4 PR Sandiaga dalam Pariwisata, Kelestarian Alam Nomor Satu

Selain 5 Destinasi Super Prioritas, masih ada banyak pekerjaan rumah bagi Sandiaga Uno setelah resmi dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Rabu (23/12).

Menparekraf Sandiaga Uno dalam wawancara singkat dengan CNN Indonesia TV mengaku kalau dirinya dititipi pesan oleh Presiden Joko Widodo untuk membenahi pengembangan 5 Destinasi Super Prioritas.

5 Destinasi Super Prioritas ialah; Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.

"Arahan Bapak Presiden adalah untuk memastikan lima destinasi super prioritas yang sudah ditunjuk oleh pemerintah bergegas," kata Sandi saat diwawancara oleh CNN Indonesia TV usai pelantikan.

"Pengembangan tersebut mencakup infrastruktur, kesiapan sumber daya masyarakat, hingga Calendar of Event (festival) hingga setahun ke depan," lanjutnya.

Merangkum beberapa berita yang telah terbit sebelumnya, berikut ini deretan pekerjaan rumah yang juga harus dibenahi Sandiaga Uno dalam kepemimpinannya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif:

1. Kelestarian destinasi wisata

Mengutip penjelasan Badan Pariwisata PBB (UNWTO), sektor pariwisata harus memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan demi memenuhi kebutuhan turis, warga, dan alam.

Keseimbangan yang sesuai harus dibangun antara ketiga dimensi tersebut untuk menjamin keberlanjutan jangka panjangnya.

Jadi selain melayani turis dan mendulang keuntungan, pengelola tempat wisata juga harus melakukan praktik pariwisata yang berfaedah sehingga tak ada pihak yang dirugikan. Membangun hotel di area yang dilindungi atau menambatkan kapal di kawasan terumbu karang ialah beberapa contoh dari praktik pariwisata yang merugikan.

"Drama" dalam dunia pariwisata Indonesia yang terkini ialah soal pengembangan Taman Nasional Komodo yang dirasa tak ramah lingkungan.

Padahal di sana ada habitat kadal purba yang terancam punah dan harus segera dilindungi. Begitu juga dengan keberadaan masyarakat lokal yang sehari-harinya mendapat manfaat dari darat dan lautannya.

Kelompok yang mengkritik pembangunan ala "Jurassic Park" itu menyatakan bahwa pada prinsipnya mereka mendukung pengembangan, namun bukan pengembangan yang merusak jati diri Pulau Komodo.

"Konsep arsitektur ramah lingkungan itu agak menjebak. Sebaiknya tak usah ada arsitektur sekalian, karena wisata alam liar yang terbaik itu ialah pendakian, bukan dari atas bangunan yang merusak rute hewan," kata Gregorius Afioma, dari LSM Sunspirit, saat diwawancara oleh CNNIndonesia.com pada Oktober.

"Nanti kalau rutenya diganggu, komodo tak ada yang berkeliaran. Akibatnya kita harus memancing mereka dengan daging untuk datang, padahal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sendiri yang melarang memberi makan hewan di taman nasional.

"Kalau ingin dibangun, mungkin bisa membangun fasilitas utama saja, seperti pos pengamatan atau toilet, tentu yang tak menganggu rute fauna," jelasnya.

Alam Indonesia sangat kaya, dan destinasi wisata alam sangat potensial dikembangkan, terutama bagi wisatawan mancanegara. Jika alamnya sudah rusak, maka jangan harap turis memasukan Indonesia ke dalam bucketlist-nya.

2. Menyelamatkan lapangan pekerjaan parekraf

Sebelum Covid-19, sektor pariwisata menyumbang sampai 53 persen terhadap perekonomian Bali. Pengaruh pandemi saat ini jauh lebih signifikan dibandingkan bom Bali dan meletusnya Gunung Agung.

Per Desember, jumlah pengangguran di Bali terus bertambah sekitar 4,4 persen atau sekitar 235.200 ribu jiwa dari jumlah penduduk 4,2 juta jiwa.

Peningkatan jumlah pengangguran di Bali terjadi sekitar 4,4 persen dari sebelumnya 1,2 persen. Seperti diketahui, Bali sangat bertumpu di sektor pariwisata.

Bali bukan satu-satunya destinasi wisata yang terpuruk selama pandemi virus Corona. Ada banyak pelaku usaha wisata di daerah lain yang mengalami hal sama, mulai dari pengurangan gaji hingga 50 persen sampai pemecatan.

Dana hibah pariwisata bagi pengusaha hotel, restoran, dan pemerintah daerah (pemda) senilai Rp3,3 triliun sudah disiapkan Kemenparekraf sejak kepemimpinan Wishnutama.

Dana tersebut dapat digunakan untuk menjalankan operasional sehari-hari, serta menerapkan protokol kesehatan Clean, Health, Safety, dan Environment (Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan/CHSE).

Selain pelaku usaha wisata, Kemenparekraf juga tak boleh melupakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ikut terdampak pandemi.

Promosi oleh-oleh khas Indonesia di dalam dan luar negeri patut dilakukan, sehingga olahan dan kerajinan lokal bisa tetap bertahan.

3. Promosi pariwisata pascapandemi

Sebelum gerbang pariwisata dunia dibuka kembali, Kemenparekraf sudah harus punya cara untuk membuat wisatawan mancanegara tergiur datang.

Korea Selatan punya slogan 'Imagine Your Korea' yang seakan bermakna 'silakan nikmati imajinasi soal Korea sebelum Anda bisa datang kembali'.

Lalu Thailand mempromosikan slogan 'Until We Meet Again' yang kurang lebih bermakna sama.

Kedua negara ini tetap 'berjualan' keindahan destinasi sekaligus kesiapan protokol kesehatan menjadi kunci.

Indonesia patut mencontoh gaya promosi tersebut. Bukan cuma hanya menempel stiker di bus luar negeri atau mengajak influencer mengunggah foto dan video, urusan situs resmi yang menjadi portal informasi pariwisata juga perlu dibenahi.

Situs tersebut juga harus mudah diakses, tersedia dalam berbagai bahasa, serta memiliki fitur pencarian yang informatif dan terkini, mulai dari syarat visa, aturan tes Covid-19, penjelasan mengenai objek wisata, sampai akses transportasi menuju destinasi wisata.

4. Bersinergi dengan kementerian lain untuk akses pariwisata

Selandia Baru memperbanyak hari libur bagi penduduknya, guna menggairahkan kembali sektor pariwisatanya. Indonesia masih jauh dari angan-angan tersebut, karena jumlah kasus penularan dan kematian yang terus meningkat setiap harinya.

Namun jika vaksin terbukti ampuh menekan jumlah kasus, Indonesia perlu bersiap memanjakan turis domestik demi menggerakkan lagi roda ekonomi sektor pariwisata.

Diskon harga tiket pesawat, hotel, sampai tes virus Corona bisa dipertimbangkan, dengan Kemenparekraf bersinergi dengan sejumlah kementerian terkait untuk hal ini. Jangan sampai ada kesan bahwa hanya wisatawan mancanegara saja yang bisa ke Raja Ampat atau Labuan Bajo.