Pelan Tapi Pasti, Bekraf Bangun Ekosistem Musik Indonesia
Muhammad Andika Putra | CNN Indonesia
Senin, 06 Jun 2016 12:22 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Musisi Indonesia tak henti berteriak. Mulai soal pembajakan, ketentuan hak cipta, sampai pengarsipan dan pendokumentasian hasil karya. Pengamat musik Bens Leo sekali pun, mengakui kondisi saat ini "tidak sehat."
Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengaku sedikit banyak kondisi itu merupakan kesalahan pemerintah. Ia bisa merasa pemerintah lengah memerhatikan pergerakan industri musik Indonesia.
"Memang semua ini kesalahan pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan dan membagun ekosistem industri musik Indonesia yang lebih baik," kata Triawan kepada CNNIndonesia.com baru-baru ini.
Buktinya, meskipun musik Indonesia terus bergeliat, kontribusinya terhadap Gross domestic Product (GDP) masih sangat keci. Musik hanya meyumbang sebesar 0,7 persen, jauh dibanding industri fesyen yang sudah bisa menyumbang sebanyak 31 persen.
Salah satu kesalahan pemerintah, kata Triawan, tidak tanggap dalam kemajuan teknologi. Misalnya, layanan musik streaming dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia.
Triawan berjanji, Bekraf akan membangun ekosistem musik Indonesia dengan memperbaiki kesalahannya satu per satu.
Salah satu yang menjadi prioritas adalah membuat aturan mengenai pembajakan karya.
"Pembajakan kalau tidak diadukan tidak akan ditindaklanjuti. Pemerintah harus membuat aturan itu, sistem itu belum hadir," katanya.
Triawan juga akan bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengatur hak cipta para musisi. Lembaga itulah yang akan menagih royalti dari tempat komersil yang memutar lagu musisi.
Kepala LMKN Imam Haryanto mengaku sudah melakukan itu. Tapi, kegiatan itu baru berjalan satu tahun. Jika ada yang tidak mau membayar royalti, ia menegaskan, harus berhadapan langsung dengan undang-undang.
"Tahun lalu sudah banyak yang bayar [royalti], tapi belum semua. Kurang lebih tahun lalu dapat Rp12 miliar dan perkiraan tahun ini dapat Rp60 miliar, karena dari acara televisi saja bisa dapat 20 miliar," kata Imam menjabarkan.
Imam mengakui, Indonesia telat melakukan ketentuan itu. Banyak musisi yang tidak hidup sejahtera padahal karya mereka begitu banyak dan menjadi hits pada masanya. Bahkan ada yang justru diakui oleh musisi negara lain.
"Lagu Sam Bimbo itu banyak diakui sama orang Malaysia. Selama ini kita enggak pernah kontrol. LMKN berusaha mengatasi permasalahan hak cipta, asal musisi itu juga harus terdaftar di LMKN," kata Imam.
Imam juga akan menyusuri silsilah keluarga musisi yang sudah tutup usia. Mereka tetap akan mencari keturunan agar pendapatan hak cipta dapat tersalurkan dengan baik dan benar.
Pendapatan dari pembayaran hak cipta itu akan ditampung oleh LMNKK. Lalu sebanyak 70 persen dari pendapatan itu akan diserahkan kepada musisi yang bersangkutan. Kemudian sisa 25 persen untuk operasional LMKN dan 5 persen untuk pengkaji hak cipta tersebut.
Salah satu musisi kenamaan Indonesia Glenn Fredly menjelaskan, membangun ekosistem industri musik Indonesia memang sangat penting. Pemerintah harus sadar dengan keadaan industri musik Indonesia yang ada.
"Saya rasa itu tugas pemerintah, musisi kan berkarya enggak mau mikirin undang-undang. Ini merupakaan pekerjaan panjang yang harus dilakukan. Industri film sudah shifting, tapi musik belum," kata Glenn berkomentar.
Triawan beralasan, kondisi itu dikarenakan Bekraf dan LMKN yang masih baru terbentuk. Usianya baru satu setengah tahun. Namun ke depannya, dua lembaga itu sudah punya program dan rencana masing-masing untuk membangun ekosistem industri musik Indonesia. Bekraf misalnya, bekerja sama dengan Irama Nusantara untuk pengarsipan dan pendapatan industri rekaman.
"Selanjutnya kami juga ingin membangun gedung konser. Kami sudah mendatangi insvestor. Itu salah satu sarana membangun ekosistem. Kami juga ingin membuat museum musik Indonesia," kata Triawan menyebutkan. (rsa)
Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengaku sedikit banyak kondisi itu merupakan kesalahan pemerintah. Ia bisa merasa pemerintah lengah memerhatikan pergerakan industri musik Indonesia.
"Memang semua ini kesalahan pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan dan membagun ekosistem industri musik Indonesia yang lebih baik," kata Triawan kepada CNNIndonesia.com baru-baru ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu yang menjadi prioritas adalah membuat aturan mengenai pembajakan karya.
"Pembajakan kalau tidak diadukan tidak akan ditindaklanjuti. Pemerintah harus membuat aturan itu, sistem itu belum hadir," katanya.
Triawan juga akan bekerja sama dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengatur hak cipta para musisi. Lembaga itulah yang akan menagih royalti dari tempat komersil yang memutar lagu musisi.
Kepala LMKN Imam Haryanto mengaku sudah melakukan itu. Tapi, kegiatan itu baru berjalan satu tahun. Jika ada yang tidak mau membayar royalti, ia menegaskan, harus berhadapan langsung dengan undang-undang.
"Tahun lalu sudah banyak yang bayar [royalti], tapi belum semua. Kurang lebih tahun lalu dapat Rp12 miliar dan perkiraan tahun ini dapat Rp60 miliar, karena dari acara televisi saja bisa dapat 20 miliar," kata Imam menjabarkan.
Imam mengakui, Indonesia telat melakukan ketentuan itu. Banyak musisi yang tidak hidup sejahtera padahal karya mereka begitu banyak dan menjadi hits pada masanya. Bahkan ada yang justru diakui oleh musisi negara lain.
"Lagu Sam Bimbo itu banyak diakui sama orang Malaysia. Selama ini kita enggak pernah kontrol. LMKN berusaha mengatasi permasalahan hak cipta, asal musisi itu juga harus terdaftar di LMKN," kata Imam.
Imam juga akan menyusuri silsilah keluarga musisi yang sudah tutup usia. Mereka tetap akan mencari keturunan agar pendapatan hak cipta dapat tersalurkan dengan baik dan benar.
Memang semua ini kesalahan pemerintah. Pemerintah harus menyiapkan dan membagun ekosistem industri musik Indonesia yang lebih baik.Triawan Munaf |
Salah satu musisi kenamaan Indonesia Glenn Fredly menjelaskan, membangun ekosistem industri musik Indonesia memang sangat penting. Pemerintah harus sadar dengan keadaan industri musik Indonesia yang ada.
"Saya rasa itu tugas pemerintah, musisi kan berkarya enggak mau mikirin undang-undang. Ini merupakaan pekerjaan panjang yang harus dilakukan. Industri film sudah shifting, tapi musik belum," kata Glenn berkomentar.
Triawan beralasan, kondisi itu dikarenakan Bekraf dan LMKN yang masih baru terbentuk. Usianya baru satu setengah tahun. Namun ke depannya, dua lembaga itu sudah punya program dan rencana masing-masing untuk membangun ekosistem industri musik Indonesia. Bekraf misalnya, bekerja sama dengan Irama Nusantara untuk pengarsipan dan pendapatan industri rekaman.
"Selanjutnya kami juga ingin membangun gedung konser. Kami sudah mendatangi insvestor. Itu salah satu sarana membangun ekosistem. Kami juga ingin membuat museum musik Indonesia," kata Triawan menyebutkan. (rsa)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK