KERJASAMA BILATERAL

Myanmar Belajar Selesaikan Konflik dari Ambon

CNN Indonesia
Rabu, 10 Des 2014 20:10 WIB
Chief Minister Provinsi Rakhine State, salah satu provinsi di Myanmar, menyatakan ingin belajar penyelesaian konflik dari Ambon, Indonesia.
Menciptakan hubungan yang harmonis merupakan prioritas utama Pemeritah Rakhine State guna mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. (Reuters/Grandyos Zafna)
Rakhine State, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi Rakhine State, Myanmar ingin belajar penyelesaian konflik dari Ambon, Indonesia. Hal tersebut dilontarkan Chief Minister of Rakhine State, U Maung Maung Ohn, ketika Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, A.M. Fachir berkunjung ke Myanmar pada Minggu (7/12).

Chief Minister U Maung Maung Ohn menyampaikan bahwa dirinya baru saja berkunjung ke Ambon dan mengapresiasi stabilitas politik di Indonesia.

"Dalam hal ini, pemerintah Rakhine State memiliki keinginan untuk belajar dari pengalaman Pemerintah RI, yang dinilai sukses dalam mengelola kehidupan masyarakat yang harmonis," kata Maung Ohn, seperti ditulis dalam siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Rabu (10/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Provinsi Rakhine State adalah daerah di mana etnis Rohingya yang beragama muslim bersengketa dengan umat Buddha. 

Menurut laporan Arakan Project, sekitar 100 ribu warga Rohingya telah meninggalkan Rakhine melalui Teluk Bengal sejak 2012, karena bentrok dengan etnis Buddha di negara bagian Rakhine State. 

Bentrokan tersebut telah menewaskan ratusan orang dan mengakibatkan 140 ribu orang kehilangan tempat tinggal, termasuk etnis Rohingya.

Maung Ohn menyatakan saat ini menciptakan hubungan yang harmonis merupakan prioritas utama Pemeritah Rakhine State guna mencapai pembangunan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Menanggapi hal tersebut, Fachir menyatakan bahwa pemerintah Indonesia merupakan sahabat baik pemerintah Myanmar, dan akan selalu membantu berbagi kapasitas, pengalaman dan bantuan lainnya baik teknis maupun non teknis.

Wamenlu juga menyampaikan Indonesia tertarik untuk berkontribusi dalam membangun Rakhine State khususnya dalam menggarap potensi di Kyuakpyu Special Economic Zone.

Pemerintah Indonesia Resmikan Sekolah di Rakhine State

Dalam kunjungan tersebut Fachir juga berkesempatan meresmikan empat sekolah bantuan Pemerintah RI di wilayah Rakhine State pada Senin (8/12).

Fachir menyatakan peresmian sekolah tersebut merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi penyelesaian konflik di Rakhine State.

Sekolah yang dibangun dengan dukungan dana total US$1 juta itu terletak di tiga desa Rakhine, negara bagian yang dilanda konflik komunal antara 2012 hingga Juni 2014.

Kempat sekolah yang dibangun terletak di Desa Thaykan dan Desa Sanbalay, Minbya Township dan dua lainnya terletak di Desa Mawrawaddy, Maungdaw Township serta di Desa Buthidaung, Thapyaygone Township.

Peresmian sekolah dipusatkan di Desa Thaykan, Kecamatan Minbya, terletak sekitar tiga jam perjalanan menggunakan speedboat dari Sittwe, ibu kota Rakhine.

Ratusan masyarakat setempat, Menteri Perbatasan Myanmar Letjen Thet Naing Win, dan Chief Minister Rakhine, U Maung Maung Ohn, serta pejabat perwakilan badan-badan PBB yang bertempat di Myanmar, turut menghadiri persemian sekolah tersebut.

Wamenlu RI menjelaskan, bantuan pembangunan empat sekolah dengan dana US$1 juta merupakan tindak lanjut dari kunjungan Menlu RI Marty Natalegawa ke Rakhine pada Januari 2013, dan kunjungan Presiden RI pada akhir April 2013.

Baca juga: Presiden Myanmar Bantah Rohingya Tersiksa
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER