Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Palestina kembali mendapatkan pengakuan kedaulatan setelah parlemen Inggris melakukan pemungutan suara awal pekan ini, sebuah langkah simbolis bagian dari rentetan dukungan bagi solusi dua negara.
Sebelumnya pekan lalu, Swedia menjadi negara Eropa pertama yang mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Kendati tidak memiliki dampak apa pun terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina, namun langkah ini memberikan suntikan moral bagi rakyat Palestina.
Dukungan terhadap Palestina di Inggris digagas oleh kelompok pelobi dari Partai Buruh, Labour Friends of Palestine and the Middle East (LFPME), dan diprakarsai di parlemen oleh Grahame Morris serta disetujui seluruh anggota partai buruh dengan peroleh suara 274 dan 12 untuk pengakuan Palestina.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain melobi anggota dewan, LFPME dalam situsnya mengatakan juga melakukan berbagai kampanye mendukung Palestina, termasuk mengadakan pagelaran budaya, menerbitkan materi-materi promosi dan mendesak anggota parlemen untuk mengunjungi Palestina untuk melihat langsung keadaan di sana.
Pengakuan parlemen Inggris terhadap Palestina memang tidak memberikan ketentuan yang mengikat dan tidak mengubah kebijakan luar negeri pemerintahan David Cameron, yaitu mendukung Israel.
Namun, tidak ayal keputusan ini membuat Israel kebakaran jenggot, mengatakan Inggris telah merusak suasana menuju perundingan damai dengan Palestina
Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, memproklamirkan Negara Palestina di Aljazair pada tahun 1988, namun banyak negara yang belum mengaku kedaulatannya.
Barulah pada tahun 2011, upaya Presiden Mahmoud Abbas membuahkan hasil dengan dinaikkannya status Palestina sebagai negara pengamat non-anggota, yang artinya Palestina diakui sebagai "negara" ketimbang sekadar entitas.
Pengakuan di PBB didukung oleh 138 negara anggota, kecuali sembilan negara yang menolaknya, yaitu Kanada, Republik Ceko, Israel, Marshall Islands, Mikronesia, Nauru, Palau, Panama, dan Amerika Serikat.
Menyusul pengakuan PBB, Palestina langsung menjadi anggota UNESCO.
Target jangka panjang, Palestina mengincar menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional untuk memperkarakan kejahatan kemanusiaan Israel di Gaza dan Tepi Barat dengan cara bergabung dengan 15 traktat dan konvensi internasional.
Duta Besar Inggris untuk Israel, Matthew Gould, mengatakan walau pengakuan tersebut lebih pada simbolisasi, namun tidak bisa diabaikan pengaruhnya di masa depan.
Menurut Gould, banyaknya dukungan terhadap Palestina menunjukkan opini publik yang semakin memburuk terhadap Israel, terutama setelah serangan 50 hari Juli-Agustus lalu ke Gaza yang menewaskan lebih dari 2.000 orang.
"Israel kehilangan dukungan akibat konflik musim panas ini, dan setelah beberapa pengumuman pembangunan permukiman Yahudi. Voting parlemen adalah tanda bahwa angin berbalik arah, dan akan terus tertiup menjauh tanpa ada perkembangan menuju perdamaian," kata Gould.