PM Inggris Ajak Dunia Perangi Korupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- PM Inggris David Cameron mendesak para pemimpin dunia untuk mengadopsi 10 rencana global sederhana dan menginspirasi untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim dalam 15 tahun.

Salah satu rencana global tersebut ialah menghilangkan budaya suap dan korupsi.

Ia berpendapat bahwa semakin korup sebuah negara, semakin miskin pula rakyatnya.

Indikator kemiskinan menurut Cameron mulai dari kematian ibu saat melahirkan hingga anak-anak yang tidak bisa menikmati pendidikan.

"Kenapa ada orang-orang yang sampai saat ini tidak mendapatkan bantuan yang cukup? Mengapa banyak negara yang kaya akan mineral, memiliki sejumlah penduduk kaya namun tetap miskin? Jawabannya karena korupsi," kata Cameron seperti yang dikutip Reuters.

"Jadi jangan biarkan orang terus korupsi jika kita ingin mengatasi kemiskinan," lanjutnya.

Cameron menyampaikan hal tersebut pada hari Rabu (24/9) di sela-sela acara pertemuan tahunan PBB.

Presiden Ghana, John Dramani Mahama, mendukungan ide Cameron, tapi juga mengatakan bahwa anti-korupsi bukanlah satu-satunya cara untuk menanggulangi kemiskinan.

Mahama menyatakan keengganan perusahaan multinasional membayar pajak juga harus diberantas agar anggaran keuangan pemerintah terselamatkan.

Menanggapi hal tersebut, Cameron akan meminta negara anggota G-20 melakukan transparansi pajak dan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perusahaan.

Di lain pihak, Inggris juga banyak dikritik karena banyak perusahaan di sana yang belum melakukan hal tersebut.

Merangkul negara-negara di dunia untuk menyetujui perjanjian anti-korupsi menurut Helen Clark, kepala Program Pembangunan PBB (UNDP), merupakan sebuah hal yang tidak mudah.

"Ini isu yang penuh kontroversi yang menyebabkan perdebatan panjang serta memerlukan dasar hukum yang kuat," kata Clark seperti yang dikutip Reuters.

Clark mengutip penelitian UNDP yang menyatakan bahwa sulit bagi negara untuk maju jika pemerintah tidak dapat bertindak tegas terhadap aksi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi.

"Keberadaan pemerintah yang transparan, responsif, dan akuntabel sangat penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta melaksanakan agenda pembangunan berkelanjutan," katanya.