Turki Ingin Menampung Pengungsi Uighur

Beijing, CNN Indonesia -- Tiongkok mengecam Turki pada Jumat (28/11) karena menawarkan perlindungan bagi sekitar 200 warga Uighur dari wilayah barat Xinjiang yang diselamatkan dari penyelundupan di Thailand.

Polisi Thailand menemukan rombongan imigran ilegal itu pada Maret dan pejabat Tiongkok mengidentifikasi “puluhan” dari mereka sebagai warga Muslin Uighur dari Xinjiang yang berbicara bahasa Turkic.

Kantor berita pemerintah Anadolu pada Rabu (28/11) melaporkan permintaan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu kepada Thailand untuk mengirim warga Uighur di sana, sebuah langkah yang membuat marah Tiongkok, yang memandang mereka sebagai imigran ilegal.

Menanggapi tawaran Turki, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Hua Chunying mengatakan kasus itu adalah urusan Tiongkok dan Thailand dan "negara yang bersangkutan" harus berhenti ikut campur.

"Kami mendesak negara yang bersangkutan untuk segera menghentikan campur tangan dalam kasus ini, untuk berhati-hati dengan kata-kata dan tindakan dan tidak mengirimkan sinyal yang salah bahwa mereka berkomplot, bahkan mendukung, kegiatan imigrasi ilegal," kata Hua dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.

"Kegiatan imigrasi ilegal mengganggu aturan internasional, merugikan kepentingan masyarakat internasional dan dapat membahayakan keamanan negara dan daerah yang bersangkutan," tambah Hua.

Sejumlah kecil warga Uighur yang keluar dari Tiongkok ke Asia Tenggara diyakini melintasi Laos atau Myanmar, sebelum pergi ke Thailand dan di tempat lain.

Turki adalah rumah bagi ribuan orang Uighur yang melarikan diri dari Xinjiang sejak pemerintah Komunis Tiongkok mengambil alih wilayah tersebut pada 1949.

Turki dianggap sebagai negara demokrasi Muslim yang stabil dan menjadi pemain kunci saat kekacauan dan kerusuhan melanda Timur Tengah.

“Saya memberi pemberitahuan soal ini kepada menteri luar negeri Thailand di New York dan menteri luar negeri Tiongkok di Beijing dan mengatakan kepada mereka Turki ingin menampung orang-orang Uighur," kata Menteri Luar Negeri Cavusoglu dikutip dari Anadolu.

Pejabat imigrasi Thailand menolak berkomentar dan kementerian luar negeri Thailand belum merespon permintaan Reuters.

Dalam dua tahun terakhir, ratusan orang telah tewas dalam kerusuhan di Xinjiang. Kelompok Uighur di pengasingan dan aktivis hak asasi manusia mengatakan kebijakan represif Tiongkok telah memicu kekerasan, tapi Beijing membantahnya.