Pemerintah Perlu Riset Sebelum Bangun Bioskop di Daerah
Ardita Mustafa | CNN Indonesia
Jumat, 07 Agu 2015 10:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Jokowi berencana memberikan insentif bagi pembangunan bioskop di Indonesia. Jokowi menyampaikan itu setelah dikritik sutradara film Lucky Kuswandi dalam dialog komunitas kreatif di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD Tangerang, pada awal pekan lalu.
Kritik Lucky, dikatakan Jokowi, harus menjadi catatan penting pemerintah. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyadari perlunya memperbaiki regulasi untuk mendukung perfilman nasional. Menambah bioskop, salah satunya.
Jokowi pernah menyebutkan, jumlah bioskop di Indonesia masih jauh dari angka normal. Saat ini, katanya, terdapat sekitar 1.000 gedung bioskop untuk mencukupi kebutuhan sebuah negara dengan total penduduk sekitar 240 juta.
Kini, Jokowi ingin Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan kementerian terkait bisa memperbaikinya dengan menambah jumlah gedung bioskop yang mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
"Nanti industri perfilman bisa dibantu dengan insentif pemerintah. Bisa insentif pajak dan lain-lain. Karena tugas pemerintah untuk memberi dorongan. Kita punya pasar yang sangat besar sekali," kata dia. Ia juga yakin, pasar itu menarik investor untuk menambah bioskop.
Salah satu pengamat perfilman, dr. Daniel Irawan, mengaku lega setelah Jokowi berucap janji membuat lebih banyak bioskop di Indonesia.
Bagi Daniel, permasalahan utama film Indonesia di negerinya sendiri adalah soal kurangnya bioskop. Jika film impor bisa dengan mudah bertahan di bioskop, tidak dengan film lokal, karena butuh waktu lebih lama untuk promosi.
Oleh sebab itu menurut Daniel, bioskop perlu diperbanyak agar film lokal semakin mendapat banyak tempat.
"Saat ini, film-film pendek lebih mudah mendapat tempat, karena memiliki beragam tempat penayangan alternatif seperti di pusat-pusat kebudayaan. Namun film-film layar lebar butuh bioskop. Jadi bioskop memang perlu diperbanyak tapi mungkin fokus dulu untuk penayangan film layar lebar," kata Daniel, saat diwawancara oleh CNN Indonesia, pada Kamis (6/8).
Sebelum membangun banyak bioskop, Daniel menyarankan pemerintah untuk melakukan riset terlebih dahulu ke daerah-daerah, agar bioskop yang dibangun nantinya tidak sia-sia. Karena menurut pengamatan Daniel, saat ini perlakuan penonton Indonesia terhadap film layar lebar berbeda-beda di setiap daerah.
"Penduduk Indonesia tidak sama dengan penduduk India atau Korea yang amat mencintai film-film lokalnya. Di sini, pemerintah perlu meriset seperti apa film kegemaran penduduk daerah masing-masing dan yang lebih penting berapa yang bisa mereka bayar untuk selembar tiket," ujar Daniel.
"Setelah riset dan pembangunan dilakukan, bisa jadi film lokal tayang lebih lama di daerah dan penontonnya bertambah. Memang perlu waktu, tapi paling tidak polanya akan bisa terbentuk," lanjut Daniel.
Riset dan pembangunan terhitung langkah yang bisa dibilang mudah. Dikatakan Daniel, rencana pemerintah "mendaerahkan" bioskop juga akan menemui tantangan besar yang harus ditaklukan, salah satunya adalah pemberantasan film bajakan.
"Sekarang harga film bajakan harganya lebih murah daripada selembar tiket bioskop. Pemerintah harus bisa putar otak untuk membuat penduduk daerah lebih ingin menonton film di bioskop ketimbang dari bajakan," kata Daniel.
Kesanggupan pemerintah membangun lebih banyak bioskop sudah jadi angin segar bagi industri film lokal. Tapi banyak sineas yang juga berharap kalau pemilik jaringan bioskop nantinya juga "mereformasi" aturan mainnya demi mewujudkan kemajuan industri film lokal.
Menanggapi hal ini, Daniel sadar kalau banyak isu perlakukan berbeda yang dilakukan oleh pemilik jaringan bioskop kepada film lokal dan luar impor. Namun Daniel juga mengerti pemilik jaringan bioskop juga mengutamakan prinsip ekonomi: film yang diprediksikan lebih laku akan dapat layar lebih.
"Karena itu kalau ada bioskop rakyat yang didukung penuh oleh pemerintah, tanpa mementingkan profit dan harga tiketnya bisa disesuaikan, pelan-pelan edukasi terhadap budaya dan minat penonton kita bisa dibentuk," kata Daniel menutup pembicaraan.
(ard/vga)
Kritik Lucky, dikatakan Jokowi, harus menjadi catatan penting pemerintah. Orang nomor satu di Indonesia itu pun menyadari perlunya memperbaiki regulasi untuk mendukung perfilman nasional. Menambah bioskop, salah satunya.
Jokowi pernah menyebutkan, jumlah bioskop di Indonesia masih jauh dari angka normal. Saat ini, katanya, terdapat sekitar 1.000 gedung bioskop untuk mencukupi kebutuhan sebuah negara dengan total penduduk sekitar 240 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Nanti industri perfilman bisa dibantu dengan insentif pemerintah. Bisa insentif pajak dan lain-lain. Karena tugas pemerintah untuk memberi dorongan. Kita punya pasar yang sangat besar sekali," kata dia. Ia juga yakin, pasar itu menarik investor untuk menambah bioskop.
Bagi Daniel, permasalahan utama film Indonesia di negerinya sendiri adalah soal kurangnya bioskop. Jika film impor bisa dengan mudah bertahan di bioskop, tidak dengan film lokal, karena butuh waktu lebih lama untuk promosi.
Oleh sebab itu menurut Daniel, bioskop perlu diperbanyak agar film lokal semakin mendapat banyak tempat.
"Saat ini, film-film pendek lebih mudah mendapat tempat, karena memiliki beragam tempat penayangan alternatif seperti di pusat-pusat kebudayaan. Namun film-film layar lebar butuh bioskop. Jadi bioskop memang perlu diperbanyak tapi mungkin fokus dulu untuk penayangan film layar lebar," kata Daniel, saat diwawancara oleh CNN Indonesia, pada Kamis (6/8).
Sebelum membangun banyak bioskop, Daniel menyarankan pemerintah untuk melakukan riset terlebih dahulu ke daerah-daerah, agar bioskop yang dibangun nantinya tidak sia-sia. Karena menurut pengamatan Daniel, saat ini perlakuan penonton Indonesia terhadap film layar lebar berbeda-beda di setiap daerah.
"Penduduk Indonesia tidak sama dengan penduduk India atau Korea yang amat mencintai film-film lokalnya. Di sini, pemerintah perlu meriset seperti apa film kegemaran penduduk daerah masing-masing dan yang lebih penting berapa yang bisa mereka bayar untuk selembar tiket," ujar Daniel.
"Setelah riset dan pembangunan dilakukan, bisa jadi film lokal tayang lebih lama di daerah dan penontonnya bertambah. Memang perlu waktu, tapi paling tidak polanya akan bisa terbentuk," lanjut Daniel.
Riset dan pembangunan terhitung langkah yang bisa dibilang mudah. Dikatakan Daniel, rencana pemerintah "mendaerahkan" bioskop juga akan menemui tantangan besar yang harus ditaklukan, salah satunya adalah pemberantasan film bajakan.
"Sekarang harga film bajakan harganya lebih murah daripada selembar tiket bioskop. Pemerintah harus bisa putar otak untuk membuat penduduk daerah lebih ingin menonton film di bioskop ketimbang dari bajakan," kata Daniel.
Kesanggupan pemerintah membangun lebih banyak bioskop sudah jadi angin segar bagi industri film lokal. Tapi banyak sineas yang juga berharap kalau pemilik jaringan bioskop nantinya juga "mereformasi" aturan mainnya demi mewujudkan kemajuan industri film lokal.
Menanggapi hal ini, Daniel sadar kalau banyak isu perlakukan berbeda yang dilakukan oleh pemilik jaringan bioskop kepada film lokal dan luar impor. Namun Daniel juga mengerti pemilik jaringan bioskop juga mengutamakan prinsip ekonomi: film yang diprediksikan lebih laku akan dapat layar lebih.
"Karena itu kalau ada bioskop rakyat yang didukung penuh oleh pemerintah, tanpa mementingkan profit dan harga tiketnya bisa disesuaikan, pelan-pelan edukasi terhadap budaya dan minat penonton kita bisa dibentuk," kata Daniel menutup pembicaraan.
(ard/vga)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK