Rencana Baru Uni Eropa Atasi Radikalisasi Islam

Brussels, CNN Indonesia -- Menteri luar negeri Uni Eropa membahas persipan pembentukan jaringan agen baru dalam rangka merespon ancaman dari kelompok militan Islam menyusul penyerangan di Paris pada 7 Januari lalu.

Pertemuan itu bertujuan untuk meletakkan dasar bagi pemimpin KTT Uni Eropa pada 12-13 Februari di Brussels yang akan memperkuat strategi untuk menangani kaum muda Muslim Eropa yang berniat pergi menuju medan perang di Timur Tengah atau kembali dari sana.

Salah satu caranya adalah dengan menempatkan pejabat keamanan Eropa dalam misi luar negeri Uni Eropa untuk mengumpulkan dan berbagi informasi tentang ancaman terorisme.

"Ini adalah soal memiliki orang-orang di lapisan bawah yang dapat bekerja sama di tingkat yang sama dengan agen-agen keamanan di negara-negara di mana kita memiliki delegasi," kata kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini pada konferensi pers Senin (19/1).

Prioritas juga termasuk tindakan keras terhadap perdagangan senjata, dukungan untuk polisi di Timur Tengah dan Afrika Utara, menghentikan warga negara Uni Eropa berangkat ke medan perang dan membatasi Islam radikal di internet untuk mencegah mereka menyerang di negara asal.

Dalam beberapa hari ke depan, menteri dalam negeri akan mempertimbangkan rencana untuk menarik dokumen perjalanan warga Uni Eropa ingin pergi ke Suriah atau Irak atau mereka yang dianggap sebagai ancaman di Eropa.

Aturan zona Schengen paspor bebas Uni Eropa, yang menghilangkan kontrol perbatasan di antara sebagian besar negara Uni Eropa, dapat digunakan untuk memberdayakan penjagaan warga Uni Eropa secara keseluruhan.

Serangan Paris dan rencana penyerangan kepada polisi di Belgia yang digagalkan juga memberikan dorongan baru bagi Uni Eropa untuk membentuk sistem data yang berisi data penumpang penerbangan dari dan ke Uni Eropa.

Sistem data, yang akan mencakup nama, nomor telepon dan rincian kartu kredit penumpang yang memasuki atau meninggalkan Uni Eropa, diajukan oleh Komisi Eropa pada 2011 namun macet di Parlemen Eropa karena terkait masalah privasi.

Pertemuan di Brussels, dihadiri juga oleh sekretaris jenderal Liga Arab yang berbasis di Kairo, Nabil El-Araby, juga sepakat untuk mengajukan banding terhadap putusan pengadilan Uni Eropa bahwa kelompok Hamas Palestina harus dihapus dari daftar teroris di Uni Eropa.