Meraup Rp261 Triliun dari Pariwisata Domestik
Endro Priherdityo | CNN Indonesia
Jumat, 23 Sep 2016 10:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah berambisi dan yakin pariwisata Indonesia mampu menyumbangkan devisa tinggi ke kantong negara. Pariwisata domestik ditargetkan mampu menyumbang devisa hingga US$20 juta atau Rp261 triliun pada 2019.
"Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019. Karena itu adalah janji presiden, maka tugas kami merealisasikan dengan segala daya upaya," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, pada Kamis (22/9).
Mulai 2015 lalu, pariwisata ditargetkan mengganti sumber pendapatan devisa negara lainnya yang selama ini bergantung pada minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit.
Masalahnya, sumber-sumber tersebut dinilai mulai menunjukkan penurunan, baik secara nilai harga maupun angka produksi. Imbasnya, pemerintah melalui keputusan Presiden Joko Widodo, menempatkan pariwisata sebagai sumber pendapatan negara.
Penerimaan negara dari sektor pariwisata terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, pariwisata sudah menyumbang US$11,1 miliar (Rp145,25 triliun).
Salah satu dampak penempatan pariwisata sebagai inti pendapatan adalah target wisatawan yang harus naik dari 10 juta wisatawan menjadi 20 juta dalam jangka waktu lima tahun.
Berbagai upaya juga dilakukan demi 'kejar setoran' hingga 2019. Mulai dari segi pemasaran dengan menggandeng berbagai media internasional dan bernama besar, pemberlakuan bebas visa kunjungan ke 169 negara, hingga menempatkan destinasi prioritas, termasuk standar pariwisata.
Untuk menggapai standar pariwisata Indonesia berskala internasional, Arief Yahya pun berkunjung ke markas World Economic Forum (WEF) di Jenewa, Swiss.
Menurut Arief, ia ingin mendapatkan gambaran keadaan pariwisata Indonesia dengan alat, bahan, satuan, dan kriteria pengukuran sesuai standar yang diakui secara internasional.
WEF setiap dua tahun sekali mengeluarkan Tour and Travel Competitiveness Index atau TTCI. Laporan ini berisi 14 pilar dan 92 indikator yang menggambarkan kondisi pariwisata negara tertentu dan dapat dijadikan acuan guna mengembangkan bisnis industri pariwisata.
TTCI mencakup tiga subindeks utama, yaitu kerangka peraturan pariwisata, lingkungan bisnis dan infrastruktur, dan manusia, budaya, serta sumber daya alam pariwisata.
"Kalau ingin memenangkan persaingan global, maka dari awal harus menggunakan standar global. Harus berani terbuka dan siap dibandingkan dengan semua negara yang sudah menggunakan ukuran dunia. Ini agar tidak merasa jago kandang sendiri," kata Arief.
Namun dia pun menyadari bahwa pariwisata Indonesia masih terkendala, bila menyesuaikan dengan standar pariwisata dunia. Salah satu masalah dasar adalah ketersediaan data berdasarkan 14 pilar TTCI.
Masalah klasik, data Indonesia yang ada bukan yang terbaru. Padahal, bila data ini selalu ada dan terkini, dapat menjadi rujukan untuk menentukan pengembangan industri pariwisata dengan lebih tepat.
Arief mengatakan ia sudah berkoordinasi degan 15 kementerian untuk masalah 'klasik' ini, terutama terkait kesehatan, infrastruktur, bandara, keamanan, dan aspek lain terkait pariwisata. (vga)
"Pariwisata diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar pada 2019. Karena itu adalah janji presiden, maka tugas kami merealisasikan dengan segala daya upaya," kata Menteri Pariwisata Arief Yahya, dalam rilis yang diterima CNNIndonesia.com, pada Kamis (22/9).
Mulai 2015 lalu, pariwisata ditargetkan mengganti sumber pendapatan devisa negara lainnya yang selama ini bergantung pada minyak dan gas bumi, batu bara, dan minyak kelapa sawit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penerimaan negara dari sektor pariwisata terus tumbuh dari tahun ke tahun. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2014, pariwisata sudah menyumbang US$11,1 miliar (Rp145,25 triliun).
Salah satu dampak penempatan pariwisata sebagai inti pendapatan adalah target wisatawan yang harus naik dari 10 juta wisatawan menjadi 20 juta dalam jangka waktu lima tahun.
Berbagai upaya juga dilakukan demi 'kejar setoran' hingga 2019. Mulai dari segi pemasaran dengan menggandeng berbagai media internasional dan bernama besar, pemberlakuan bebas visa kunjungan ke 169 negara, hingga menempatkan destinasi prioritas, termasuk standar pariwisata.
Untuk menggapai standar pariwisata Indonesia berskala internasional, Arief Yahya pun berkunjung ke markas World Economic Forum (WEF) di Jenewa, Swiss.
Menurut Arief, ia ingin mendapatkan gambaran keadaan pariwisata Indonesia dengan alat, bahan, satuan, dan kriteria pengukuran sesuai standar yang diakui secara internasional.
WEF setiap dua tahun sekali mengeluarkan Tour and Travel Competitiveness Index atau TTCI. Laporan ini berisi 14 pilar dan 92 indikator yang menggambarkan kondisi pariwisata negara tertentu dan dapat dijadikan acuan guna mengembangkan bisnis industri pariwisata.
TTCI mencakup tiga subindeks utama, yaitu kerangka peraturan pariwisata, lingkungan bisnis dan infrastruktur, dan manusia, budaya, serta sumber daya alam pariwisata.
"Kalau ingin memenangkan persaingan global, maka dari awal harus menggunakan standar global. Harus berani terbuka dan siap dibandingkan dengan semua negara yang sudah menggunakan ukuran dunia. Ini agar tidak merasa jago kandang sendiri," kata Arief.
Namun dia pun menyadari bahwa pariwisata Indonesia masih terkendala, bila menyesuaikan dengan standar pariwisata dunia. Salah satu masalah dasar adalah ketersediaan data berdasarkan 14 pilar TTCI.
Masalah klasik, data Indonesia yang ada bukan yang terbaru. Padahal, bila data ini selalu ada dan terkini, dapat menjadi rujukan untuk menentukan pengembangan industri pariwisata dengan lebih tepat.
Arief mengatakan ia sudah berkoordinasi degan 15 kementerian untuk masalah 'klasik' ini, terutama terkait kesehatan, infrastruktur, bandara, keamanan, dan aspek lain terkait pariwisata. (vga)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER