Pengamat: Tanpa Anwar, Oposisi Malaysia Akan Lumpuh

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia | Rabu, 11/02/2015 10:43 WIB
Pengamat: Tanpa Anwar, Oposisi Malaysia Akan Lumpuh Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim dinyatakan bersalah atas kasus sodomi terhadap mantan ajudannya, Mohd Saiful Bukhari Azlan, dan divonis lima tahun penjara. (REUTERS/Olivia Harris)
Kuala Lumpur, CNN Indonesia -- Penahanan Anwar Ibrahim atas kasus sodomi selama lima tahun memicu pertanyaan soal kepemimpinan Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan aliansi partai tersebut dengan dua partai oposisi lainnya, Partai Aksi Demokrasi (DAP) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS), yang terbentuk atas nama Pakatan Rakyat sejak tahun 2008.

Ditahannya Anwar, yang selama ini menjadi pilar kekuatan bagi Pakatan Rakyat, dinilai akan berdampak pada hubungan antar partai dalam aliansi ini.

Pakar menyatakan bahwa tanpa sosok Anwar, koalisi mungkin sulit untuk mendapatkan dukungan dalam pemilihan umum berikutnya.


Tanpa Anwar, aliansi ini juga diperkirakan menjadi lumpuh, mengingat Anwar kerap memainkan peran utama dalam membentuk strategi dan arah aliansi.

Asisten Profesor Datuk Dr Shamsul Adabi Mamat, yang menjabat sebagi dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Kebangsaan Malaysia, menyatakan bahwa perpecahan yang kerap terlihat di dalam aliansi ini, diperkirakan akan semakin memburuk.

Menurut Shamsul, tanpa Anwar, Pakatan Rakyat diperkirakan menjadi kurang berpengaruh dalam lanskap politik Malaysia, mengingat Anwar lah yang kerap memainkan peran utama dalam membentuk strategi dan arah aliansi.

"Anwar yang memungkinkan koalisi untuk mendapatkan momentum yang cukup untuk memberikan satu kesan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengambil alih Putrajaya. Tapi sekarang momentum akan melambat karena kepemimpinannya tidak akan dirasakan langsung oleh tiga partai," kata Shamsul, dikutip dari kantor berita Bernama, Rabu (11/2).

Shamsul juga berpendapat bahwa PAS memiliki ideologi yang berbeda dengan dua partai sekutunya.

"Sementara ini, PAS telah mampu menjadi bagian dari koalisi hanya karena faktor Anwar. Dan, jika perbedaan terus berlanjut, terdapat kemungkinan mereka menarik diri dari koalisi," kata Shamsul.


Spekulasi Pengganti Anwar

Penahanan Anwar juga memantik pertanyaan seputar siapa tokoh yang pantas menjadi penggantinya menduduki pucuk kepemimpinan Pakatan Rakyat.

Profesor Ahmad Atory Hussain, dosen tudi Ilmu Sosial dari Universitas Sains Malaysia menyatakan bahwa peran Anwar sebagai pemimpin oposisi kemungkinan besar digantikan oleh istrinya, Wan Azizah Wan Ismail, yang saat ini menjabat sebagai Presiden PKR.

"Meskipun saat ini waktu Pakatan Rakyat belum memutuskan siapa yang akan menggantikan Anwar, saya melihat Wan Azizah akan mengambil alih, namun bisa saja hanya ntuk jangka waktu yang singkat. Sosok lain yang mungkin pengganti (Anwar) termasuk Mohamed Azmin Ali (Wakil Presiden PKR)," kata Ahmad.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Shamsul, sembari menambahkan, jika tidak Wan Azizah, pengganti Anwar kemungkinan dari keluarga Anwar, dan akan meneruskan peran Anwar sebagai mediator bagi PAS dan DAP.

"Bisa saja Wan Azizah atau putri Anwar, Nurul Izzah," kata Shamsul melanjutkan.

Belakangan ini, sejumlah kisruh terjadi di DAP dan PAS terkait dengan penerapan hukum hudud oleh kelantan dan dukungan DAP terhadap pemilihan umum daerah.

Pada tahun 2009, PAS, PKR dan DAP bersatu dan mengumumkan bahwa kerangka kebijakan umum Pakatan Rakyat, yang terdiri dari empat unsur utama, yaitu transparansi dalam menegakkan demokrasi, pengembangan ekonomi berkelanjutan dan adil, menerapkan keadilan sosial dan pembangunan manusia.

Kebijakan aliansi oposisi ini juga menekankan pada menghargai perbedaan agama, yang kerap menjadi sumber gesekan antara partai Islam dan partai DAP yang sekuler. Pakatan Rakyat juga berupaya menciptakan mekanisme yang komprehensif untuk menangani kasus yang tumpang tindih antara hukum sipil dan hukum syariah. (ama/stu)