Wapres Minta Kebijakan Bebas Visa Dievaluasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kebijakan bebas visa kunjungan bagi warga negara asing perlu dievaluasi, menyusul maraknya isu mengenai pekerja ilegal di Indonesia.

"Jangan-jangan selama ini kita sudah bebaskan visa, tetapi wisatawannya tidak ada. Jadi kita perlu melakukan evaluasi juga," ujar Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Istana Merdeka, Jakarta, seperti yang dikutip dari Antara pada Kamis (29/12).

Pilihan Redaksi Aturan Bebas Visa Rawan Disalahgunakan Tantangan Kemenpar Mendatangkan 15 Juta Wisman Presiden Jokowi: 10 Juta Wisman Tiongkok Diharapkan Masuk RI

Ia mengemukakan bahwa pada awalnya kebijakan bebas visa untuk 169 negara diterapkan sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).

Namun, melihat jumlah kedatangan wisman yang naik tak terlalu signifikan, ia merasa kalau kebijakan tersebut perlu dievaluasi kembali.

Hingga akhir tahun ini, total jumlah wisatawan yang berkunjung ke Indonesia sebanyak 275 juta orang, dengan pembagian 12 juta orang wisman dan 263 juta wisatawan nusantara (wisnus).

Jumlah tersebut naik sekitar 3,7 persen dari tahun lalu, yaitu dengan total sebanyak 265 juta orang, dengan pembagian 10 juta wisman dan 255 wisnus.

"Kita merasa kenapa wisatawan ini di sini baru sekitar 10 juta. Di lain pihak, negara tetangga yang lebih kecil sudah di atas 20 juta," kata Jusuf Kalla.

Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut memiliki dampak, terutama penyalahgunaan untuk keperluan kerja, seperti isu pekerja China di Indonesia.

“Tapi saya tidak percaya begitu saja dengan isu tersebut, karena gaji pekerja kasar di Indonesia jauh lebih murah, jadi rasanya itu tak terlalu memotivasi mereka untuk bekerja secara ilegal di sini,” lanjutnya.

Wisatawan menikmati liburan di Pura Taman Ayun, Kabupaten Badung, Bali. (ANTARAFOTO/Wira Suryantala)

Kalau pun ada warga asing yang bekerja di Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan wisata, maka ia menginstruksikan aparat penegak hukum untuk segera memulangkan atau mendeportasinya.

"Jadi kalau ada yang melanggar, langsung kita pulangkan, baik dari China atau Malaysia,” ujar Jusuf Kalla.

Ia melihat warga negara China yang bekerja di Indonesia lebih banyak di sektor infrastruktur, pertambangan, atau listrik, yang memang butuh keahlian khusus dan tidak mudah bagi orang Indonesia untuk mengerjakannya.

"Mereka (pekerja China) langsung direkrut. Pekerja Indonesia belum menguasai bidang itu. Semua menuntut pembangunan infrastruktur cepat selesai, listrik cepat selesai. Nah, kalau melatih dulu baru bekerja, maka kapan itu selesainya,” kata Jusuf Kalla.

“Hampir semua tangki, karena tidak mudah petunjuknya, maka engineering-nya orang China. Kita bisa mencontoh bagaimana cara mereka bekerja," lanjutnya.

Negara "incaran" yang bebas visa

Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan HAM, jumlah pelanggaran keimigrasian periode Januari-Juni 2016 yang dilakukan warga China mencapai 1.180 kasus, Bangladesh 172 kasus, Filipina 151 kasus dan Irak 127 kasus.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan ke-IV yang diadakan pada awal Desember ini, Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan kalau belum ada rencana untuk menambah daftar negara bebas visa untuk tahun depan.

Malah, pihaknya akan melakukan pengurangan, jika dirasa perlu.

Tahun depan, Kementerian Pariwisata menargetkan jumlah kunjungan wisman sebanyak 15 juta orang.

Ada 13 negara yang menjadi "incaran" kedatangan wisman, yaitu China, Taiwan, Hong Kong, Singapura, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Rusia, Australia, Malaysia, Jepang, India, Korea Selatan, USA, Timur Tengah, Filipina, Thailand dan beberapa negara lainnya.

Seluruh negara tersebut masuk dalam daftar bebas visa kunjungan.

(ard)