KONFLIK TIBET
Petinggi PBB Akan Segera Mengunjungi Tibet
CNN Indonesia
Jumat, 17 Okt 2014 10:21 WIB
Jenewa, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB yang baru, Zeid Ra'ad al Hussein, mengatakan ingin mengunjungi Tibet. Ia telah berbicara kepada otoritas Tiongkok untuk kunjungan ini.
Lebih dari 120 orang Tibet, termasuk biksu, telah melakukan aksi bakar diri sejak 2009 untuk memprotes aturan Beijing yang dianggap mengekang kebebasan beragama dan berbudaya rakyat Tibet.
Tiongkok telah menginvasi Tibet pada 1950, namun menyebut invasi itu sebagai pembebasan bagi Tibet, karena telah mengakhiri perbudakan, keterbelakangan dan kemiskinan di sana.
Ketika ditanya apakah ia akan mengunjungi wilayah lain di Tiongkok yang bergejolak seperti Uighur di Xinjiang, Zeid mengatakan terlalu prematur untuk memberikan detail wilayah mana saja yang akan ia kunjungi.
Ratusan orang telah meninggal di Xinjiang dalam dua tahun terakhir, disebabkan konflik antara suku Uighur yang beragama Muslim dan etnis Han.
"Dalam pertemuan itu kami membahas soal kunjungan dalam beberapa hari, jadi kemungkinan saya akan menunjungi tempat-tempat lain," tambahnya, seperti diberitakan Reuters, Kamis (16/10).
Kunjungan dari PBB disetujui oleh pihak Tiongkok dalam rangka tinjauan rutin dari PBB ke semua negara anggotanya, dan hal ini telah diputuskan sejak tahun lalu.
Pada 1998, Mary Robinson menjadi satu-satunya petinggi komisi HAM dari PBB yang pernah mengunjungi Tiongkok, termasuk Tibet. Robinson merupakan salah satu tokoh yang mengkritik Tiongkok atas praktek kerja paksa yang dilakukan Tiongkok tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.
Isu Hong Kong
Ditanya soal demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong, Zeid yang tadinya menjabat sebagai anggota kepolisian di Jordan, mengatakan diperlukan penilaian yang adil dalam situasi mencekam seperti Hong Kong.
Protes yang telah berlangsung hampir tiga minggu di Hong Kong diwarnai oleh bentrokan demonstran dan polisi, dan sempat membuat wilayah di Hong Kong lumpuh.
Pemimpin Hong Kong Leung Chun-ying berusaha berdialog dengan pemrotes namun ketegangan meningkat ketika polisi membongkar barikade dan mengusir pemrotes dari jalanan.
"Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan damai, dan kami tidak setuju jika pemerintah menangani mereka dengan kekerasan," ujar Zeid.
Lebih dari 120 orang Tibet, termasuk biksu, telah melakukan aksi bakar diri sejak 2009 untuk memprotes aturan Beijing yang dianggap mengekang kebebasan beragama dan berbudaya rakyat Tibet.
Tiongkok telah menginvasi Tibet pada 1950, namun menyebut invasi itu sebagai pembebasan bagi Tibet, karena telah mengakhiri perbudakan, keterbelakangan dan kemiskinan di sana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ratusan orang telah meninggal di Xinjiang dalam dua tahun terakhir, disebabkan konflik antara suku Uighur yang beragama Muslim dan etnis Han.
"Dalam pertemuan itu kami membahas soal kunjungan dalam beberapa hari, jadi kemungkinan saya akan menunjungi tempat-tempat lain," tambahnya, seperti diberitakan Reuters, Kamis (16/10).
Kunjungan dari PBB disetujui oleh pihak Tiongkok dalam rangka tinjauan rutin dari PBB ke semua negara anggotanya, dan hal ini telah diputuskan sejak tahun lalu.
Pada 1998, Mary Robinson menjadi satu-satunya petinggi komisi HAM dari PBB yang pernah mengunjungi Tiongkok, termasuk Tibet. Robinson merupakan salah satu tokoh yang mengkritik Tiongkok atas praktek kerja paksa yang dilakukan Tiongkok tanpa putusan pengadilan terlebih dahulu.
Isu Hong Kong
Ditanya soal demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong, Zeid yang tadinya menjabat sebagai anggota kepolisian di Jordan, mengatakan diperlukan penilaian yang adil dalam situasi mencekam seperti Hong Kong.
Protes yang telah berlangsung hampir tiga minggu di Hong Kong diwarnai oleh bentrokan demonstran dan polisi, dan sempat membuat wilayah di Hong Kong lumpuh.
Pemimpin Hong Kong Leung Chun-ying berusaha berdialog dengan pemrotes namun ketegangan meningkat ketika polisi membongkar barikade dan mengusir pemrotes dari jalanan.
"Setiap orang berhak untuk mengekspresikan pendapat mereka dengan damai, dan kami tidak setuju jika pemerintah menangani mereka dengan kekerasan," ujar Zeid.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK