Presiden terpilih Joko Widodo diperkirakan akan lebih kritis soal kebijakan yang akan dibuat ASEAN, termasuk soal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Dia pernah membuat pernyataan, jangan-jangan Indonesia ini hanya menjadi pasar bagi orang lain dan kita tidak dapat apa-apa,” kata Aleksius Jemadu, pengamat hukum internasional dari Universitas Pelita Harapan, saat ditemui seusai acara diskusi buku yang digelar di CSIS, Senin (18/8).
Aleksius Jemadu memperkirakan pemerintah baru pimpinan Jokowi memang tidak akan membuat perubahan yang fundamental terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi hanya akan lebih vokal mempertanyakan keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia dari kebijakan-kebijakan ASEAN karena pernyataan sebelumnya itu.
Aleksius juga mengatakan Jokowi sudah mempersiapkan langkah untuk menghadapi MEA.
“Saya kira langkah yang akan Jokowi utamakan ialah meningkatkan daya saing dan konektivitas agar investor terbantu serta tidak melebarkan kesenjangan akibat isu MEA ini ,” ujarnya.
MEA adalah perjanjian pasar bebas antar negara ASEAN yang akan dimulai pada akhir 2015. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan daya saing antar anggota ASEAN dengan berbagai cara, seperti mempermudah proses investasi lintas teritori dan mengurangi bea masuk pada perdagangan.