Keprihatinan Indonesia di Hari Anak Perempuan Sedunia

Munaya Nasiri, CNN Indonesia | Selasa, 11/10/2016 14:38 WIB
Keprihatinan Indonesia di Hari Anak Perempuan Sedunia Ilustrasi (blanculamarkova0/Pixabay)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bertepatan dengan Hari Anak Perempuan Sedunia, pada hari ini (11/10), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mengampanyekan hak-hak anak perempuan di seluruh dunia.

Organisasi internasional ini juga menyoroti realitas kehidupan anak perempuan dengan tantangan yang harus mereka hadapi.

Selain pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan kekerasan seksual, ada pula isu utama lain yang juga menjadi perhatian bersama, yaitu pernikahan anak.


Di Indonesia sendiri, isu yang terakhir disebut itu sungguh memprihatinkan. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan UNICEF, belum lama ini, perk​​awinan usia anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, yaitu 23 persen.

Di laporan tersebut juga tertulis bahwa Indonesia mengalami penurunan angka pernikahan anak yang cenderung stagnan.

Namun berbeda halnya dengan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2010-2015, Jatim menduduki peringkat pertama dalam penurunan jumlah perkawinan anak, dari 27,33 persen menjadi 15,37 persen. Penurunan tersebut terjadi di sejumlah kabupaten di Jatim, salah satunya Kabupaten Bondowoso.

Nafsiah Mboi, mantan Menteri Kesehatan Indonesia, beberapa waktu lalu menyatakan, pernikahan anak harus dihapuskan lantaran hal tersebut merupakan salah satu pelanggaran HAM.

Ia menegaskan, "Perkawinan anak itu merampas hak anak untuk sekolah, bermain, dan tumbuh normal." Ia juga mengungkapkan bahwa kebanyakan perkawinan anak akan berakhir dengan perceraian.

"Perempuan akan ditinggal suami tanpa diberi nafkah. Terlebih lagi, mereka [perempuan] tidak sekolah sehingga sulit mencari kerja. Tak jarang, mereka juga menjadi korban prostitusi," Nafsiah menambahkan.

Hal serupa juga turut dikatakan oleh Sri Wahyuningsih, seorang guru SMP yang berinisiatif untuk membuat sebuah gerakan guna mengurangi jumlah perkawinan anak.

Ia prihatin atas anggapan masyarakat yang merasa bahawa perkawinan anak bisa meringankan beban ekonomi keluarga. "Padahal itu [perkawinan anak] justru mengubur masa depan mereka," kata Yuni, sapaan akrabnya.

Tak hanya itu, bagi Yuni, apabila perkawinan anak ini dibiarkan terus menerus, maka jumlah anak yang keluar dari sekolah akan semakin meningkat.

Untuk itu, Yuni pun membuat sebuah gerakan di Kabupaten Bondowoso bersama dengan Paguyuban Guru Peduli Kesehatan Reproduksi (PGP Kespro), yang berjumlah 24 orang. Bersama PGP Kespro, ia melakukan sejumlah sosialisasi guna mengurangi angka perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso.

"Kami mengadakan seminar dengan pemuka agama, juga workshop yang kemudian menjadikan siswa sebagai tutor untuk teman sebayanya," papar Yuni.

Ia juga mengadakan dialog interaktif melalui radio, serta membuka layanan telepon untuk para siswa yang tidak ingin identitasnya diketahui. Selain itu, Yuni juga kerap mengisi acara Masa Orientasi Siswa di SMA, serta memberikan sosialisasi untuk ibu-ibu PKK dan buruh perusahaan.

Buah Perjuangan Yuni

Sejak 2012, Yuni sudah melakukan gerakan penghapusan perkawinan anak bersama PGP Kespro. Tentu bukan hal yang mudah untuk mengubah pemikiran yang sudah mengakar di masyarakat Bondowoso. Yuni sempat beberapa kali mendapat penentangan dari para orang tua yang masih ingin menikahkan anaknya di usia muda.

