KEDAULATAN PALESTINA
Swedia Dukung Palestina, Yakinkan Dunia
CNN Indonesia
Rabu, 15 Okt 2014 18:27 WIB
Stockholm, CNN Indonesia -- Keputusan Swedia untuk mengakui negara Palestina tanpa melakukan konsultasi resmi terlebih dahulu dengan sekutunya, bisa memicu kebijakan luar negeri yang lebih luas dan mempengaruhi arah diplomatik di seluruh dunia.
Partai yang berkuasa di Swedia, Sosial Demokrat, telah memberi isyarat untuk mengakui Palestina dalam manifesto pemilu mereka.
Tapi pengumuman yang tiba-tiba saat pidato inagurasi Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven pada Jumat (10/10), membuat terkejut beberapa negara, termasuk Israel.
Swedia berada di bawah pemerintahan sayap kanan, dekat dengan Amerika Serikat, aktif dalam operasi militer Barat dan vokal mendukung reformasi pasar Uni Eropa.
Menjadi negara besar pertama di Eropa Barat yang mengakui Palestina, Pemerintah Swedia seolah sedang menunjukkan perubahan arah pada kebijakan negaranya.
"Kami berharap bahwa hal ini akan memberikan dinamika baru untuk perdebatan mengenai Timur Tengah," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.
Setelah pemerintah Swedia menyatakan pengakuan kedaulatan Palestina, Wallstrom menulis cuitan di Twitter yang berbunyi: 'Peran baru Swedia di dunia!'.
Wallstrom juga mengatakan kepada Reuters bahwa Swedia sekarang kurang antusias jika diajak bekerja sama dengan NATO, dan akan mendukung kebijakan luar negeri mengenai perlucutan senjata serta hak wanita.
"Anda akan melihat perbedaan yang sangat jelas, karena Swedia akan lebih fokus dengan PBB, termasuk masalah perlucutan senjata," kata Wallstrom, yang juga mantan wakil presiden Uni Eropa dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB bidang Kekerasan Seksual dalam Konflik.
"Kebijakan luar negeri Swedia juga akan lebih feminis, yang berarti dalam segala hal kami lakukan dalam perspektif perempuan. Perdamaian dan keamanan juga akan diintegrasikan," ujar Wallstrom.
Sudah menduga kritik
Palestina memohon pengakuan status kenegaraan setelah Israel merebut wilayah barat, memblokade Jalur Gaza dan mengakuinya sebagai wilayah Yerusalem Timur.
Kedua negara yang saling memperebutkan wilayah itu telah berusaha untuk melakukan pembicaraan damai hingga melobi kekuatan asing untuk mengakui kedaulatan masing-masing.
Majelis Umum PBB menyetujui pengakuan de facto kedaulatan Palestina pada tahun 2012, tetapi Uni Eropa dan sebagian besar anggotanya belum memberikan pengakuan resmi.
AS mengatakan pengakuan Swedia untuk Palestina adalah hal prematur dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa deklarasi tersebut merupakan sikap yang kontra-produktif.
Langkah mengakui Palestina tampaknya telah dielakkan kalangan diplomatik formal, ini bisa dianggap tanda lain bahwa Swedia bertekad untuk membuat tanda dengan cepat.
"Belum ada kontak dari pihak kantor-kantor pemerintah dengan negara-negara lain sebelum pernyataan kebijakan pemerintah," Robert Rydberg, kepala Timur Tengah dan Afrika Utara departemen di Kementerian Luar Negeri Swedia, kepada Reuters.
Israel juga berpendapat mengenai keputusan Swedia yang dinilai terlalu cepat itu.
"Kami kira, keputusan Swedia hanyalah janji kampanye eksplisit, tapi kami terkejut bahwa hal ini dikatakan begitu cepat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahason.
Wallstrom menyatakan tanggapannya perihal komentar Israel saat diwawancara oleh televisi lokal Swedia, "Kami sudah memperkirakan akan mendapat kritik seperti ini, tetapi Amerika Serikat bukan penentu kebijakan luar negeri kami."
Terlalu pasif
Lofven mengatakan bahwa salah satu politisi yang paling ia kagumi adalah mantan pemimpin Sosial Demokrat dan mantan Perdana Menteri Olof Palme, yang membenci AS dengan kritik pedasnya terhadap Perang Vietnam dan mengunjungi negara-negara seperti Kuba pada 1970-an dan 1980-an.
Dalam sebuah wawancara sebelum pemilu, Lofven mengatakan kebijakan luar negeri Swedia selama ini terlalu pasif dan pemerintahnya akan berusaha lebih aktif di PBB dan hak asasi manusia.
Para analis mengatakan keputusan Swedia untuk mendukung kedaulatan Palestina mungkin akan membuat negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengikuti.
Sejauh ini, anggota blok 28 negara seperti Hungaria, Polandia dan Slovakia juga mengakui kedaulatan Palestina, tetapi mereka melakukan ini sebelum bergabung dengan Uni Eropa.
"Yang Swedia lakukan adalah ajakan 'mari memecah kebuntuan' atau berkontribusi untuk memecahkan kebuntuan dengan keberpihakan," kata Profesor Yossi Mekelberg, Asosiasi Fellow Program Timur Tengah di Royal Institute of International Affairs.
Di samping pendapat Lofven dan pandangan independen Wallstrom, Menteri Keuangan Magdalena Andersson juga menyatakan kebijakan yang berbeda dengan yang dianut Swedia sebelum pemilu.
Berbeda dengan pendahulunya, Anders Borg, Andersson kurang membicarakan penghematan di Eropa dan meminta orang kaya serta perusahaan di Eropa membayar pajak lebih banyak demi mengatasi kesenjangan.
"Kami akan melihat kebijakan luar negeri Swedia yang lebih independen, dan tidak seragam dengan Uni Eropa atau Amerika Serikat. Swedia akan lebih terlihat," kata Ulf Bjereld, profesor ilmu politik di Universitas Gothenburg.
Partai yang berkuasa di Swedia, Sosial Demokrat, telah memberi isyarat untuk mengakui Palestina dalam manifesto pemilu mereka.
Tapi pengumuman yang tiba-tiba saat pidato inagurasi Perdana Menteri Swedia Stefan Lofven pada Jumat (10/10), membuat terkejut beberapa negara, termasuk Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kami berharap keputusan Swedia dapat memberikan dinamika baru mengenai perdebatan mengenai Timur Tengah.Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom |
"Kami berharap bahwa hal ini akan memberikan dinamika baru untuk perdebatan mengenai Timur Tengah," kata Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstrom kepada Reuters.
Setelah pemerintah Swedia menyatakan pengakuan kedaulatan Palestina, Wallstrom menulis cuitan di Twitter yang berbunyi: 'Peran baru Swedia di dunia!'.
Wallstrom juga mengatakan kepada Reuters bahwa Swedia sekarang kurang antusias jika diajak bekerja sama dengan NATO, dan akan mendukung kebijakan luar negeri mengenai perlucutan senjata serta hak wanita.
"Anda akan melihat perbedaan yang sangat jelas, karena Swedia akan lebih fokus dengan PBB, termasuk masalah perlucutan senjata," kata Wallstrom, yang juga mantan wakil presiden Uni Eropa dan Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB bidang Kekerasan Seksual dalam Konflik.
"Kebijakan luar negeri Swedia juga akan lebih feminis, yang berarti dalam segala hal kami lakukan dalam perspektif perempuan. Perdamaian dan keamanan juga akan diintegrasikan," ujar Wallstrom.
Sudah menduga kritik
Palestina memohon pengakuan status kenegaraan setelah Israel merebut wilayah barat, memblokade Jalur Gaza dan mengakuinya sebagai wilayah Yerusalem Timur.
Kedua negara yang saling memperebutkan wilayah itu telah berusaha untuk melakukan pembicaraan damai hingga melobi kekuatan asing untuk mengakui kedaulatan masing-masing.
Majelis Umum PBB menyetujui pengakuan de facto kedaulatan Palestina pada tahun 2012, tetapi Uni Eropa dan sebagian besar anggotanya belum memberikan pengakuan resmi.
Amerika Serikat bukan penentu kebijakan luar negeri kami.Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstorm |
Langkah mengakui Palestina tampaknya telah dielakkan kalangan diplomatik formal, ini bisa dianggap tanda lain bahwa Swedia bertekad untuk membuat tanda dengan cepat.
"Belum ada kontak dari pihak kantor-kantor pemerintah dengan negara-negara lain sebelum pernyataan kebijakan pemerintah," Robert Rydberg, kepala Timur Tengah dan Afrika Utara departemen di Kementerian Luar Negeri Swedia, kepada Reuters.
Israel juga berpendapat mengenai keputusan Swedia yang dinilai terlalu cepat itu.
"Kami kira, keputusan Swedia hanyalah janji kampanye eksplisit, tapi kami terkejut bahwa hal ini dikatakan begitu cepat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahason.
Wallstrom menyatakan tanggapannya perihal komentar Israel saat diwawancara oleh televisi lokal Swedia, "Kami sudah memperkirakan akan mendapat kritik seperti ini, tetapi Amerika Serikat bukan penentu kebijakan luar negeri kami."
Terlalu pasif
Lofven mengatakan bahwa salah satu politisi yang paling ia kagumi adalah mantan pemimpin Sosial Demokrat dan mantan Perdana Menteri Olof Palme, yang membenci AS dengan kritik pedasnya terhadap Perang Vietnam dan mengunjungi negara-negara seperti Kuba pada 1970-an dan 1980-an.
Dalam sebuah wawancara sebelum pemilu, Lofven mengatakan kebijakan luar negeri Swedia selama ini terlalu pasif dan pemerintahnya akan berusaha lebih aktif di PBB dan hak asasi manusia.
Para analis mengatakan keputusan Swedia untuk mendukung kedaulatan Palestina mungkin akan membuat negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mengikuti.
Kebijakan luar negeri Swedia akan lebih feminis.Menteri Luar Negeri Swedia Margot Wallstorm |
"Yang Swedia lakukan adalah ajakan 'mari memecah kebuntuan' atau berkontribusi untuk memecahkan kebuntuan dengan keberpihakan," kata Profesor Yossi Mekelberg, Asosiasi Fellow Program Timur Tengah di Royal Institute of International Affairs.
Di samping pendapat Lofven dan pandangan independen Wallstrom, Menteri Keuangan Magdalena Andersson juga menyatakan kebijakan yang berbeda dengan yang dianut Swedia sebelum pemilu.
Berbeda dengan pendahulunya, Anders Borg, Andersson kurang membicarakan penghematan di Eropa dan meminta orang kaya serta perusahaan di Eropa membayar pajak lebih banyak demi mengatasi kesenjangan.
"Kami akan melihat kebijakan luar negeri Swedia yang lebih independen, dan tidak seragam dengan Uni Eropa atau Amerika Serikat. Swedia akan lebih terlihat," kata Ulf Bjereld, profesor ilmu politik di Universitas Gothenburg.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK