Lagi, Perancis Mendebat Pemakaian Jilbab di Tempat Umum

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdebatan soal memakai jilbab di universitas publik kembali merebak di Perancis, menyusul insiden yang terjadi di negara itu beberapa waktu ke belakang.

Media Perancis, France 24, melaporkan bahwa baik politisi dan publik Perancis sedang mencari jalan tengah bagaimana menyeimbangkan sekulerisme Perancis dan toleransi beragama.

Isu soal pemakaian jilbab di universitas naik lagi ke permukaan awal bulan ini ketika seorang profesor di Universitas Paris XIII mengatakan ia tak mendukung simbol religius di tempat-tempat publik, merujuk seorang perempuan muda berjilbab di kelasnya. Atas komen itu, profesor tersebut didemosi.

Pilihan Redaksi Apakah Akan Ada Eksodus Yahudi Eropa ke Israel? PBB Minta Arab Saudi Hentikan Hukum Cambuk untuk Aktivis Kebebasan Berpendapat Harus Bertanggung Jawab

September lalu, seorang profesor di Universitas Sorbonne menanyakan seorang mahasiswinya, apakah ia akan terus mengenakan “benda itu” di kelas, mengindikasikan kerudung wanita muda itu. Presiden Universitas Sorbonne kemudian meminta maaf atas komentar dari profesornya.

Isu soal agama dan imigrasi menjadi makin santer di Perancis setelah serangkaian penyerangan yang menwaskan 17 orang Januari lalu, dimulai dari penyerangan di majalah satire Charlie Hebdo dan dilanjutkan di sebuah swalayan Yahudi di Paris.

Dalam sebuah pidato di Sorbonne, Presiden Perancis Francois Hollande menyerukan pengajaran agama secara sekuler, dan mengatakan bahwa sekulerisme Perancis tak berarti melupakan agama atau bahkan berkonflik dengan agama.

Minggu lalu, partai mantan Presiden Perancis Nicolas Sarkozy, UMP, mendukung pendekatan yang lebih keras terkait dengan simbol-simbol religi di tempat-tempat publik di Perancis, termasuk larangan menggunakan cadar di kampus. Ini akan menjadi tambahan atas larang serupa di sekolah dasar dan menengah negeri.

Cara menarik dukungan

Beberapa ahli mengatakan ini hanyalah salah satu cara Sarkozy mencuri perhatian untuk menarik lebih banyak pemilih.

“Ini adalah cara politis menarik pemilih yang mungkin memilih untuk (sayap kanan) Front Nasional,” kata John Bowen, seorang profesor antropologi di Universitas Washington di St Louis, seorang ahli studi Islam.

Lydia Guirous, yang bertanggung jawab untuk urusan sekuler di UMP dan penulis buku "Allah Maha Besar dan begitu juga Republik” (Allah est di Grand et la Republique aussi), mengatakan dalam siaran pers bahwa, “Sekularisme tak harus berhenti di pintu universitas.”

“Seperti sekolah-sekolah umum, perguruan tinggi negeri harus disucikan dan harus netral,” kata Guirous.

Perancis adalah rumah bagi lima juta umat Muslim, komunitas Muslim terbesar di Eropa, dan telah lama menjadi tempat perdebatan soal boleh atau tidaknya perempuan memakai jilbab di tempat-tempat umum.

Pada 2004, negara mengesahkan undang-undang yang melarang jilbab di sekolah negeri dan pada 2005 negara juga mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian jilbab dengan cadar.

Banyak yang melihatnya sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi dan toleransi beragama  sementara yang lain melihatnya sebagai sebuah langkah yang bertujuan untuk mempromosikan kesetaraan gender.

Sementara itu, Bowen mengatakan bahwa ide soal sekulerisme sering kali disalahartikan.  Ia juga berpendapat larangan menggunakan cadar di tingkat universitas adalah “penghinaan”.

“Ini adalah rangkaian dari langkah yang memberi simbol batasan, ‘Anda mungkin warga yang sempurna, namun kami tak akan pernah berhenti mengingatkan Anda bahwa Nada tak sepenuhnya terintegrasi,” ujar Bowen. (stu)