"Kami mengakalinya dengan pola komunikasi, metode penyampaian, dan penggunaan bahasa. Kami tidak memaksa mereka untuk langsung berubah pikiran saat itu juga, tapi kami sampaikan berulang-ulang," jelas Yuni.

Yuni juga sudah menyusun sedemikian rupa hal-hal yang ingin ia sampaikan pada sosialisasi tersebut. Mula-mula, guru mata pelajaran kewarganegaraan ini akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi. Setelahnya, ia akan mengaitkan dengan pernikahan dini dan dampaknya.

"Dari situ [sosialisasi], akan muncul kesadaran orang tua untuk tidak lagi menikahkan anak pada usia muda," jelas Yuni.

Perlahan-lahan tidak hanya orang tua saja yang mendukung aksi Yuni, para siswa pun ikut-ikutan menjadi mentor bagi teman sebayanya.

Yuni menjelaskan, "Kami sengaja menjadikan siswa yang sudah beberapa kali ikut workshop Kespro untuk menjadi mentor teman sebaya. Karena biasanya, anak akan lebih terbuka pada teman sendiri. Dari bahasa yang digunakan juga mereka akan lebih paham. Sehingga mereka tidak merasa tabu untuk membicarakan hal ini [pernikahan dini]."

Selain dari penggunaan mentor tersebut, Yuni pun kerap membuka layanan telepon. Ia mengaku banyak siswa yang menelponnya usai mengisi materi soal perkawinan anak. Pasalnya, para siswa tersebut terlalu malu untuk bertanya saat acara, lantaran banyak teman sebaya yang akan mendengar.

Sosialisasi ini tidak hanya dilakukan oleh Yuni seorang. Terdapat guru-guru lain yang turut membantunya. Begitu pula para pemuka agama, juga ikut membantu.

"Kalau sudah menyangkut agama, biasanya mereka [guru dan pemuka agama] akan membagi tugas sendiri. Misal, bapak guru untuk putra, dan ibu guru untuk putri. Nanti juga akan langsung dikaitkan dengan agama," katanya.

Tak jarang, mereka juga bekerja sama dengan suster di puskesmas setempat.

Beruntung, setelah empat tahun mengabdi pada penghapusan perkawinan anak, rupanya perjuangannya membuahkan hasil. Berdasarkan data statistik dari BPS, terdapat penurunan yang signifikan dari tahun 2013 ke 2015.

Rita Serena Kolibonso, pejuang hak kaum perempuan, mengatakan bahwa total penurunan perkawinan anak di Kabupaten Bondowoso berjumlah 26,07 persen, dengan rata-rata penurunan tiap tahun sebanyak 13,54 persen.

"Kami sengaja mencari data statistik ini. Rupanya ada penurunan yang signifikan. Ketika kami cocokkan, ternyata memang di tahun tersebut sedang ada gerakan dari masyarakat ini," papar Rita. Ia juga mengungkapkan bahwa di daerah lain justru hal sebaliknya lah yang terjadi. "Karena mereka [daerah lain] hanya mengandalkan kesadaran masyarakat, tanpa melakukan aksi nyata," katanya.

Rita berharap bahwa daerah lain di Indonesia bisa mencontoh Kabupaten Bondowoso. Terlebih lagi, target Indonesia sendiri adalah menghapuskan perkawinan anak pada 2030.

"Jangan hanya mengandalkan kesadaran saja. Harus ada gerakan yang terus diulang-ulang. Orang lain mungkin tidak mengira bahwa guru bisa memberi pengaruh besar. Padahal, justru mereka yang paling berpengaruh," ungkapnya.

Ke depannya, Yuni berharap bisa melakukan hal serupa di Kabupaten atau Provinsi lain. Ia merasa bahwa sebagai pendidik, tidak seharusnya hanya memikirkan permasalahan akademik saja, tapi juga harus memerhatikan kualitas kesehatan dan masa depan generasi muda.

(vga/vga)