AS-Tiongkok Kerjasama Kejar Koruptor Tiongkok

Washington, CNN Indonesia -- Para pejabat senior AS akan bertemu dengan mitranya dari Tiongkok untuk membicarakan kemungkinan memulangkan para pejabat Tiongkok yang diduga lari ke Amerika dengan membawa aset pemerintah bernial miliaran dolar.

Masalah ini menjadi duri karena kedua negara tidak memiliki perjanjian ekstradisi.

Hal ini membuat Amerika Serikat, dan negara lain seperti Australia dan Kanada, menjadi tujuan utama para pejabat Tiongkok yang ingin melarikan harta mereka.

Pemerintah negara-negara Barat ragu menyerahkan tersangka korupsi karena tidak ada transparansi dalam proses peradilan dalam sistem hukum Tiongkok. Dan pejabat pemerintah yang terbukti melakukan korupsi dijatuhi hukuman mati.

Pilihan Redaksi Terkait Korupsi, Diplomat Tiongkok Dipecat Tiongkok Tangkap Ratusan Buron Koruptor di Luar Negeri Terlibat Suap, Taipan Tambang Tiongkok Dieksekusi Mati

Kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional pun mengatakan bahwa aparat Tiongkok sudah biasa mempergunakan siksaan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka.

Delegasi AS pimpinan David Luna, direktur senior bagian Keamanan Nasional dan Diplomasi Departemen Dalam Negeri, telah bertemu dengan para pejabat Tiongkok di Filipina bulan lalu.

Luna membenarkan kepada Reuters bahwa dia menghadiri pertemuan itu dan perundingan akan dimulai kembali pada Agustus dan akan melibatkan pakar penegakan hukum dan hukum.

Kedua negara akan berbagi data intelijen tertentu terkait pejabat Tiongkok yang diduga korupsi dan aset-aset yang dicuri, dan juga membicarakan cara mememulangkan para buronan itu ke Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan perlu ada langkah-langkah baru yang harus disepakati dengan AS agar aset yang dicuri tersebut bisa dikembalikan, meski menolak berkomentar tentang rincian perundingan atau kemungkinan langkah yang akan diambil.

“Kami siap terus berkomunikasi dengan para pejabat AS dalam masalah ini,” ujar Hua Chunying, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok, di Beijing.

Para pejabat AS mengatakan ada alternatif lain dari ekstradisi seperti deportasi karena melanggar hukum imigrasi Amerika Serikat.

Kanada, yang juga tidak memiliki perjanjian ekstradisi resmi dengan Tiongkok, baru-baru ini mengusir buronan Tiongkok seperti Lai Changxing, seorang pengusaha yang diduga melakukan korupsi, dan dipulangkan ke Tiongkok pada 2011 dengan janji dia tidak akan dieksekusi.

Lai Changxing akhirnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Tahun lalu, para pejabat Tiongkok mengatakan lebih dari 150 “buronan ekonomi”, sebagian besar disebut sebagai pejabat pemerintah yang korup, berada di Amerika Serikat.

Kedua negara belum mengumumkan jumlah dana curian yang telah dipindahkan dari Tiongkok ke Amerika Serikat.

Tetapi kelompok Integritas Finansial Global yang berkantor di Washington memperkirakan US$1,25 trilyun dana tunai mencurigakan dipindahkan dari Tiongkok antara 2003 dan 2012.

Kelompok yang melacak aliran dana ilegal ini mengatakan sebagian dana itu bergerak melalui akun bank palsu dan cara lain, dan setelah tiba di Amerika Serikat dana itu diinvestasikan di sektor real estate sehingga sulit dilacak.

Alternatif Ekstradisi

Setelah perundingan awal antara pejabat AS dan Tiongkok pada 27-28 Januari di Filipina, disepakati harus ada perundingan resmi lebih banyak dalam forum gugus tugas APEC bernama ACT-NET.

Presiden Tiongkok Xi Jinping mencanangkan gerakan antikorupsi besar-besaran di negaranya. (Getty Images/Feng Li)

Robert Luna mengatakan delegasi AS kemungkinan akan mengikutsertakan pejabat dari Departemen Luar Negeri, Departemen Kehakiman dan Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Luna mengatakan para pejabat penegakan hukum kedua negara akan membicarakan kasus-kasus yang ada dan kemungkinan penyelidikan bersama terhadap buronan Tiongkok dan aset negara yang dicuri.

“Ada alternatif lain di luar ekstradisi,” ujar Luna kepada Reuters. Dia mengatakan jalan hukum sedang dijajaki untuk mengatasi ketiadaan perjanjian ekstradisi antara AS dan Tiongkok, seperti konvensi PBB mengenai korupsi dan kejahatan terorganisir antar negara.

Luna menyebutkan tidak ada kesepakatan resmi untuk mengembalikan aset curian itu ke Tiongkok, tetapi hal ini “bagian dari dialog bilateral, ada sejumlah kasus yang sedang berjalan, dan hal itu menjadi prioritas.” Dia menolak merinci penyelidikan yang sedang dilakukan itu.

AS memuji kampanye antikorupsi Tiongkok dan memberi bantuan, selain juga membantu korupsi internasional secara umum.

Deklarasi para pemimpin APEC setelah pertemuan puncak di Beijing antara lain adalah komitmen untuk “menolak menjadi tempat perlindungan bagi pejabat korup dan aset-aset yang didapat secara ilegal.”

Pada Desember, Asisten Menteri Luar Negeri bidang Penegakan Hukum dan Narkotik Internasional William Brownfield mengatakan bahwa kedua negara telah mengidentifikasikan “sejumlah pasti” tersangka buron Tiongkok “dan sepakat untuk mengembangkan strategi menangani setiap kasus itu.” (yns)