Serbia Diminta Jauhi Penjahat Perang

Zagreb, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Kroasia Vesna Pusic pada Rabu (26/11) mengatakan Uni Eropa harus mendesak pemerintah Serbia untuk menjauhi tokoh pemimpin garis keras Serbia yang baru-baru ini terbebas dari pengadilan kejahatan perang.

Pengadilan Kejahatan Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermarkas di Den Haag membebaskan Vojislav Seselj atas pertimbangan kesehatan yang memburuk.

Seselj yang menderita kanker dibebaskan setelah hampir 12 tahun berada di penjara dan keputusan ini diambil sebelum pengadilan mencapai putusan atas keterlibatan Seselj dalam pembantaian warga di Kroasia dan Bosnia.

Menurut Pusic, keberadaan Seselj akan menyebabkan kemunduran dalam hubungan kedua negara. Selain itu, kejadian ini juga mengancam Serbia yang tengah berusaha menjadi anggota Uni Eropa.

"Kami ingin mendorong rekan-rekan kami (Uni Eropa) untuk menghukum perbuatan Seselj dan menuntut pemerintah Serbia agar menjauh dari pernyataannya sehingga menegaskan jalan Serbia ke Eropa," ujar Pusic melanjutkan.

Pusic mengatakan ia telah mendiskusikan perbuatan Seselj dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Federica Mogherini.

Ia juga ingin agar Uni Eropa mengambil bagian dalam diskusi Dewan Keamanan PBB mengenai kinerja pengadilan pada Desember mendatang, dan pembebasan Seselj akan masuk ke dalam agenda pembahasan.

Presiden Serbia Tomislav Nikolic dan Perdana Menteri Aleksandar Vucic merupakan mantan anggota Partai Radikal yang didirikan Seselj.

Mereka keluar dari partai pada 2008, lima tahun setelah Seselj diserahkan ke Pengadilan Kriminal Internasional dan menerima tawaran untuk bergabung dengan Uni Eropa.

Seselj menuduh mereka mengkhianati kepentingan nasional Serbia. Sejak Seselj kembali ke Serbia pada 12 November, Seselj dielu-elukan sebagai pahlawan dalam aksi yang melibatkan sekitar lima ribu pendukungnya.

Ia mengatakan bahwa dirinya masih percaya dengan ideologi 'Serbia Raya' yang memicu perang di Bosnia, Kroasia dan Kosovo dua dekade lalu.

Kroasia bergabung dengan Uni Eropa pada tahun lalu. Sebelum menerima anggota baru dari negara Balkan, Uni Eropa ingin melihat kerja sama yang lebih baik antara negara yang muncul dari bekas Yugoslavia setelah perang pada 1990an.