Malaysia Desak PBB Terkait Penerbangan di Atas Zona Konflik

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah dua bencana mematikan menimpa pesawat Malaysia Airlines MH370 pada Maret 2014 lalu disusul MH17 pada Juli, Malaysia mendesak PBB untuk membuat laporan terkait risiko penerbangan di atas wilayah konflik.

Badan PBB, Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) berada di bawah tekanan untuk menciptakan sistem baru guna melindungi pesawat yang melewati daerah konflik.

Pada Juli, MH17 dari Amsterdam ke Kuala Lumpur yang membawa 298 penumpang ditembak jatuh di atas wilayah Ukraina timur yang sedang berkecamuk.

ICAO telah mengusulkan pengujian website pusat di mana negara-negara dan lembaga bisa mempublikasikan peringatan publik tentang zona konflik. Tapi sayangnya, proposal itu tidak meminta negara-negara anggota ICAO untuk memberikan informasi.

Pilihan Redaksi Malaysia Tetapkan Insiden MH370 Sebagai 'Kecelakaan' Pencarian MH370 di Dasar Laut Hingga Mei Malaysia Akan Rilis Laporan Sementara Terkait Hilangnya MH370 Tahun 2014: Keamanan Penerbangan Membaik, Korban Meningkat

“Kita tidak bisa menunda pelaksanaan perubahan cara penerbangan komersial yang beroperasi di seluruh dunia," kata Azharuddin Abdul Rahman, dirjen Departemen Penerbangan Sipil Malaysia, kepada majelis ICAO pada pertemuan keamanan tingkat tinggi di Montreal, Kanada pada Senin (2/2).

Dia mengatakan laporan tersebut harus “wajib dan tepat waktu.”

Terkait insiden jatuhnya MH17, Amerika Serikat mengatakan pesawat itu diserang rudal oleh pemberontak, tetapi Rusia mengatakan bahwa jet militer Ukraina yang menembak jatuh pesawat.

Bulan lalu, Reuters melaporkan bahwa Amerika Serikat akan mendukung usulan ICAO mengenai keselamatan penerbangan di atas zona konflik.

Belanda, yang kehilangan 196 warganya dalam penerbangan MH17, mengatakan pada Senin rencana ICAO merupakan langkah pertama yang penting dan meminta semua negara anggota ICAO untuk mendukungnya.

“Terbang harus dikaitkan dengan kebebasan dan keamanan tidak dengan keberuntungan dan tiket pesawat seharusnya tidak menjadi tiket lotere," kata Menteri Luar Negeri Belanda Wilma Mansveld.

"Pak Ketua, negara saya tidak sabar," katanya menambahkan bahwa tindakan cepat diperlukan di zona konflik.

Sistem pelacakan baru

Sebelumnya, Malaysia juga mengatakan bahwa pelacakan pesawat real-time harus menjadi prioritas bagi industri penerbangan.

Sementara pelacakan real-time dari pesawat komersial akan memiliki dampak keuangan, hal itu terlalu penting untuk diabaikan, Malaysia mengatakan dalam sebuah makalah yang dipresentasikan pada konferensi keamanan ICAO yang yang akan berlangsung sampai Kamis (5/2).

“Kami percaya, berdasarkan pengalaman nahas kami, (itu) akan diimbangi dengan manfaat peningkatan efektivitas penyiagaan dan pencarian dan layanan penyelamatan," tulis makalah itu.

Malaysia Airlines MH370 berpenumpang 239 orang menghilang Maret lalu tak lama setelah lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing.

Pencarian sudah berlangsung hampir setahun dan saat ini difokuskan di dasar laut Samudera Hindia, lepas pantai barat Australia.

“Hilangnya MH370 menunjukkan kebutuhan penting untuk meningkatkan sistem pelacakan pesawat demi keselamatan dan keamanan,” kata Malaysia dalam makalah. “Di hari ini dan era ini, fakta bahwa pesawat bisa hilang dan bahwa perekam penerbangan bisa begitu sulit untuk ditemukan tidak dapat diterima."

Industri penerbangan terpecah terkait biaya pemasangan sistem pelacakan baru.

Konferensi ICAO kemungkinan akan meminta pesawat untuk mengirim sinyal pelacakan secara berkala dalam penerbangan normal dan akan dipercepat jika mereka mendapat masalah.

ICAO juga sedang mencari kotak hitam yang bisa ditolakkan dari pesawat, untuk menghindari pencarian kotak hitam seperti yang juga dialami leh MH370.

Namun International Air Transport Association, IATA, yang mewakili lebih dari 200 operator di seluruh dunia, pada Desember lalu menolak untuk memasang sistem baru di pesawat, meski pemasangan itu telah disetujui oleh komite industri penerbangan dunia dimana IATA bernaung. (stu)