Menlu Retno Apresiasi Arahan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Setumpuk pekerjaan menanti Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri yang baru dilantik oleh Presiden Jokowi Senin lalu.

Sebagai corong Indonesia di dunia internasional, Retno mengemban tugas untuk menjalankan visi misi Jokowi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Retno berpendapat bahwa Kementerian Luar Negeri tidak dapat bekerja sendiri.

"Kami perlu bekerja sama dengan kementerian lain dan berbagai pihak agar diplomasi yang dilakukan bisa memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia," ujar Retno pada konferensi pers, Rabu (28/10) di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta.

Pengamat Pertahanan Universitas Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Defense and Security Studies, Connie Rahakundini Bakrie, kepada CNN Indonesia pada Kamis (30/10) menjelaskan perlunya kesepakatan antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI untuk mewujudkan rencana Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Diplomasi yang dilakukan Kemlu harus sejalan dengan Kemhan, karena hubungan internasional berkaitan dengan aspek militer dan juga aspek ekonomi" ujar Connie.

Retno mengakui tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depan akan jauh lebih berat. Namun ia tetap yakin dibalik tantangan selalu akan ada kesempatan.

"It will be up to us. Saya yakin kita bisa," ujar mantan duta besar Indonesia untuk Belanda tersebut dengan tegas.

Tiga pilar utama

Ada tiga pilar utama 'Trisakti' yang Retno ingin terapkan selama ia menjabat di Kementerian Luar Negeri agar tercipta kedaulatan Indonesia di bidang politik dalam negeri, regional hingga internasional.

Di dalam negeri, Retno ingin menegaskan kembali kesepakatan perbatasan wilayah antara Indonesia dengan negara-negara tetangga, karena isu perbatasan menyangkut kedaulatan sebuah negara.

"Beberapa pembicaraan mengenai perbatasan sudah selesai. Yang telah berjalan akan terus dilakukan. Di masa depan kita akan terus melakukan negosiasi untuk menyelesaikan isu perbatasan," ujar Retno.

Sedangkan untuk kawasan regional atau ASEAN, Retno akan kembali mendorong peran aktif Indonesia di ASEAN dan dalam penyelesaian masalah di kawasan regional maupun internasional.

"Kita akan bantu menyelesaikan 'Code of Conduct' perihal isu Laut Tiongkok Selatan," kata Retno.

Peran Indonesia di kancah internasional juga menjadi tugas yang Retno anggap paling penting.

Retno berencana untuk mendorong peran Indonesia agar lebih optimal di kawasan internasional, misalnya pendorong two state solution bagi konflik Palestina-Israel, meningkatkan pasukan perdamaian Indonesia di PBB dan menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2019-2020.

"Saat ini terdapat sekitar 1.500 tentara Indonesia yang berpartisipasi dalam sembilan misi penjaga perdamaian PBB. Hingga 2019 kita memiliki target untuk meningkatkan BKO (Bantuan Kendali Operasi) Indonesia sampai 4.000 personel," ujar Retno.

Poros maritim dunia

Dalam beberapa pertemuan di forum-forum internasional mendatang, Retno mengatakan akan menyatakan ketegasan Indonesia mengenai isu maritim dan mendorong hubungan maritim serta memfasilitasi jalur laut antar negara.

"Kami ingin mendorong terwujudnya poros maritim nusantara melalui pendekatan kedaulatan, keamanan dan kemakmuran," ujar Retno.

Connie menilai penegasan tersebut tepat untuk dilakukan, tapi Indonesia juga harus siap menanggung segala konsekuensi atas konsep poros maritim yang secara signifikan akan membawa perubahan dalam tatanan pertahanan Indonesia.

"Tentara kita yang tadinya "melihat ke dalam" harus berubah menjadi "melihat ke luar" untuk menjaga perairan dan udara. Pengerahan pasukan juga akan berubah signifikan," ujar Connie memberikan contoh perubahan yang dimaksud.

Efek perubahan tata pertahanan yang dimaksud Connie ialah pasukan tentara RI yang awalnya hanya berada di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) harus siap untuk mengawal Indonesia di luar ZEE.

"Tentara Indonesia harus dipersenjatai dan dilatih agar menonjol di luar ZEE," kata Connie.

Perlindungan WNI

Komitmen Indonesia untuk melindungi seluruh warga negaranya, terutama yang berada di luar negeri, juga masuk dalam prioritas tugas Retno.

