Tiongkok Beberkan Terduga Korupsi yang Kabur ke AS

Beijing, CNN Indonesia -- Pemerintah Tiongkok pada Rabu (25/3) memberikan daftar "prioritas" sejumlah pejabatnya yang terlibat kasus korupsi dan diyakini telah melarikan diri ke Amerika Serikat.

Tahun lalu, Tiongkok menyatakan terdapat lebih dari 150 "buronan ekonomi", yaitu pejabat pemerintahan yang diduga korup, dan kabur ke AS.

Xu Jinhui, Kepala Biro Anti-Korupsi di Kejaksaan, menyatakan kepada China Daily bahwa "pejabat Tiongkok yang termasuk dalam daftar prioritas diduga korup, diyakini berada di Amerika Serikat dan dilindungi oleh pihak berwenang AS."

Xu menjelaskan bahwa sebagian besar pejabat korup di luar negeri bekerja untuk perusahaan pemerintah dan menerima suap serta menggelapkan dana publik.

Laporan di China Daily tidak merinci identitas para pejabat terduga korupsi tersebut.

Terkait hal ini, para pejabat senior AS direncanakan bertemu dengan pejabat Tiongkok pada Agustus mendatang untuk membahas kemungkinan pemulangan pejabat dari negara tirai bambu ini yang membawa miliaran dolar aset pemerintah ke Amerika Serikat.

Xu menambahkan bahwa pihak berwenang Tiongkok akan memulai prosedur hukum untuk menyita aset di luar negeri.

Pilihan Redaksi Jokowi: Tiongkok Tak Punya Dasar Hukum Soal Laut Cina Selatan Tiongkok Eksekusi Tersangka Penikaman Massal Tiongkok Tekan Iran Capai Kesepakatan Nuklir

"Ketika terbukti (korupsi) dengan bukti yang kuat, kita akan memulai prosedur penyitaan aset secara hukum," kata Xu.

Sementara pekan lalu, jaksa AS menyatakan bahwa Amerika Serikat diperkirakan akan mendeportasi mantan istri seorang pejabat Tiongkok yang menjadi buron atas tuduhan pencucian uang dan penipuan biaya imigrasi.

Namun tidak ada perjanjian ekstradisi antara kedua negara. Pemerintah Barat telah lama enggan untuk menyerahkan tersangka karena kurangnya transparansi dan proses hukum dalam sistem peradilan Tiongkok.

Liu Dong, Kepala Departemen Ekonomi Tiongkok, Divisi Kriminal Keamanan Publik, menyatakan kepada China Daily bahwa pihak berwenang AS berprasangka terhadap sistem hukum Tiongkok dan "menyakini bahwa kami akan melakukan penuntutan dengan tidak adil".

Di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping, pemerintah Tiongkok tengah menggalakkan program anti-korupsi yang menyasar para pejabat pemerintah dan senior militer.

Tiongkok telah meluncurkan kampanye yang dijuluki dengan Operasi Fox Hunt, untuk memburu para pejabat dan pengusaha yang melarikan diri dan menimbun kekayaan mereka.

Pekan lalu, lembaga pengawas anti-korupsi dari Partai Komunis menyatakan bahwa 500 tersangka dipulangkan ke Tiongkok pada tahun lalu, bersama dengan lebih dari 3 miliar Yuan, atau sekitar Rp6,3 triliun.

Badan pengawas tersebut menyatakan bahwa dalam beberapa kasus, pihaknya akan memberikan bukti kepada negara lain yang menjadi tempat tujuan sang buron, agar pengadilan dapat dilakukan di negara tersebut, atau agar sang pejabat yang korup dapat segera dipulangkan. (ama/stu)