Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan bahwa perlindungan warga negara Indonesia, WNI, menjadi prioritas utama dalam kebijakan politik luar negeri di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
"Perlindungan WNI menjadi prioritas politik luar negeri," kata Retno usai rapat dengan Ketua DPR Setya Novanto, Rabu (29/10).
Menurut laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, Maret lalu setidaknya ada 6,5 juta jumlah TKI yang bekerja di 142 negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data Migrant Care Maret lalu menunjukkan bahwa saat ini ada 265 TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, di antaranya terdapat di Arab Saudi dan Malaysia.
Sebelumnya saat konferensi pers di Kementerian Luar Negeri, Retno menjabarkan tiga jurus pemerintah dalam perlindungan WNI di luar negeri.
"Perlindungan WNI dengan melakukan pencegahan, deteksi dini dan perlindungan secara tepat," kata Retno.
Selain perlindungan WNI, Retno juga menjelaskan bahwa para diplomat RI di luar negeri akan mengedepankan diplomasi ekonomi untuk memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia.
"Ini usaha yang baik. Insya Allah bisa menjadikan Indonesia lebih baik," ujar Retno di DPR.
Dengan Setya, Retno juga membahas soal forum internasional yang akan dihadiri oleh Indonesia dalam beberapa pekan ke depan, yaitu KTT APEC, ASEAN dan G20.
Soal mengantisipasi Komunitas Ekonomi ASEAN, lanjut Retno, juta menjadi salah satu sasaran program utama Kementerian Luar Negeri.
"Di ASEAN ada 600 juta orang, Indonesia 250 juta. Ada peluang 350 juta. Sekarang bagaimana tinggal Indonesia bisa meraih peluang 350 juta orang tersebut," jelas Retno.
Setya mengatakan bahwa Retno adalah menteri pertama yang bertemu dengan DPR. Dia menjelaskan bahwa DPR siap bekerja sama dengan pemerintah demi kelancaran proses diplomasi RI.
Setya mengatakan bahwa DPR mendukung, "kerja sama bilateral secara komprehensif dengan mitra strategis."