Meskipun pelayanan dan perlindungan WNI selama lima tahun terakhir dianggap sudah baik, Retno mengaku timnya akan terus melakukan upaya lebih optimal dalam perlindungan WNI, terutama terkait isu perdagangan orang.

Perlindungan warga Indonesia di luar negeri akan ia terapkan melalui tiga hal, yaitu pencegahan, pendeteksian dini dan perlindungan secara cepat dan tepat.

Jika terjadi konflik di negara tempat WNI tinggal, Retno menegaskan pihaknya akan mendorong upaya repatriasi, atau pemulangan WNI.

Selain itu, ia juga akan meneruskan kebijakan moratorium penempatan TKI secara domestik.

"Kita akan melanjutkan negosiasi kerja sama bilateral dan regional dalam penetapan dan perlindungan TKI," ujar Retno.

Diplomasi 'blusukan'

Diplomasi ekonomi bertujuan untuk mendorong kemandirian ekonomi nasional. Salah satu diplomasi ekonomi yang akan dilakukan Retno ialah perluasan dan peningkatan akses pasar bagi Indonesia.

"Kami akan menyiapkan panduan untuk semua kepala perwakilan Indonesia di luar negeri agar mereka dapat meningkatkan kualitas diplomasi," ujar Retno.

Melalui panduan itu, Retno berharap para diplomat dan duta besar Indonesia di luar negeri dapat mengubah pemikirannya dan bertindak lebih aktif berdiplomasi untuk meningkatkan ekonomi Indonesia di internasional.

"Diplomat Indonesia, bahkan duta besar, juga harus 'blusukan'," kata Retno menegaskan.

Retno menugaskan para pejabat luar negeri Indonesia untuk 'blusukan' bukan tanpa alasan. Tugas 'blusukan' ialah melihat serta menganalisa bagaimana pasar ekonomi di luar negeri dan mencari celah supaya Indonesia bisa masuk ke sana.

Misalnya untuk meningkatkan sektor pariwisata, Retno memberikan contoh agar para diplomat pergi ke agen perjalanan di negara mereka dan memeriksa paket perjalanan ke Indonesia. Jika tidak ada, lalu dicarikan solusi.

"Akan lebih mudah lagi jika bisa bekerja sama dengan BUMN di Indonesia, misalnya melalui penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia," ujar Retno.

Pengamat komunikasi politik Effendi Gazali berpendapat 'blusukan' yang dimaksud Retno bukan semata mengikuti gaya Presiden Jokowi, namun sarana komunikasi politik itu harusnya sudah dilakukan dari dulu.

"Jadi apa yang disebut 'E-Blusukan' itu sebenarnya dalam komunikasi politik disebut 'E-Government' yang menjemput bola," ujar Effendi kepada CNN Indonesia pada Kamis (30/10).

Effendi menilai komunikasi politik Indonesia di luar negeri hanya perlu dioptimalkan, baik secara eksternal maupun internal.

"Komunikasi eksternal tinggal ditambah dengan semua pihak di luar, baik diplomat maupun people-to-people. Misalnya membuat milis, grup BBM, blog, situs, dan lain-lain yang memperkenalkan karya Indonesia, bagaimana cara membeli karya tersebut dan alasan kenapa bangga sebagai bangsa Indonesia," ujar Effendi memberikan contoh.

Sementara untuk komunikasi internal, Effendi menjelaskan perlunya dibuat 'Internal Reviewers' di antara 130 kantor perwakilan dan Kementerian Luar Negeri RI untuk bertukar ide dan mencari informasi.

"Yang paling utama adalah melayani publik, serta menugaskan siapa yang harus menjawab atau mengatasi isu sekaligus menjadi 'data bank'," ujar Effendi menambahkan.

Sementara dalam urusan investasi, Retno berkeyakinan untuk mendorong investasi asing pada sektor-sektor prioritas, misalnya infrastruktur dan melindungi investasi Indonesia di luar negeri.

"Dalam rapat kabinet yang pertama, Pak Presiden menjelaskan one stop service-nya BKPM kemudian akan memperpendek perijinan-perijinannya," ujar Retno.

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh Retno untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dengan melibatkan negara-negara asing, termasuk menuju pasar bebas ASEAN 2015 mendatang.