PBB: Kekerasan Seksual jadi Taktik Perang Kelompok Militan

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia | Rabu, 15/04/2015 13:58 WIB
PBB: Kekerasan Seksual jadi Taktik Perang Kelompok Militan Laporan PBB menyebutkan Boko Haram sering memaksa perempuan dan anak perempuan untuk menikah dan meluncurkan pemerkosaan berulang kali. (Ilustrasi/Reuters/Emmanuel Braun)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengungkapkan bahwa tindakan kekerasan seksual, pemerkosaan, perbudakan, dan perkawinan paksa merupakan taktik yang digunakan oleh kelompok militan seperti ISIS dan Boko Haram.

Dalam sebuah laporan yang dirilis pada Senin (13/4), sekjen PBB menyatakan "keprihatinan mendalam" atas kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok bersenjata, termasuk yang mempromosikan ideologi ekstremisme di Irak, Suriah, Somalia, Nigeria, Mali, Libya dan Yaman.

"Krisis yang ditimbulkan oleh kelompok radikal telah mengungkapkan tren yang mengejutkan, bahwa kekerasan seksual digunakan sebagai taktik teror," kata Ban, dikutip dari Al-Arabiya, Selasa (14/4).


Ban menyatakan upaya "untuk menjatuhkan atau menghancurkan" ISIS, Boko Haram, al-Shabaab, dan sejumlah afiliasi al-Qaidah "merupakan bagian penting dari perjuangan melawan kekerasan seksual yang berhubungan dengan konflik". (Baca juga: Budak ISIS Lebih Memilih Bunuh Diri)

Laporan PBB ini berfokus pada 19 negara yang kini tengah dilanda konflik atau masih mencoba untuk pulih dari pertikaian yang melibatkan tindak kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan, perbudakan seksual, prostitusi paksa terhadap perempuan, anak perempuan dan laki-laki. 

Laporan PBBB ini mencakup daftar 45 kelompok militan yang beroperasi di Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Kongo, Irak, Mali, Somalia, Sudan Selatan dan Suriah.  (Baca juga: Amnesty: Boko Haram Sudah Culik 2.000 Perempuan)

Dalam laporan tersebut, kelompok militan Boko Haram yang beroperasi di Nigeria disebut sebagai kelompok yang "diduga melakukan atau bertanggung jawab atas pola pemerkosaan" dalam konflik.

Laporan itu menyebutkan bahwa "salah satu peristiwa yang paling mengkhawatirkan pada tahun 2014" adalah penculikan lebih dari 200 pelajar sekolah menengah pada 14 April 2014 lalu oleh Boko Haram dari sekolah di desa Chibok, Nigeria.

Dirilis sehari sebelum peringatan satu tahun penculikan tersebut, laporan PBB menyebutkan Boko Haram sering memaksa perempuan dan anak perempuan untuk menikah dan meluncurkan pemerkosaan berulang kali.

"Pernikahan paksa, perbudakan dan penjualan perempuan dan anak perempuan yang diculik menjadi pusat modus operandi dan ideologi Boko Haram," kata Ban.

"Gadis-gadis yang diculik dan menolak dinikahi atau berhubungan seksual dalam pernikahan disiksa dan terancam dibunuh," bunyi laporan tersebut.

Laporan PBB menyebutkan sejak pertengahan tahun 2014 "telah terjadi peningkatan signifikan atas jumlah kasus kekerasan seksual yang dilaporkan dilakukan oleh kelompok teroris."

"ISIS menggunakan kekerasan seksual untuk menyebarkan teror, menganiaya pemeluk agama dan etnis minoritas, serta mengancam masyarakat yang menentang ideologinya," bunyi laporan tersebut. (Baca juga: ISIS Benarkan Perbudakan Perempuan)

Dalam laporan PBB, disebutkan bahwa ISIS menculik ratusan perempuan dan anak perempuan Yazidi di Irak, beberapa di antaranya dibawa ke Suriah dan dijual di pasar gelap sebagai budak seks.

Sementara di Kolombia, laporan PBB menyebutkan bahwa "pengungsi perempuan yang menyerukan ganti rugi lahan telah ditargetkan oleh kelompok bersenjata dan mengalami kekerasan seksual berulang".

Di Republik Afrika Tengah, terdapat 2.527 kasus kekerasan seksual yang berkaitan dengan konflik sepanjang tahun 2014. Laporan PBB tersebut menambahkan bahwa "semua pihak menggunakan kekerasan seksual untuk menundukkan dan mempermalukan lawan."

Di wilayah Darfur, Sudan, jumlah warga sipil yang mengungsi telah meningkat tajam pada tahun lalu, dengan sejumlah laporan kekerasan seksual.

Di Sudan Selatan, kekerasan seksual juga kerap terjadi, termasuk pemerkosaan, pengebirian, penelanjangan paksa dan aborsi paksa. Keadaan ini diperburuk oleh impunitas militer yang kerap menerapkan ketidaksetaraan gender.

Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pemerintah Kongo telah "mengambil langkah belum pernah terjadi sebelumnya", termasuk menuntut perwira tinggi untuk tindak kekerasan seksual dan membayar ganti rugi kepada korban.

Namun, disamping itu, tindak kekerasan oleh kelompok bersenjata, termasuk pemerkosaan meningkat signifikan di Kongo. (ama/stu)