LAPORAN INTELIJEN SENAT
AS Tidak Akan Adili Pelaku Penyiksaan Teroris
CNN Indonesia
Rabu, 10 Des 2014 12:23 WIB
Washington, CNN Indonesia -- Upaya untuk membawa CIA dan pihak terkait yang menurut laporan intelijen Senat AS melakukan penyiksaan tersangka teroris ke depan pengadilan tampaknya tidak akan terwujud.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengisyaratkan negaranya harus melupakan kejadian ini dan berubah.
"Daripada menjadi alasan untuk mendebatkan argumen-argumen lama, saya berharap laporan ini bisa membantu kita meningkatkan teknik-teknik itu sebagai bagian dari masa lalu," ujar Obama yang melarang penggunaan teknik interogasi keras sejak berkuasa pada 2009.
Ketika Obama mulai menjadi presiden, Presiden George W. Bush telah menghentikan banyak aspek "Pemindahan, Penahanan dan Interogasi" yang diijinkan dilakukan setelah serangan 11 September 2011 oleh militan Islam.
Sebelumnya pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia dan kontra-terorisme, mengatakan para pejabat senior pemerintah Presiden Bush yang merencanakan dan mengijinkan penyiksaan ini ditambah CIA dan pejabat lain yang melakukan interogasi ini harus diadili.
"Sesuasi dengan hukum internasional, Amerika Serikat wajib secara hukum mengadili mereka yang bertanggung jawab," ujar Ben Emmerson dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jenewa.
"Jaksa Agung AS memiliki kewajiban hukum untuk mengenakan tuntutan kriminal terhadap mereka yang bertanggung jawab."
Departemen Kehakiman AS yang memiliki kekuasaan untuk mengenakan tuntutan kriminal tampaknya tidak akan melakukan langkah ini.
Pengadilan kriminal terhadap mereka yang menjalankan penjara rahasia dan "interogasi dengan kekerasan" antara 2002 dan 2006 tidak akan dilakukan.
Seorang pejabat penegakan hukum senior mengatakan Departemen kehakiman tidak berniat membuka kembali penyelidikan kriminal setelah ditutup pada 2012 tanpa satupun tuntutan kriminal.
CIA dan pendukungnya menentang penyelidikan kriminal dengan mengatakan bahwa tindakan mereka telah mendapat otorisasi secara hukum oleh Departemen Kehakiman dan Gedung Putih semasa Presiden Bush.
Para pendukung hak-hak sipil mengatakan akuntabilitas perlu dilakukan agar penyiksaan tahanan tidak lagi dipergunakan di masa depan.
Laporan setebal 500 halaman dari Komite Intelijen Senat menguraikan secara rinci aksi penyiksaan dan menyatakan bahwa CIA berbohong kepada Gedung Putih, Kongres dan masyarakat.
"Hal ini membuka kembali isu akuntabilitas," ujar Alberto Mora, yang merupakan pengacara Angkatan Laut di jaman pemerintah Bush yang dengan terbuka menolak penggunaan praktek interogasi kejam di penjara Teluk Guantanamo.
Mora mengatakan bahwa "tidak terpikirkan secara politis" Bush dan penasehat utamanya akan diadili, tetapi penerbitan laporan ini berarti "perlindungan yang telah diberikan …sekarang tidak lagi seefektif dulu."
Satu-satunya orang sipil yang dikenai dakwaan melakukan kesalahan dalam kasus penyalahan perlakuan pada tahanan CIA setelah serangan 11 September itu adalah David Passaro, seorang kontraktor CIA yang dinyatakan bersalah menewaskan seorang tahanan Afghanistan apda 2006.
Anthony Romero, direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, mengatakan laporan Senat menjadi cetak biru untuk kemungkinan pengadilan.
Romero juga mengatakan pengampunan resmi kepada para pejabat pemerintah Bush dari Obama akan menjadi pertanda bahwa penyiksaan di masa depan akan kembali terjadi.
"Adili mereka yang melakukan penyiksaan atau ampuni mereka. Anda tidak bisa berpura-pura mengatakan bahwa orang yang melanggar hukum bukan penjahat," kata Romero.
Masih ada kemungkinan melakukan tuntutan hukum di luar Amerika Serikat.
Sejumlah penasehat Bush telah diperingatkan agar tidak bepergian ke Eropa.
Pada 2012 Italia secara absensia mengadili 22 pegawai CIA dan seorang pilot Angkatan Udara AS dalam kasus penculikan seorang ulama Mesir di jalan kota Milan.
"Fakta bahwa kebijakan ini mendapat otorisasi dari pejabat tingkat tinggi dalam pemerintah AS tidak bisa menjadi alasan apapun," ujar Ben Emmerson.
Presiden Amerika Serikat Barack Obama mengisyaratkan negaranya harus melupakan kejadian ini dan berubah.
"Daripada menjadi alasan untuk mendebatkan argumen-argumen lama, saya berharap laporan ini bisa membantu kita meningkatkan teknik-teknik itu sebagai bagian dari masa lalu," ujar Obama yang melarang penggunaan teknik interogasi keras sejak berkuasa pada 2009.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia dan kontra-terorisme, mengatakan para pejabat senior pemerintah Presiden Bush yang merencanakan dan mengijinkan penyiksaan ini ditambah CIA dan pejabat lain yang melakukan interogasi ini harus diadili.
Sesuasi dengan hukum internasional, Amerika Serikat wajib secara hukum mengadili mereka yang bertanggung jawabBen Emmerson, Pelapor Khusus PBB Bidang Hak Asasi Manusia dan Kontra-Terorisme |
"Sesuasi dengan hukum internasional, Amerika Serikat wajib secara hukum mengadili mereka yang bertanggung jawab," ujar Ben Emmerson dalam pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Jenewa.
"Jaksa Agung AS memiliki kewajiban hukum untuk mengenakan tuntutan kriminal terhadap mereka yang bertanggung jawab."
Departemen Kehakiman AS yang memiliki kekuasaan untuk mengenakan tuntutan kriminal tampaknya tidak akan melakukan langkah ini.
Pengadilan kriminal terhadap mereka yang menjalankan penjara rahasia dan "interogasi dengan kekerasan" antara 2002 dan 2006 tidak akan dilakukan.
Seorang pejabat penegakan hukum senior mengatakan Departemen kehakiman tidak berniat membuka kembali penyelidikan kriminal setelah ditutup pada 2012 tanpa satupun tuntutan kriminal.
CIA dan pendukungnya menentang penyelidikan kriminal dengan mengatakan bahwa tindakan mereka telah mendapat otorisasi secara hukum oleh Departemen Kehakiman dan Gedung Putih semasa Presiden Bush.
Para pendukung hak-hak sipil mengatakan akuntabilitas perlu dilakukan agar penyiksaan tahanan tidak lagi dipergunakan di masa depan.
Laporan setebal 500 halaman dari Komite Intelijen Senat menguraikan secara rinci aksi penyiksaan dan menyatakan bahwa CIA berbohong kepada Gedung Putih, Kongres dan masyarakat.
"Hal ini membuka kembali isu akuntabilitas," ujar Alberto Mora, yang merupakan pengacara Angkatan Laut di jaman pemerintah Bush yang dengan terbuka menolak penggunaan praktek interogasi kejam di penjara Teluk Guantanamo.
Mora mengatakan bahwa "tidak terpikirkan secara politis" Bush dan penasehat utamanya akan diadili, tetapi penerbitan laporan ini berarti "perlindungan yang telah diberikan …sekarang tidak lagi seefektif dulu."
Anthony Romero, direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, mengatakan laporan Senat menjadi cetak biru untuk kemungkinan pengadilan.
Romero juga mengatakan pengampunan resmi kepada para pejabat pemerintah Bush dari Obama akan menjadi pertanda bahwa penyiksaan di masa depan akan kembali terjadi.
"Adili mereka yang melakukan penyiksaan atau ampuni mereka. Anda tidak bisa berpura-pura mengatakan bahwa orang yang melanggar hukum bukan penjahat," kata Romero.
Masih ada kemungkinan melakukan tuntutan hukum di luar Amerika Serikat.
Sejumlah penasehat Bush telah diperingatkan agar tidak bepergian ke Eropa.
Pada 2012 Italia secara absensia mengadili 22 pegawai CIA dan seorang pilot Angkatan Udara AS dalam kasus penculikan seorang ulama Mesir di jalan kota Milan.
"Fakta bahwa kebijakan ini mendapat otorisasi dari pejabat tingkat tinggi dalam pemerintah AS tidak bisa menjadi alasan apapun," ujar Ben Emmerson.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK