selera sendiri dan menimbulkan ketidakpuasan dalam layanan JKN," kata Hasbullah.


"Benturan keinginan berhadapan dengan kebutuhan. Sifatnya jadi subjektif baik dari pihak dokter maupun pasien."

Selain itu, kata Hasbullah, distorsi pemahaman terhadap jenis obat antara 'generik' dan 'paten' merupakan salah satu hal yang juga dapat menghambat akses masyarakat terhadap obat. Dua jenis obat dengan khasiat yang sama namun proses produksi berbeda, seringkali membingungkan masyarakat awam. Bahkan distorsi pemahaman ini masih sering terjadi pada tingkat pemerintah.

"Pada waktu diberikan obat yang efek dan molekul sama masyarakat menilai itu jenis yang berbeda, maka timbulah komplain. Pejabat juga sering terkecoh, dalam daftar Formularium Nasional (Fornas) tidak ada jenis obat tertentu sehingga pasien harus dibebankan untuk membeli obat tersebut. Ini sama saja malpraktik kebijakan," kata Hasbullah.

Fornas merupakan daftar obat yang digunakan sebagai acuan nasional penggunaan obat dalam pelayanan kesehatan, sebagai jaminan aksesibilitas keterjangkauan dan penggunaan obat secara nasional.

Lebih lanjut, sistem budget concern yang digunakan pemerintah dan fasilitator kesehatan yang sering mengakses obat-obat generik karena dianggap lebih terjangkau. Di satu sisi walaupun obat generik memiliki khasiat sama dengan obat paten, namun harus tetap dipertimbangkan kualitas dari obat tersebut, sehingga masyarakat bisa mendapat pelayanan terbaik.

"Kebijakan penggunaan obat diterapkan pemerintah dalam JKN kadang-kadang persepsinya hanya semata-mata melihat kebutuhan dasar, sehingga fokus untuk membeli jenis obat yang termurah agar cost effective. Sedangkan celah untuk obat paten yang memang dibutuhkan untuk masuk Fornas itu minim," kata Hasbullah.

Andalkan Fornas dan e-catalog

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kesehatan sejauh ini menyatakan terus berupaya memaksimalkan keterbukaan akses bagi masyarakat terhadap obat-obatan.

Direktur Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Bayu Teja Muliawan menyatakan pihaknya memiliki dua instrumen JKN untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya akses terhadap obat.

"Dalam bidang farmasi kami punya dua instrumen JKN untuk pelayanan obat, yakni Fornas dan e-catalog," kata Bayu.

Bayu menyatakan Fornas diterapkan sejak 2013 dengan fondasi amanat Undang-Undang SJSN bahwa jenis dan harga obat yang digunakan dalam bidang kesehatan ditentukan oleh pemerintah. Obat yang sudah terdaftar dalam Fornas dijamin kualitas dan keamanannya oleh pemerintah.

Instrumen kedua merupakan e-catalog obat yang mulai diterapkan sejak 2014. Menurut Bayu, e-catalog ini sebagai wadah untuk mempermudah hubungan fasilitator kesehatan dengan Industri Farmasi terkait ketersediaan suplai obat.

"Dengan adanya e-catalog, user dan produsen obat bisa langsung berkomunikasi. User khususnya rumah sakit dapat mengakses suplai obat dari sana. Sekitar 800 jenis obat ada disitu," kata Bayu.

Menurut dia, dengan sistem e-catalog harga obat sudah terpatok berdasarkan tender dan LKPP sehingga menteri hanya menentukan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat generik. Ia menyatakan e-catalog banyak memikiki nilai postif dalam memaksimalkan keterjangkauan obat untuk diakses oleh masyarakat. Pada tahun pertama launching, e-catalog hanya menaungi sekitar 27 industri farmasi.

"Setelah launching hampir 80% Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota menggunakan e-catalog. Pada tahun 2014 bahkan sekitar 76 industri farmasi telah bergabung dalam e-catalog ini," ujar Bayu.

Dalam penerapannya, pihak Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk memaksimalkan sistem, agar seluruh rumah sakit di berbagai daerah dapat mengakses suplai obat-obat secara lebih efektif dan efesien.

“Ketika suplai obat oleh rumah sakit sudah tidak terhambat maka akses masyarakat sendiri terhadap obat dapat lebih mudah lagi,” kata Bayu. (les)