Kritik Vonis Anwar Ibrahim, Kartunis Malaysia Ditahan

Putrajaya, CNN Indonesia -- Seorang kartunis politik tersohor di Malaysia ditahan polisi atas tuduhan hasutan melalui akun Twitter yang isinya mengkritik vonis Anwar Ibrahim atas kasus sodomi.

Diberitakan Channel NewAsia, Zulkifli Anwar Ulhaque atau yang dikenal dengan nama pena Zunar ditahan Selasa malam, beberapa jam setelah banding Anwar ditolak pengadilan dan vonis lima tahun tetap diberlakukan.

"Tentu saja ini adalah bentuk intimidasi, dengan tujuan agar masyarakat tidak mengkritik pemerintah. Zunar tidak akan tunduk pada intimidasi ini dan akan terus menkritik bahkan dari balik penjara," kata istrinya, Fazlina Rosley, Rabu (11/2).


[Gambas:Twitter]

Menurut pengacara Zunar, kartunis itu akan ditahan selama beberapa hari. Pria 52 tahun itu ditahan karena postingannya di Twitter yang mengatakan bahwa pengadilan Malaysia telah dikuasai rezim pemerintah.

Sejak kasus Anwar mengemuka, kepercayaan publik Malaysia terhadap sistem pengadilan menurun. Perdana Menteri Najib Razak juga banjir kritik dari dalam dan luar negeri soal upaya pemerintah menggulingkan pengaruh oposisi.

Pilihan Redaksi Pengamat: Tanpa Anwar, Oposisi Malaysia Akan Lumpuh Anwar Divonis Bersalah, Jaksa Penuntut Mengaku Puas Tiga Langkah Partai Keadilan Rakyat Terkait Vonis Anwar Politik Penuh Intrik Anwar Ibrahim

Kelompok HAM dan Amerika Serikat juga mempertanyakan vonis Anwar Ibrahim yang menurut mereka kental bernuansa politik. Anwar sendiri telah berulangkali membantah tuduhan sodomi dengan mengatakan bahwa ini adalah konspirasi untuk mengenyahkannya dari dunia politik Malaysia.

Kartunis Zunar telah menjadi incaran aparat di masa lalu karena karyanya yang kerap menyinggung Najib, istrinya yang glamor Rosmah Mansor dan isu-isu lainnya seperti kasus sodomi Anwar Ibrahim.

Awal bulan ini, Zunar mengatakan kantornya diserbu dan digeledah polisi atas dugaan penghasutan. Kepala polisi Malaysia Khalid Abu Bakar di akun Twitternya mengatakan bahwa mereka juga tengah menyelidiki dua politisi oposisi lainnya karena kasus hasutan yang sama di media sosial soal vonis Anwar.

Lembaga Human Right Watch, HRW, dalam pernyataannya mengecam penahanan Zunar. HRW mengatkaan pemerintah Najib telah mengubah "kritik damai menjadi tindakan kriminal yang mengancam negara." (stu)