Yerusalem, CNN Indonesia -- Kepolisian Israel menghapuskan peraturan batasan usia yang diperbolehkan memasuki masjid al-Aqsa, yang artinya kini para pemuda Palestina diperbolehkan untuk melaksanakan shalat Jumat di situs suci ketiga umat Islam itu.
Sebelumnya hanya warga Palestina berusia di atas 35 tahun yang diperbolehkan beribadah di al-Aqsa, menyusul bentrokan antara tentara Israel dan pemuda Yerusalem setelah penembakan terhadap seorang aktivis sayap kanan Yahudi.
Menurut juru bicara kepolisian Israel, Mickey Rosenfeld, kendati batas usia dihapuskan, namun tidak berarti pengawasan mereka akan kendur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada batas usia di Kuil Gunung, kami berharap keadaan akan lebih tenang dan damai hari ini," kata Rosenfeld dikutip Reuters, Jumat (14/11), menyebut kompleks Haram Al-Sharif tempat Al-Aqsa berdiri dengan sebutan Yahudi, yaitu "Kuil Gunung".
Rosenfeld mengatakan dia telah menurunkan unit polisi tambahan di Yerusalem untuk mencegah bentrokan di Kota Tua.
Pencabutan batas usia di al-Aqsa menyusul pertemuan antara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Raja Yordania Abdullah dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry di Amman.
Dalam pertemuan tersebut, ketiga kubu sepakat untuk menjaga status quo di Haram al-Sharif, situs suci bagi umat Islam dan Yahudi, demi menciptakan ketenangan.
"Kami tidak akan menjabarkan langkah-langkah praktis satu per satu. Lebih baik dilakukan dengan tenang dan efektif. Jelas kedua kubu serius untuk menurunkan tensi ketegangan dan meyakinkan bahwa status quo tetap ditegakkan," kata Kerry.
Haram al-Sharif terletak di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel kini berada di bawah kendali Yordania.
Israel menetapkan wilayah itu dengan status quo bagi umat Yahudi. Artinya, kaum Yahudi boleh mengunjunginya namun tidak boleh beribadah di dalamnya.
Belakangan, politisi dan aktivis sayap kanan Israel berusaha mengubah status tersebut dan mendesak pemerintah Netanyahu untuk memperbolehkan Yahudi beribadah di tempat itu.
Netanyahu berkali-kali menegaskan bahwa pemerintahnya tidak ada rencana untuk mengubah kebijakan yang telah diterapkan puluhan tahun itu.