Presiden Yaman Tunjuk Perdana Menteri Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi menunjuk utusan Yaman untuk PBB Khaled Bahah sebagai perdana menteri baru negara itu pada Senin (13/10), sebagai salah satu syarat rekonsiliasi dan meredam konflik antara pemerintah dengan kelompok Syiah Houthi di ibukota Sanaa.

Menurut juru bicara presiden Yaman, Bahah adalah satu dari tiga orang yang diajukan Houthi untuk menjadi perdana menteri setelah mereka menolak Ahmed Awad bin Mubarak untuk menempati posisi tersebut.

"Kami yakin Bahah adalah orang yang tepat. Penunjukannya akan membantu negara ini melalui kesulitan," kata Abdelmalek al-Ejri, anggota biro politik Houthi.

Peraih gelar master di bidang administrasi, keuangan dan perbankan ini memiliki waktu 30 hari untuk membentuk pemerintahan baru setelah mendapatkan persetujuan dari partai-partai oposisi di Yaman.

Pria kelahiran tahun 1965 ini sebelumnya menjabat sebagai menteri perminyakan Yaman dan kemudian ditugaskan menjadi utusan di PBB.

Penunjukkan perdana menteri baru termaktub dalam salah satu butir kesepakatan damai antara Houthi dan pemerintah yang dimediasi oleh PBB, setelah sebelumnya kelompok Syiah itu menyerbu Sanaa dan berhasil mengalahkan tentara pro-pemerintah.

Konflik bersenjata ini adalah babak terbaru dari situasi politik Yaman yang memanas usai Presiden Ali Abdullah Saleh dilengserkan tahun 2012 pada Arab Spring.

Saat ini, pasukan Houthi masih juga belum meninggalkan Sanaa.

Salah satu tugas penting Bahah adalah meninjau rencana pemerintahan sebelumnya yang akan membagi Yaman menjadi enam wilayah administrasi dengan kekuasaan otonomi.

Houthi memang menuntut otonomi regional, namun menurut mereka rencana pemerintah sebelumnya tidak adil dalam membagi wilayah yang kaya sumber daya.

Utusan Khusus PBB dan Dewan Keamanan untuk Yaman Jamal Benomar menyambut baik penunjukan Bahah, namun dia memperingatkan pemerintahan transisi rawan keretakan.

"Penunjukan Bahah adalah satu langkah maju, sekarang tindakan yang perlu dilakukan adalah memastikan susunan pemerintahan yang baik dan menerapkan butir-butir lainnya dalah kesepakatan damai dan kemitraan nasional," kata Benomar.

DK PBB mendesak pemerintah Yaman untuk segera melakukan proses reformasi, termasuk mereformasi militer dan sektor keamanan negara tersebut.

Presiden DK PBB sekaligus Duta Besar Argentina untuk PBB mengatakan pihaknya siap menjatuhkan sanksi terhadap siapapun yang mengganggu proses politik dan perdamaian di Yaman.

Amerika Serikat dan negara-negara Barat serta Teluk khawatir ketidakstabilan yang terus terjadi di Yaman akan memperkuat kelompok al-Qaidah.

Kamis pekan lalu, pengebom bunuh diri yang diduga anggota al-Qaidah menewaskan sedikitnya 67 orang di dua serangan berbeda yang mengincar tentara Houthi dan kamp militer di wilayah timur Yaman.