Hong Kong, Kota Setengah Tiongkok

Jakarta, CNN Indonesia -- Bagi orang yang pernah tinggal atau bekerja di Hong Kong, kota ini bisa dianggap sebagai Tiongkok, namun bukan Tiongkok.

Kerangka hukum rumit yang diterapkan di Hong Kong sejak dikembalikan ke Tiongkok pada 1997 membuat wilayah ini menjadi satu kasus unik, dan membuat pemisahan antara Pemerintahan Administrasi Khusus Hong Kong, (SAR) dan Tiongkok daratan seringkali sumir.

Perbedaan antara keduanya menjadi alasan utama gesekan yang sering terjadi, terutama kali ini dimana puluhan ribu warga Hong Kong turun ke jalan memprotes keputusan Beijing yang dianggap pelanggaran batas dalam masyarakat sipil dan  struktur politik Hong Kong.

Tentu saja sejarah Hong Kong membuat kedua wilayah berbeda. Meski bekas koloni ini telah dikembalikan ke kedaulatan Tiongkok, wilayah ini tetap mempertahankan  perbedaan dalam institusi, sejarah, budaya, ekonomi, sistem hukum dan kehidupannya.

Berikut kajian sektor-sektor tersebut.

Sejarah

Dibandingkan dengan Tiongkok, dari sisi sejarah Hong Kong adalah benteng perdamaian, kemakmuran dan tempat aman dari Revolusi Budaya pada tahun 1960-an dan 1970-an.

Sejak perang saudara dan kebangkitan Partai Komunis pada 1949 Hong Kong menjadi tempat pelarian warga Tiongkok daratan, terutama dari Shanghai.

Imigran dari daratan ini menjadi buruh terampil dan tidak terampil yang membuat Hong Kong pernah menjadi pusat manufaktur cikal bakal kesuksesan ekonomi di sana.

Ketika penjajah Inggris menancapkan benderanya di Possesion Point di pulau Hong Kong 170 tahun lalu, mereka menciptakan satu hubungan politik yang paling rumit yang bertahan hingga kini.

Pada saat Hong Kong diserahkan kembali selamanya ke Tiongkok setelah perang Opium I, sebagian besar wilayah Hong Kong, semenanjung Kowloon dan New Territories disewa hingga 1997.

Awal 1980-an dan 1990-an ketika Inggris dan Tiongkok menyepakati penyerahan Hong Kong sepenuhnya, banyak warga kota itu yang pindah ke negara lain atau ‘brain drain,’ terutama ketika terjadi peristiwa lapangan Tiananmen pada 1989 masih segar di dalam ingatan warga yang bisa meninggalkan kota itu.

Ada ketakutan langkah pembatasan pada masyarakat sipil akan membuat lebih banyak warga pindah ke negara lain: “Saya khwatir warga akan bemigrasi lagi,” ujar Michael Davis dari Universitas Hong Kong. “Jika terjadi akan berarti bencana.”

(REUTERS/Carlos Barria)

Hukum Dasar: “Satu negara, dua sistem”

Konstitusi de fakto Hong Kong, Hukum Dasar, mengatur bahwa Hong Kong akan hidup berdampingan dengan Tiongkok sebagai “satu negara, dua sistem” selama 50 tahun setelah penyerahan kembali pada 1997.

Hukum Dasar yang akan habis masanya pada 2047 menetapkan bahwa kota itu “akan melindungi hak dan kebebasan warganya.”

Salah satu prinsip dalam Hukum Dasar, dan dibenarkan oleh Lu Ping yang mantan pejabat tinggi Hong Kong, adalah hak untuk mengembangkan sendiri demokrasi.

“Hong Kong akan mengembangkan sendiri demokrasi di masa depan merupakan bagian dalam status otonomi Hong Kong,” ujar Lu seperti yang dikutip koran pemerintah Tiongkok People’s daily pada Maret 1993. “Pemerintah pusat tidak akan ikut campur.”

Akan tetapi, Beijing berulang kali mengubah arti dokumen ini dan pada Juni 2014 menerbitkan Kertas Putih yang menegaskan kembali “hak juridiksi sepenuhnya” atas Hong Kong.

Meski kota itu menikmati kebebasan hukum lebih besar dari Tiongkok -seperti hak untuk mendirikan parlemen- hal ini menjadi sumber kritik bagi suara-suara pro Bejing.

“Stabilitas Hong Kong sangat penting,” ujar Victor Gao, direktur Asosiasi Studi International Tiongkok pada CNN dari Beijing. “Ada jalan-jalan lain bagi warga Hong Kong untuk mengemukakan pendapat mereka di luar cara-cara ilegal yang menyebabkan gangguan sehingga warga lain tidak bisa melakukan kegiatan mereka.”

Budaya dan Gaya Hidup

Setelah hampir dua abad terpisah, sulit untuk menciptakan perasaan bersama antara kedua wilayah.

Dari sisi bahasa -bahasa Kanton adalah bahasa yang umum dipakai di Hong Kong- sosial dan budaya, Hong Kong dan Tiongkok sangat jauh berbeda.

Terkadang perbedaan tersebut tampak kecil; satu contoh mudah adalah rekaman video mengenai perselisihan ketika seorang wisatawan dari Tiongkok daratan makan mi di dalam kereta bawah tanah Hong Kong. Tetapi perbedaan yang terkesan hanya kecil ini bisa meledak, dan rekaman video seperti itu dengan mudah menyebar di Hong Kong yang menggarisbawahi perbedaan antara penduduk lokal dan saudara mereka dari daratan.

Sebagian besar kekesalan yang muncul adalah dampak pendatang dari daratan ke Hong Kong -memenuhi semua tempat mulai dari ruang persalinan hingga toko-toko butik mahal, dan membuat warga Hong Kong tidak bisa bersaing dalam pembelian rumah yang harganya sangat mahal.

Ketika insiden di kereta bawah tanah itu terjadi, satu iklan di surat kabar Hong Kong memperingatkan akan “invasi belalang" dari daratan, menganalogikan wabah yang memakan semua yang ada di jalur perjalanan mereka.

Bagi warga di daratan, Hong Kong dikagumi dan juga dibenci; Setelah pemberitaan insiden mi di kereta bawah tanah itu Kong Qingdong, seorang akademisi Tiongkok terkenal dari Universitas, menyebut warga Hong Kong “bangsat” dan “pembantu kaum imperialis.”

(REUTERS/Tyrone Siu)

Identitas Hong Kong

Sejak penyerahan kembali pada 1997, setiap enam bulan Universitas Hong Kong melakukan survei untuk mengukur perasaan akan identitas di sana.

Survei terbaru dilaksanakan Juni lalu dan 40 persen sampel mengatakan mereka lebih merasa sebagai “warga Hong Kong, bukan warga Tiongkok”. Angka ini terus meningkat dalam 17 tahun terakhir.

“Para pengunjuk rasa tidak merasa senang karena Hong Kong semakin mirip dengan Tiongkok,” ujar Liujing, wisatawan dari Tiongkok kepada CNN. “Saya mendukung mereka karena kami selalu mengagumi Hong Kong. Sayang sekali kalau Hong Kong menjadi Tiongkok.”

“Kami di daratan Tiongkok tidak akan pernah bisa mengetahui hal seperti ini karena kebijakan sensor. Di sana, aksi protes seperti ini akan dibubarkan dengan paksa dalam waktu dua jam,” katanya. “Di sini berbeda. Saya pikir polisi tidak akan menembaki mereka karena Hong Kong adalah tempat yang aman.”

“Saya tidak yakin para pengunjuk rasa akan berhasil mendapatkan tuntutan mereka, tetapi saya mendukung.”

Hukum

Hong Kong sangat bangga dengan hukum yang berlaku di sana. Bagi banyak pihak, ini adalah faktor yang membedakan kota itu dengan Tiongkok daratan dan aspek kejujuran yang dijunjung tinggi menjadi salah satu alasan begitu banyak perusahaan multinasional memiliki kantor regional di Hong Kong.

Secara umum polisi dipercaya oleh warga - meski masih belum jelas apakah tingkat rasa percaya ini akan tercoreng setelah aksi protes ini.

Namun situasinya tidak selalu seperti ini; sebelum Komisi Anti Korupsi Independen, ICAC, didirikan pada 1960 an, korupsi menjadi masalah besar di Hong Kong.

Hong Kong mempertahankan sistem hukum yang mirip dengan sistem hukum Inggris, tetapi sistem ini mengedepankan transparansi dan proses hukum yang diterima dengan luas oleh masyarakat.

Partai Komunis yang berkuasa mengendalikan seluruh proses yudisial di Tiongkok. Namun, Hukum Dasar, menjamin kebebasan judisial di SAR.

(REUTERS/Stringer/Files)

Ekonomi

Hong Kong mempertahankan mata uang (yang dipatok pada dolar Amerika) dan sistem ‘kapitalis’ yang diatur dalam Hukum Dasar.

Keajaiban perekonomian Tiongkok, setidaknya sebagian, jika disusuri mendapat pengaruh dari Hong Kong.

Pasar bebas Hong Kong tidak saja memberi pengaruh besar pada reformasi ekonomi di akhir 1970-an dan 1980-an, tetapi investasi Hong Kong di Tiongkok daratan melebihi pihak lain.

Seluruh Tiongkok mendapat keuntungan besar dari “investasi, energi dan kewirausahaan Hong Kong,” kata Michel Davis dari Universitas Hong Kong.

Akan tetapi, ketika kedigdayaan ekonomi Tiongkok berkembang, ketergantungan Hong Kong pada daratan pun bertambah.

Sebagai pusat logistik dan “pintu masuk ke Tiongkok” bagi dunia, kota ini sangat tergantung pada mengekspor kembali produk-produk manufaktur Tiongkok dan pariwisata serta permintaan ritel dari daratan menjadi sumber pemasukan besar.

Promosi kota-kota Tiongkok sebagai saingan Hong Kong - misalnya Shanghai sebagai wilayah perdagangan bebas dan pusat keuangan - bisa semakin memperumit hubungan antara Hong Kong dan Tiongkok.