Setelah Hong Kong, Kini Giliran Makau

Makau, CNN Indonesia -- Di malam hari, Ieong Man Teng memutar bakarat untuk para pejudi di kasino Wyinn, Makau. Pada siang hari, dia menggerakkan ribuan pekerja rumah judi di jalan-jalan untuk memprotes kondisi kerja yang lebih baik dan upah lebih tinggi.

Kegiatan ini membuatnya menjadi salah satu warga Makauyang yang masuk dalam daftar pengawasan Beijing. Makau adalah pusat perjudian terbesar di dunia.

Ieong, 29 tahun, mengatakan bahwa rekanan pengusaha terkenal di Makau dan seorang politisi Makau yang duduk di Konferensi Konsultatif Politik Rakyat Tiongkok, CPPCC, secara langsung memperingatkannya agar mengendurkan kegiatannya itu.

Dia menolak menyebut nama politisi itu.

"Mereka mengatakan hanya menyampaikan pesan dari orang-orang tinggi di sana (Beijing). Saya menganggapnya sebagai ancaman," ujar Ieong.

Juru bicara CPPCC, yang hanya badan penasehat parlemen Tiongkok tak bergigi tetapi penting, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa dia "tidak tahu menahu soal ini".

Pengalaman Ieong adalah bagian dari tekanan yang lebih luas di Makau, dimana Beijing meningkatkan cengkramannya setelah terjadi aksi protes akar rumput di bekas jajahan Portugal itu.

Tidak terpengaruh dengan protes pro-demokrasi di Hong Kong, Tiongkok bertindak tegas di Makau untuk mengatasi tantangan serupa terhadap otoritas pemerintah pusat.

Kunjungan Presiden Xi

Xi Jinping mengunjungi Makau pada 19 Desember memperingati tahun ke-15 penyerahan wilayah itu ke Tiongkok. (Reuters/Government Information Bureau of the MSAR/Handout)

Presiden Xi Jinping mengunjungi Makau pada 19-20 Desember untuk memperingati tahun ke-15 penyerahan wilayah ini.

Pendapatan Makau dari perjudian, 80 persen dari keseluruhan pendapatan wilayah itu, mengalami penurunan terbesar sejak industri ini diliberalisasi pada 2001.

Situasi ini sebagian disebabkan oleh upaya mengatasi tindakan korupsi yang membuat pejudi kelas atas, termasuk pejabat tinggi yang korup, tidak lagi berkunjung ke sana.

Xi juga membantu melantik Kepala Pemerintah Makau Fernando Chui untuk masa jabatan lima tahun kedua, dia terpilih kembali oleh satu panel pro-Beijing pada Agustus meski terjadi protes politik yang tidak pernah ada sebelumnya.

Au Kam San, anggota legislatif Makau yang pro-demokrasi, mengatakan Beijing masih memandang Makau lebih mudah dikendalikan daripada Hong Kong.

Tetapi aksi protes oleh serikat perjudian Ieong dari Juli hingga Oktober di kota dengan pemasukan sebesar US$45 miliar dari sektor perjudian itu, tetap menganggu Beijing.

"Serikat perjudian lebih penting dan memiliki risiko lebih tinggi bagi Beijing karena potensi mobilisasinya lebih kuat," ujar Au 

"Aksi ini dipandang sebagai ancaman terhadap Beijing.”

"Aksi ini dipandang sebagai ancaman terhadap Beijing.” Au Kam San, anggota legislatif Makau

Kenyataan bahwa perjudian sangat terkait erat dengan wilayah daratan membuat Beijing tidak hanya bisa melihat pada sektor pertumbuan ekonomi dan pemasukan pajak "ketika memandang keadaan Makau secara keseluruhan." ujar Li Fei, wakil sekjen Komite Kongres Partai Rakyat dalam pidato di Makau, 3 Desember.

"Beijing harus berpikir dari sudut pandang ekonomi dan stabilitas sosial serta pembangunan Tiongkok.”

Kantor Penghubung Beijing di Makau dan pemerintah Makau tidak menjawab pertanyaan Reuters.

Kebebasan Akademisi

Seperti Hong Kong, Makau diperintah dengan model satu negara dua sistem, yang memberi kebebasan pribadi lebih besar dibandingkan Tiongkok daratan.

Para pengkritik mengatakan sistem ini mulai mendapat tekanan dari Tiongkok.

Bulan lalu, Universitas Saint Joseph menerbitkan satu dokumen berjudul "Kebijakan USJ pada kegiatan politik," yang membatasi diskusi politik di universitas Katolik ini.

Ketika salinan panduan ini diminta, rektor bidang Urusan Akademis dan Pengembangan USJ Vincent Yang mengatakan panduan itu hanya untuk internal universitas dan menolak memberi rincian lebih jauh.

