Menumbuhkan Semangat Kebangsaan

Jakarta, CNN Indonesia -- Selain diartikan sebagai kebebasan dari belenggu penjajahan dan kolonialisme, kemerdekaan dewasa ini lebih urgen dimaknai sebagai ijtihad bersama untuk merealisasikan empat pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pertama, kondisi di mana negara mampu melindung dan meliputi segenap bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam unsur berdasarkan asas persatuan.

Kedua, negara yang mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga, mewujudkan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan asas kekeluargaan dan permusyawaratan.

Keempat, negara dengan keadaan seluruh unsurnya memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kini penjajahan secara fisik tidak lagi kita alami, namun di luar itu masih banyak hal-hal yang menjerat dan menyengsarakan rakyat. Urgensi dan argumentasi dari pemahaman di atas nampak lewat berbagai peristiwa dan kondisi di Indonesia saat ini. Sebut saja, kelangkaan daging serta mahalnya harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari. Lemahnya nilai rupiah yang kian memprihatinkan. Kriminalisasi atas nama koridor hukum.

Praktik korupsi yang tidak makin berkurang. Rendahnya political will elit negeri ini dalam mengurusi persoalan yang berada di luar motif politik dan kekuasaan.

Oleh karena itu, keempat pokok pikiran di atas patut menjadi reorientasi semangat dalam memaknai kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-71 tahun ini. Yang perlu menjadi catatan, ijtihad mewujudkan pokok pikiran tersebut hanya dapat dilakukan melalui tindakan dan kerja kolektif semua elemen bangsa.

Sampai pada titik ini, Jurgen Habermas menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perubahan yang menyeluruh dibutuhkan sebuah kerja kolektif. Kerja kolektif ini harus berlandaskan makna bersama.

Komunikasi yang dibangun dalam suatu komunitas guna menghidupkan makna bersama tersebut mensyaratkan tiga validitas. Pertama, semua hal yang disampaikan dalam komunikasi bermasyarakat atau bernegara mesti merupakan sebuah kebenaran. Kedua, penyampaian kebenaran tersebut didasari dengan kejujuran. Ketiga, kebenaran yang disampaikan secara jujur itu harus memiliki nilai manfaat bagi orang lain.

Berkaitan dengan tiga validitas tersebut, ada satu hal yang menjadi persoalan utama dalam membangun makna bersama. Dengan maraknya pejabat publik yang terjerat kasus korupsi, kita dihadapkan pada situasi degredasi etika moral yang berujung pada krisis ketauladanan.

Sulit rasanya mengharapkan adanya tokoh yang kualitas kenegarawanannya sekelas Bung Karno dan Bung Hatta pada masa sekarang. Mari kita cermati bagaimana keteladanan mereka mampu menyatukan bangsa Indonesia dan mengusahakan makna bersama untuk Indonesia yang merdeka. Padahal, keteladanan yang demikian itu lebih mudah diserap masyrakat daripada teori-teori yang kering (Siswono Y. Husodo, 2014).

Melalui momentum kemerdekan ini, optimisme kita untuk selalu berusaha mencapai tujuan pokok negara Indonesia tersebut harus terus ditingkatkan. Makna bersama dan kerja kolektif semua masyarakat niscaya menjadi kebutuhan bangsa. Sehingga pada akhirnya, harapan kita untuk Indonesia yang adil dan sejahtera, bukan lagi sebuah utopia. (ded/ded)