Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang pejabat mengatakan bahwa Tiongkok memerlukan aturan yang lebih baik untuk meregulasi organisasi non-pemerintah (LSM) asing yang beroperasi di negara itu.
Fu Ying, juru bicara parlemen Tiongkok, mengatakan ada lebih dari 6.000 LSM asing yang beroperasi di negara itu, yang telah membawa uang, keahlian dan teknologi mereka.
"Mereka telah memberi manfaat bagi pembangunan kita dan telah memberi kontribusi, tetapi ada beberapa kekurangan dalam manajemen mereka," katanya dalam konferensi pers pada Rabu (4/3), sehari menjelang pembukaan pertemuan tahunan parlemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tiongkok membutuhkan hukum lebih untuk memastikan mereka memiliki "dasar hukum yang cukup" untuk beroperasi di Tiongkok, kata Fu.
"Di satu sisi, kita perlu melindungi kepentingan mereka, untuk membiarkan mereka memainkan peran yang lebih besar, dan di sisi lain mereka membutuhkan manajemen yang lebih efektif, untuk cukup melindungi keamanan dan stabilitas sosial negara kita,” ujar Fu.
Tiongkok mulai melakukan investigasi ke dalam operasi LSM tahun lalu, untuk mempersiapkan peraturan yang lebih ketat, sebagai bagian dari operasi keamanan diperintahkan oleh sebuah panel nasional baru yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping.
Kota Guangzhou menetapkan peraturan untuk mengatur LSM asing pada November lalu, memicu ketakutan di kalangan pekerja LSM.
RUU yang sedang dibahas mengharuskan LSM asing untuk mendaftar dan disetujui oleh otoritas terlebih dahulu sebeum mendirikan kantor perwakilan atau beroperasi sementara di Tiongkok.
Namun belum jelas kapan hukum tersebut mulai berlaku.
Keberadaan LSM menjamur di Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir dan berpotensi konfrontatif terhadap pemerintah, terutama jika mereka bekerja dengan kelompok-kelompok sensitif seperti pekerja seks atau pecandu narkoba.
Banyak LSM asing juga beroperasi, meskipun mereka secara tradisional terdaftar sebagai bisnis karena proses persetujuannya lebih mudah.
Sementara pihak berwenang menaruh kecurigaan pada beberapa LSM yang dianggap mencoba menyebarkan nilai-nilai asing.
Sementara pemerintah mengharuskan semua LSM untuk mendaftar, proses ini seringkali sulit, menyebabkan banyak LSM Tiongkok dan asing beroperasi tanpa otorisasi yang tepat.
Komisi keamanan nasional diresmikan pada 2013, dan membantu administrasi Xi Jinping mengkoordinasikan respon akan masalah keamanan dalam negeri dan luar negeri, termasuk kerusuhan sosial.
(stu)