Menteri Pariwisata Buka Pintu Investor Bangun Taman Hiburan

Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam sambutan pembukaan acara pameran dan investasi taman hiburan, Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta investor yang berminat membangun taman hiburan di Indonesia untuk mengutamakan lokasi di sepuluh destinasi utama pariwisata Indonesia.

"Saya tawarkan kepada investor baik dalam atau luar negeri untuk menginvestasikan di sepuluh destinasi yang ditetapkan Presiden," kata Arief saat membuka Fun Asia 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran, Kamis (4/8).

"Kalau ada masalah tanah, saya yang jamin. Akses juga begitu. Pemerintah sudah menyediakan akses sampai ke daerah-daerah tersebut," lanjutnya.

Sepuluh daerah yang menjadi prioritas destinasi pariwisata Indonesia tersebut adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang-Bangka Belitung, Tanjung Lesung-Banten, Kepulauan Seribu-Jakarta, Candi Borobudur-Jawa Tengah, Kawasan Bromo Tengger-Jawa Timur, Mandalika-Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo-Nusa Tenggara Timur, Wakatobi-Sulawesi Tenggara, dan Pulau Morotai-Maluku Utara.

Lihat juga: Selfie dengan Sejuta Bunga di Tomohon

Sepuluh daerah tersebut telah menjadi ketetapan pemerintah untuk menjadi garda terdepan peningkatan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) dan mancanegara (wisman).

Dalam upaya peningkatan wisman dan wisnus itu, taman hiburan, dinilai Arief, juga memiliki peluang besar mendongkrak wisatawan, terutama domestik.

Dalam peresmian ajang pameran teknologi dan temu investor untuk taman hiburan Fun Asia itu, Arief menyatakan, bahwa peluang pasar tersebut menjadi rebutan antara investor lokal dan asing.

Lihat juga: 'Memancing' Turis Mancanegara Lewat Wisata Bahari

"Sebagai contoh, Tanjung Lesung itu sudah 20 tahun terhenti dan baru setahun ini jalan kembali. Sudah ada investor asing yang tertarik menanam investasi US$ 500 juta," kata Arief.

"Saat ini perbandingan investor asing dengan lokal memang masih lebih besar asing. Kami pasti tawarkan ke investor lokal, namun suka maju-mundur. Kalau nanti lebih banyak asing, ya jangan protes." kata Arief.

Terganjal Daya Beli

Menanggapi tawaran dari Menteri Pariwisata, President Director PT Funworld Prima, Rachmat Sutiono, mengatakan bahwa mendirikan taman hiburan di sepuluh destinasi utama itu bukan lah hal yang tidak mungkin.

"Sangat memungkinkan tentang tawaran menteri, namun tergantung waktunya. Menjadi investor pelopor di suatu daerah tidaklah mudah. Butuh investasi cukup besar mulai dari Rp10 Miliar hingga US$3,5 miliar," kata Rachmat saat ditemui usai pembukaan Fun Asia 2016.

Selain membuka taman hiburan yang membutuhkan dana besar, mengajak 'nama besar' di dunia taman hiburan seperti Disney, Lego dan Universal diakui sebagai perkara yang tidak mudah.

Lihat juga: Mengunjungi Festival Budaya Tertua di Jantung Papua

Arief dalam sambutan pembukaannya sempat mengatakan Indonesia butuh 'nama besar' sebagai bagian pendongkrak kunjungan wisatawan, seperti yang terjadi di Universal Studio di Singapura, Lego Land di Malaysia, dan Disneyland di Hong Kong.

"Tapi untuk membuka seperti Disneyland di Hong Kong itu butuh $3,5 miliar. Untuk Indonesia tampaknya belum bisa, walaupun keinginan sudah dari dahulu. Karena ini juga terkait dengan daya beli masyarakat lokal. Taman hiburan seperti Disneyland dan Universal pasti menargetkan tiket rata-rata seharga US$100 atau Rp1 juta," kata Rachmat.

"Sebenarnya taman hiburan bernama besar di negara tetangga itu juga belum untung meski sudah didukung kunjungan dari Indonesia dan negara sekitarnya. Ini karena pasar domestik mereka tak setiap pekan datang ke sana," lanjut Rachmat.

Lihat juga: Lima Destinasi Wisata Indonesia Mejeng di Amazing Race Asia

Dia juga mengatakan bahwa kendala yang kerap ditemui pengusaha lokal dalam membangun taman hiburan adalah kepemilikan tanah, perpajakan hiburan, dan sumber dana yang lebih banyak dimiliki oleh asing.

Puluhan hingga ribuan hektar tanah yang strategis sudah dimiliki oleh para pengembang properti. Maka yang dinilai Rachmat paling mungkin adalah dengan membuka taman hiburan.

"Pajak hiburan juga masih bermasalah bila ditentukan oleh pemerintah daerah sendiri, kecuali dibantu oleh pemerintah pusat dan ini bukan ranah Kementerian Pariwisata," kata Rachmat.

(meg)