Memahami Hubungan Hong Kong - Tiongkok

Hong Kong, CNN Indonesia -- Hong Kong sedang berada di pertengahan debat mengenai perkembangan konstitusional kami. Ini perdebatan yang harus ada. Tetapi debat itu harus dilakukan dengan tenang. Emosi yang berlebihan - baik mendukung atau menolak reformasi politik yang diajukan - tidak akan membuahkan apapun.
 
Perdebatan ini juga harus merupakan satu diskusi berdasarkan kerangka kerja konstitusional yang dibuat untuk Wilayah Administrasi Khusus Hong Kong, HKSAR, di dalam wilayah Tiongkok.
 
Banyak pembicaraan berpusat pada keputusan Komite Kongres Nasional Rakyat Tiongkok yang baru-baru ini diambil mengenai parameter dalam pemilihan kepala eksekutif berdasarkan satu orang satu suara pada 2017.
 
Pengkritik mengatakan kerangka nominasi ini terlalu dibatasi dan hanya kandidat yang didukung Beijing yang pada akhirnya akan tampil di kertas suara.
 
Pernyataan itu tidak berdasar karena kami belum memulai pembicaraan rinciannya tetapi baru mengenai aspek-aspek penting proses nominasi pemilihan kandidat kepala eksekutif.
 
Hal ini akan diajukan ke dalam konsultasi dengan rakyat yang akan segera dilakukan dan pada akhirnya meloloskan peraturan mengenai perubahan dalam metode elektoral pada pemilu 2017.
 
Metode Pemilu
 
Untuk masalah pemilihan kepala eksekutif, Hukum Dasar yang merupakan “Undang-Undang kecil Hong Kong,” mengatur bahwa “tujuan akhir adalah seleksi kepala eksekutif oleh hak pilih universal  setelah dinominasi oleh satu komite pencalonan yang mencakup banyak pihak sesuai dengan prosedur demokrasi.”
 
Untuk mengubah metode pemilihan baru ini, Hukum Dasar mengatur bahwa diperlukan persetujuan dari dua pertiga mayoritas anggota Dewan Legislatif, persetuuan dari kepala eksekutif dan dilaporkan ke Komite Kongres Nasional Rakyat Tiongkok untuk disetujui.
 
Pada dasarnya, kami memiliki dua pilihan: mempertahan sistem yang berlaku yaitu kepala eksekutif dipilih oleh 1.200 anggota komite pemilihan umum; atau, mengadopsi sistem yang lebih kuat yang baru-baru ini diumumkan oleh Komite Kongres Nasional Rakyat Tiongkok, dimana akan ada dua atau tiga kandidat dalam pemilihan umum penuh yang bisa diikuti oleh lima juta warga Hong Kong yang memiliki hak pilih untuk pertama kali.
 
Langkah Bersejarah
 
Saya berharap anggota parlemen akan mengambil langkah bersejarah untuk menyetujui hak pilih universal dalam pemilu 2017 seperti yang telah dijadwalkan.
 
Sejauh ini perdebatan hanya berpusat pada sistem itu semata. Tetapi posisi konsitusional kepala eksekutif yang unik di dalam Tiongkok perlu juga lebih dimengerti agar bisa menerima dasar proses elektoral tersebut.
 
Tidak seperti kota atau provinsi lain di Tiongkok, atau juga di negara lain, HKSAR menikmati otonomi lebih besar di sejumlah bidang seperti sistem hukum, perundang-undangan, perdagangan, industri, komersial, pengapalan, penerbangan, pendidikan, olahgara, agama dan hubungan internasional.
 
Semua ini tercantum dalam Hukum Dasar Hong Kong. Kekuasaan-kekuasaan tambahan ini diserahkan oleh Pemerintah Pusat Rakyat. Ini sebabnya pemerintah pusat memiliki kekuasaan memilik kepala eksekutif dan juga pejabat-pejabat penting.
 
Ini juga sebabnya pemerintah pusat memiliki satu peran konstitusional dalam menyetujui setiap perubahan dalam metode pemilihan umum kepala eksekutif.
 
Hong Kong adalah masyarakat yang sangat mentaati hukum. Ini adalah pilar kesuksesan kami. Sistem hukum dan badan yudisial yang independen dilindungi oleh Hukum Dasar yang saya, sebagai pemimpin eksekutif, junjung tinggi dan lindungi.
 
Tugas dasar dan konstitusional saya untuk memastikan agar tujuan memilih kepala eksekutif melalui hak pilih universal yang sesuai dengan hukum yang berlaku bisa terwujud.

Catatan editor: Leung Chun-ying adalah kepala pelaksana Wilayah Administrasi Khusus Hongkok. Tulisan ini sepenuhnya merupakan pendapatnya.