Para Raksasa Sosialis di Amerika Latin

La Paz, CNN Indonesia -- Dalam beberapa dekade terakhir, dominasi Amerika Serikat di wilayah Amerika Selatan mendapat tantangan. Politik "diplomasi dollar", yang memberikan dana bantuan melalui lembaga-lembaga keuangan AS tak lagi berpengaruh seiring dengan menguatnya paham sosialis dan sistem politik kiri di berbagai negara di Amerika Selatan, seperti Venezuela, Bolivia dan Kuba.

Venezuela

Sejak dipimpin oleh mantan presiden kontroversial Hugo Chavez tahun 1999, Venezula menjadi salah satu negara penting di Amerika Selatan.

Dalam sebuah konferensi internasional pada tahun 2005, Presiden Hugo Chavez mengumumkan bahwa ia mengedepankan sistem sosialis dalam memimpin Venezuela.

Menurut Data dari Pusat Riset Ekonomi dan Kebijakan yang berbasis di Washington, dalam lima tahun awal kepemimpinan Chavez, pertumbuhan ekonomi Venezuela melejit naik hingga 94,7 persen dibanding pemerintahan sebelumnya, akibat sektor migas yang dieksplorasi secara besar-besaran untuk kepentingan ekspor.

"Tanpa sektor migas, ekonomi Venezuela akan menurun drastis," kata Dr. Riordan Roett, pengamat Studi Internasional dari Universitas John Hopkins.

Kondisi ekonomi yang kian bergeliat secara otomatis menurunkan tingkat kemiskinan secara drastis hingga 72 persen, dan tingkat pengangguran lebih dari 50 persen. Tingkat kesehatan dan pendidikan pun ikut meningkat.

Namun, gaya kepemimpinan Chavez yang keras membuat ia disebut sebagai diktator.

Chavez juga dituduh menyuburkan perilaku korupsi di tingkat pemerintahan dan melakukan pelanggaran HAM.

Pengamat dari negara-negara barat bahkan menyebut Venezuela sebagai negara yang "setengah merdeka".

Bolivia

Serupa dengan Venezuela, Bolivia bertransformasi menjadi negara penting di Amerika Selatan akibat kesuksesan penerapan sistem sosialis yang didukung oleh sektor industri gas alam yang melejit.

Semenjak 2005, Bolivia menganut sistem politik sayap kiri, yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan. (Reuters/David Mercado)

Sistem negara sosialis telah diterapkan di Bolivia sejak tahun 1952 oleh mantan presiden Paz Estenssoro, yang meliputi pengaturan kepemilikan publik dari seluruh pertambangan di Bolivia, besaran subsidi pemerintah dan kenaikan upah buruh yang signifikan, serta penegakan reformasi agraria.

Namun, sistem politik Bolivia berubah haluan ke arah kanan semenjak mantan presiden Victor Paz Estenssoro memimpin negara ini pada periode 1985 hingga 1989. Sistem politik sayap kanan terus diterapkan di negara ini hingga Evo Morales memenangi pemilihan presiden pada 2005.

Morales kemudian membawa Bolivia menerapkan kembali sistem politik sayap kiri, yang membuat perubahan signifikan terhadap situasi ekonomi Bolivia.

"Gaji presiden dan seluruh pegawai pemerintah diturunkan hingga 60 persen, sehingga negara mampu berhemat untuk memperbanyak tenaga pendidikan dan kesehatan," kata Morales dalam pidatonya tahun 2007.

Di bawah kepemimpinan Morales, pertumbuhan ekonomi Venezuela meningkat hingga rata-rata 5 persen per tahun, upah buruh meningkat hingga 13,63 persen, pendapatan dari sektor pertambangan dan kostruksi meningkat hingga 10 persen.

Meskipun demikian, geliat ekonomi yang dialami Bolivia tak terlepas dari bantuan rekan sesama aliran sosialis, Hugo Chavez dan Fidel Castro.

Gerakan sosialis Bolivia datang dari kehidupan warga pribumi yang memprihantinkan, yang menurut Morales diakibatkan sistem neoliberalisme yang telah mengungkung Bolivia.

Terpilihnya Morales, yang merupakan warga pribumi dan mantan petani koka pada pemilihan umum tahun 2005, merupakan titik balik kekuasaan rakyat pribumi yang berjumlah lebih dari 60 persen total penduduk Bolivia.

Kuba

Kuba memegang peranan penting sebagai salah satu negara sosialis di Amerika Selatan.

Di bawah kepemimpinan Castro, Kuba menerapkan sistem politik kiri, dan bersekutu dengan Uni Soviet.(Dok. wikipedia.org)

Gerakan revolusi sosialis kuba dimulai oleh Fidel Castro bahkan sebelum abad ke-21.

Rezim pemerintahan mantan presiden Carlos Prio Socarras pada periode 1948-1952 yang menjunjung demokrasi namun dinilai mengecewakan dan penuh tindakan korupsi membuat masyarakat lebih memilih partai politik beraliran sosialis.

Partai Rakyat Kuba ortodoks (PPC-O) yang mengedepankan nasionalisme, anti-imperialisme dan sosialisme mendapat simpati besar dari rakyat.

Namun pemilihan umum tahun 1952 digulingkan oleh Fulgencio Batista yang melakukan kudeta dan mengklaim dirinya sebagai perdana menteri. Rezim Batista kemudian digulingkan oleh Fidel Castro melalui aksi politiknya yang dikenal dengan nama Gerakan 26 Juli 1953.

Di bawah kepemimpinan Castro, Kuba menerapkan sistem politik kiri, bersekutu dengan Uni Soviet ketika Perang Dingin berlangsung, dan menempatkan diri sebagai oposisi Amerika Serikat.

Pemerintahan Castro membawa beberapa perubahan sosial penting bagi Kuba, salah satunya adalah peningkatan pendidikan yang memajukan sektor kesehatan dan menyuburkan tenaga profesional di negara itu.

Namun, tak semua program sosial berjalan baik pada pemerintahan Castro. Pelanggaran HAM melalui penculikan dan penahanan cenderung tinggi, khususnya kepada tokoh politik yang kritis maupun kepada kaum homoseksual.