Diplomat Gambia Jual Tembakau, Inggris Rugi Rp72 Miliar

London, CNN Indonesia -- Tujuh diplomat Gambia ditahan atas tuduhan menggunakan kantor kedutaan mereka di London sebagai kedok untuk menjual lebih dari setengah juta kantong tembakau bebas pajak, pada Senin (8/12).

Yusupha Bojang, Wakil Kepala Misi Diplomatik Gambia di London ditahan atas dugaan memesan 29 ton tembakau bebas pajak selama tiga tahun terakhir bersama dengan sejumlah rekannya.

Selama persidangan, pengadilan Southwark Crown menyatakan bagaimana gedung kedutaan di Kensington Court, London, telah berubah layaknya sebuah toko tembakau, dengan perokok mengantri di luar untuk membeli paket tembakau yang diimpor dari Old Holborn dan Golden Virginia.

Paket tembakau bebas pajak itu telah merugikan pemerintah Inggris senilai hampir 4,8 juta Euro atau sekitar Rp72 miliar.

Sejumlah diplomat yang bahkan tidak merokok tersebut memesan tembakau senilai lebih dari gaji tahunan mereka. Tak heran, bisnis ini dinilai cukup menguntungkan dan aman.

Crown Prosecution Service, atau CPS, mengatakan Bojang, bersama dengan Sekretaris Pertama Gaston Sambou, petugas kesejahteraan Georgina Gomez dan Atase Keuangan Ebrima John, Veerahia Ramarajaha, Audrey Leeward dan Hasaintu Nuh, dinyatakan bersalah melakukan konspirasi yang merugikan pendapatan negara.

Ketujuh diplomat tersebut dinyatakan telah menyalahgunakan hak istimewa mereka sebagai diplomat yang dapat membeli barang impor untuk penggunaan pribadi tanpa membayar bea masuk.

Ramarajaha juga dihukum karena menyimpan, menyembunyikan dan membawa barang bebas bea masuk. Seluruh tersangka kini berada dalam tahanan dan akan mendengar keputusan pengadilan besok.

Seorang tersangka lainnya, Ida Njie, 42 tahun, dipekerjakan oleh Badan Wisata Gambia yang berkantor di gedung yang sama dengan Komisi Tinggi. Dia dibebaskan dari tuduhan merugikan pendapatan negara.

Komisaris Tinggi, Gambia, Elizabeth Ya Eli Harding, yang tidak terkait kasus ini mengakui bahwa dia menggunakan hak istimewanya sebagai diplomat untuk membeli barang impor, seperti nasi dan parfum. Namun, dia mengakui tak pernah membelinya dalam skala besar dan membicarakannya dengan stafnya.

"Saya baru mengetahui mereka telah menyalahgunakan hak istimewa diplomatik ketika saya menerima surat dari Kantor Luar Negeri & Persemakmuran," kata Harding, seperti ditulis The Independent, Senin (8/12).

Lisa Rose, jaksa spesialis kasus penipuan di CPS menyatakan kasus ini adalah pelanggaran serius terhadap kepercayaan pemerintah Gambia dan warga Inggris.