Warga Skotlandia Anggap Inggris Ingkar Janji

London, CNN Indonesia -- Kurang dari sebulan setelah referendum, pada Selasa (14/10) Perdana Menteri Inggris David Cameron, dituding mengingkari janji untuk memberikan kekuasaan lebih kepada parlemen Skotlandia.

Saat menggalang simpati agar rakyat Skotlandia tidak merdeka, Cameron bersama tiga partai besar Inggris telah berjanji untuk memberikan lebih banyak kewenangan bagi Skotlandia.

Namun, Partai Nasionalis Skotlandia mengatakan persoalan Skotlandia belum selesai, terkait isu soal wilayah otonomi dan adanya wacana Inggris akan keluar dari Uni Eropa pada 2017.

"Warga Skotlandia mulai mempertanyakan mereka (Cameron dan Partai Konservatif) karena mereka seperti sedang mengkhianati komitmen yang telah disepakati," ujar Alex Salmond, pemimpin Nasionalis Skotlandia, yang dikutip dari Reuters.

Salmond sendiri akan mundur sebagai pemimpin Partai Nasional Skotlandia pada bulan depan, namun ia sangat marah akan apa yang dilakukan pihak Inggris saat ini dan akan melakukan pembalasan pada pemilihan parlemen tahun 2015.

Janji-janji Cameron

Selama kampanye demi mempertahankan Skotlandia, Cameron, Pemimpin Partai Buruh Ed Miliband, dan Pemimpin Partai Liberal Demokrat Nick Clegg, berjanji untuk menjamin anggaran bagi Skoltlandia serta lebih banyak kontrol atas program kesehatan mereka.

"Ini adalah sumpah tanpa syarat. Jadi saya pikir, para nasionalis Skolandia harus berhenti untuk berpikir kalau kami mengingkari janji," ujar William Hague, mantan pemimpin Partai Konservatif, dalam pernyataannya kepada parlemen selama perdebatan setelah referendum.

Pemerintah Inggris bersikeras bahwa proses untuk memberikan kekuatan kepada Skotlandia telah berjalan lebih cepat daripada yang direncanakan.

Sebuah analisis pemerintah yang berisikan 46 halaman menyebutkan bahwa perjanjian yang berkaitan dengan perpindahan kekuasaan telah diterbitkan dalam bentuk perundang-undangan dan dijadwalkan akan disusun saat Skotlandia merayakan ulang tahun penyair paling dihormati di sana, Robert Burns, 25 Januari 2015.

Undang-undang tersebut hanya akan berlaku setelah pemilu 2015.  Sebelumnya, jika Skotlandia memilih untuk melepaskan diri dari Inggris, deklarasi kemerdekaan mereka akan jatuh pada 24 Maret 2016.

Mantan Perdana Menteri dari Partai Buruh, Gordon Brown, yang merupakan warga asli Skotlandia, sempat meminta warga Skotlandia untuk memilih tetap bersama Inggris dan mengusulkan pemberian kekuasaan yang besar pada parlemen Skotlandia dengan meningkatkan 54% dari pendapatan pajak Skotlandia menjadi 18 miliar poundsterling, dari sekarang yang hanya 4 miliar poundsterling.

Membentuk ulang Inggris

Partai Konservatif mengusulkan untuk menyerahkan pengaturan tarif pajak dan penghasilan kepada parlemen Skotlandia, di mana Skotlandia akan diberikan kekuasaan untuk menerbitkan obligasi sendiri mulai April 2015, sesuai rencana yang diumumkan pada Februari kemarin.

Di balik perdebatan ekonomi dan isu soal referendum wilayah yang ingin memerdekakan dirinya, sebenarnya pemimpin Inggris Raya tengah bekerja keras untuk membentuk kembali Kerajaan Inggris Raya yang utuh, yang telah susah payah dibentuk selama berabad-abad.

Meskipun Skotlandia kembali bersatu dengan Inggris, Inggris masih memiliki persoalan di Irandia Utara yang terkadang bergejolak.