Panduan ini dikeluarkan setelah seorang profesor univeritas itu, Eric Sautede, dipecat pada Juni setelah menulis kolom di koran setempat yang mendukung penyalaan lilin di Makau untuk memperingati 25 tahun aksi protes mahasiswa di Lapangan Tiananmen.

Peter Stilwell, rektor Saint Joseph, mengatakan Sautede dipecat karena melanggar prinsip utama Gereja, "yaitu tidak ikut campur dalam perdebatan politik setempat".

Bill Chou Kwok-Ping, profesor di Universitas Makau dan pegiat hak sipil terkenal, dipecat pada Agustus karena alasan serupa.

Universitas ini memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Chou karena dia melanggar peraturan perilaku profesional karena tidak lagi netral secara politis.

Kantor Layanan Pendidikan Tinggi Makau membicarakan panduan yang akan mengkaji universitas dan pendidikan tinggi lain dalam berbagai masalah seperti pendanaan, atas dasar apakah mereka telah menerapkan prinsip "mencintai Tiongkok, mencintai Makau".

Kantor pendidikan tinggi ini tidak menjawab pertanyaan Reuters yang dikirim lewat surat elektronik.

Pemilihan Universal

Tahun ini, pemasukan Macau sebagai kota judi menurun seiring upaya Xi Jinping memberantas korupsi. Ini membuat berkurangnya pejabat tinggi termasuk pejabat korup datang ke Makau. (Getty Images/Chris McGrath)

Berlokasi di mulut delta Sungai Mutiara Tiongkok, Makau secara tradisional bersimpati pada Beijing karena setengah dari 600 ribu penduduknya beremigrasi dari daratan dalam tiga dekade terakhir.

Akibatnya, tidak banyak aksi protes akar rumput di kota itu sejak Tiongkok mengambil alih kembali kekuasaan pada 1999.

Situasi ini berubah pada Mei. Dua puluh ribu orang turun ke jalan-jalan untuk memprotes layanan publik dan satu rancangan undang-undang yang memberi fasilitas mewah bagi pegawai negeri senior.

Kemudian pada Agustus, pegiat Makau mengorganisir referendum tak resmi yang menanyai warga apakah mereka mempercayai kepala pemerintah dan apakah pemilihan universal perlu dilakukan.

Pada saat bersamaan di Hong Kong, ketegangan meningkat terkait rencana para pegiat yang juga menuntut demokrasi penuh, untuk melumpuhkan pusat bisnis.

Hasil referendum Makau memperlihatkan bahwa 89 persen dari hampir 9 ribu peserta referendum tidak mempercayai Chui.

Sebagai calon kepala pemerintah satu-satunya dalam pemilu Agustus, dia dipilih oleh satu panel yang terdiri dari 400 orang yang kebanyakan setia pada Tiongkok.

Data yang diunggah di situs referendum ini juga memperlihatkan bahwa 95 persen peserta mengatakan setuju warga yang terdaftar memilih seorang kepala pemerintah.

Pihak berwenang Makau bertindak cepat dengan menutup tempat-tempat pemberian suara referendum.

Mereka juga menangkap lima orang karena melanggar undang-undang privasi karena pemilihan ini menanyakan nomor telepon dan ktp agar tidak terjadi kecurangan.

"Meningkatkan Gerakan"

Jason Chao, salah satu pegiat yang ditahan, mengatakan kepada Reuters bahwa dia melarikan diri dari Makau selama beberapa hari di akhir referendum untuk mengolah data yang terkumpul, melanggar larangan polisi untuk menyerahkan informasi itu.

Chao, pengembang piranti lunak komputer dan anggoa Asosiasi Makau Baru, mengatakan menolak mengijinkan polisi menggeledah apartemennya.

"Ada tren di kalangan mereka untuk mempergunakan sistem peradilan pidana sebagai pembenaran dalam mendapatkan informasi dari warga, termasuk menggeledah rumah," kata Chao dalam wawancara di Makau, merujuk pada aparat setempat dan pemerintah Tiongkok.

"Mereka melakukan itu untuk mencegah kami meningkatkan gerakan".

Polisi Makau menolak memberi pernyataan terkait masalah ini.

Chao mengatakan telah diberitahu bahwa aksi protes pro-demokrasi tahunan kelompoknya bisa diadakan pada hari peringatan penyerahan kembali Makau selama tidak mensasar Presiden Xi.

"Mereka mengajak saya makan siang dan tidak menyatakannya secara langsung," katanya.

"Mereka mengatakan secara diplomatis bahwa jika saya memutuskan untuk melaksanakan aksi demonstrasi seperti biasa, boleh saja selama tidak melakukan hal lain yang mensasar Xi Jinping".