Jakarta, CNN Indonesia -- Sudah ada lebih dari tiga sesi bincang-bincang, peluncuran buku, dan pemutaran film bertema peristiwa 1965 di Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) 2015 yang dibatalkan. Beberapa penulis, seperti Putu Oka Sukanta yang pernah dipenjara terkait 1965 pun memutuskan batal menghadiri acara.
Pembatalan lantas menjadi perbincangan beberapa media besar, bukan hanya lokal tetapi juga asing. Keputusan itu diambil setelah diskusi panjang dengan pemerintah dan petugas kepolisian daerah setempat. Janet DeNeefe, Direktur UWRF 2015 mengatakan, jika tidak dibatalkan UWRF dilarang ada tahun depan.
Namun ternyata bukan hanya sesi terkait 1965 yang terpaksa ditiadakan. UWRF juga membatalkan sesi bertajuk
For Bali. Seharusnya, bincang-bincang soal itu digelar, pada Sabtu (31/10) pukul 14.30 WITA. Di situs web resmi UWRF, kemarin (27/10), tertera keterangan pembatalan sesi tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Alih-alih soal 1965,
For Bali adalah diskusi soal reklamasi Pantai Bali. Pembicara yang bakal hadir adalah Thor Kerr, Wayan Suardana, dan JRX alias Jerinx yang lebih dikenal sebagai personel grup band Superman is Dead (SID). Bertindak sebagai moderator, yaitu Rudolf Dethu. JRX sendiri lama diketahui sebagai salah satu pejuang yang menolak rencana reklamasi Pantai Bali.
For Bali bukan sekadar nama sesi. Itu juga label organisasi yang telah sekian lama memperjuangkan penolakan terhadap rencana perluasan lahan di Tanjung Benoa, Bali, yang disebut-sebut untuk pembangunan dan pengembangan pariwisata Pulau Dewata, serta mencegah pendangkalan.
Tidak dijelaskan mengapa sesi itu ikut dibatalkan. Kemungkinan karena isunya juga sensitif dan bisa memicu provokasi karena selama ini konflik proreklamasi dan penolakan reklamasi terus memanas. Baliho-baliho yang mengungkapkan penolakan bahkan sampai dirusak.
Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBALI) telah melakukan penolakan sejak dua tahun lalu. Pada Agustus 2015, mereka sampai menyurati Presiden Joko Widodo untuk memastikan penolakan mereka diterima. ForBALI meminta Jokowi mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 tahun 2014 yang terkait reklamasi Teluk Benoa.
Menurut ForBALI dan beberapa organisasi pemerhati lingkungan, Perpres yang berisi perubahan atas Perpres Nomor 45 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan itu dianggap menyalahi salah satu pasal yang telah diubah, soal Teluk Benoa.
Perpres tahun 2011 menyebut Benoa sebagai kawasan konservasi, yang artinya tidak dapat dilakukan perubahan maupun reklamasi. Namun pasal itu diubah dalam Perpres terbaru tahun 2014. Karena itulah Perpres terbaru diminta dicabut. Jika tidak, Jokowi dianggap tidak konsisten, karena di satu sisi, ia ingin menegakkan Indonesia sebagai negara berkawasan maritim kuat.
Pembatalan sesi
For Bali di UWRF belum terjadi saat CNN Indonesia dihubungi panitia untuk dikonfirmasi acara apa saja yang hendak didatangi dan siapa saja narasumber yang ingin diwawancara. Pada pekan ini juga, CNN Indonesia mendapat jadwal wawancara dengan JRX usai sesi
For Bali, yang sedianya digelar Sabtu esok (31/10).
Namun sesi telanjur dibatalkan meski belum ada konfirmasi soal pembatalan wawancara dengan JRX.
(rsa/vga)