Kontroversi Hukum Hudud Terus Berlanjut di Malaysia

Amanda Puspita Sari/Reuters, CNN Indonesia | Kamis, 16/04/2015 15:50 WIB
Kontroversi Hukum Hudud Terus Berlanjut di Malaysia Perdebatan soal hukum Hudud merupakan tekanan bagi perjuangan PM Malaysia, Najib Razak untuk mengamankan mayoritas suara Muslim dalam pemilu 2018. (Reuters/Olivia Harris)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdebatan soal hukum Hudud yang memperbolehkan hukuman rajam dan amputasi bagi pelanggarnya, telah terus berlanjut di Malaysia, dan memengaruhi percaturan politik di negara itu, baik di koalisi oposisi maupun di koalisi partai berkuasa, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Sorotan utama kini tertuju pada Razak terkait apakah dirinya mampu mengamankan mayoritas suara Muslim dan menangkis serangan terhadap kepemimpinannya.

Kontroversi hukum Hudud dipicu oleh partai oposisi Parti Islam se-Malaysia (PAS) yang mengajukan amandemen hukum federal untuk menerapkan Hudud ini di negara bagian Kelantan, yang tak memiliki kelab malam dan memberikan pemisahan tempat duduk antara wanita dan laki-laki di ruang publik.


Pengajuan hukum Hudud, yang merupakan bagian dari hukum Syariah Islam ini dinilai menggoyah koalisi oposisi. Pasalnya, dua partai oposisi lainnya yang tergabung dalam koalisi oposisi Pakatan Rakyat, yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokrasi (DAP), yang beralinsi dengan etnis Tionghoa menolak penerapan hukum tersebut. (Baca juga: Pengamat: Tanpa Anwar, Oposisi Malaysia Akan Lumpuh)

Percekcokan oposisi seharusnya menjadi kabar gembira bagi Perdana Menteri Najib. Namun, Hudud juga menciptakan perpecahan di partainya sendiri, Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Setelah kalah suara pada pemilu 2013, UMNO yang terkenal konservatif melihat kontroversi hukum Hudud sebagai kesempatan untuk memoles kepercayaan umat Islam. Suara warga Muslim telah lama menjadi basis kuat partai ini. Selain itu, umat Muslim merupakan populasi terbesar di Malaysia.

Anggota parlemen UMNO di Kelantan secara terbuka mendukung penerapan hukum Hudud. Pemimpin senior UMNO yang enggan disebut namanya menyebutkan bahwa keputusan tersebut dibuat "untuk tidak menyinggung basis suara Melayu yang sensitif".

Meskipun demikian, baik Najib maupun UMNO belum memberikan sikap resmi terhadap hukum Hudud. Najib sendiri secara luas dilihat sebagai tokoh moderat terhadap isu yang berkaitan dengan Islam.

Warga Malaysia telah mendesak Najib untuk segera memberikan pernyataan resminya, apakah UMNO mendukung hukum Hudud atau tidak. 

Kepada media setempat, The Malaysian Insider, mantan Wakil Perdana Menteri Tun Musa Hitam menyatakan kekecewaannya bahwa UMNO hingga kini belum mengeluarkan sikap terhadap hukum Hudud. 

"Saya kecewa terhadap UMNO yang belum memberikan reaksi dan sikap terhadap langkah PAS untuk mengajukan (amandeman) Hudud. Ini melibatkan kepentingan nasional dan masyarakat luas, sehingga sebuah sikap tentang hal ini sangat diperlukan," kata Tun Musa Hitam, dilansir dari The Malaysian Insider, akhir Maret lalu. 

Sementara pengamat menilai, hukum Hudud telah lama ada di Malaysia. Persoalannya kini, siapa pemimpin yang mendukung penerapan hukum tersebut. 

"Hudud selalu ada di Malaysia. Satu-satunya perbedaan adalah siapa yang mengendalikan hukum itu," kata Wan Saiful Wan Jan dari lembaga think tank Institut Demokrasi dan Urusan Ekonomi (IDEAS) yang berbasis di Kuala Lumpur.

"Tindakan diamnya (PM Najib) kini mendorong pendukung Hudud, dan sulit bagi orang lain untuk berdebat dalam dialog rasional," kata Wan Saiful menambahkan.

Mantan perdana menteri dan tokoh senior Malaysia, Mahathir Mohamad, mengecam Najib dan menuduhnya tidak cukup kuat untuk menahan kontroversi hukum Hudud. Dalam blognya, Mahathir pun meminta Najib untuk mundur.

Pada Kamis (16/4), Mahathir meluncurkan kritik terhadap sejumlah petinggi UMNO yang mendukung Hudud.

"Niat PAS dan juga UMNO di Kelantan dalam memperkenalkan hudud adalah untuk kepentingan politik. Hal ini membuat hukum Hudud yang dijunjung PAS dan didukung UMNO tidak Islamis," kata Mahathir dalam tulisan di blog miliknya.

Hukum Cambuk dan Amputasi

PAS menyatakan jajak pendapat yang dilakukan di Kelantan menyebutkan lebih dari 90 persen warga Kelantan mendukung Hudud, yang memperbolehkan amputasi untuk pencurian dan hukum cambuk sebanyak 100 kali untuk tindak kejahatan lainnya.

"Jika seseorang dipotong tangannya, maka 10 orang lainnya yang mencoba melakukan hal yang sama akan berpikir dua kali," kata Wan Qussairi Wan Mohamed, seorang pejabat di salah satu madrasah, di kota utama Kelantan, Kota Bharu.

"Ini adalah jaminan Allah," kata Wan Qussairi.

PAS kini tengah melobi 222 kursi parlemen nasional untuk menggalang dukungan terhadap penerapan hukum hudud. Hukum ini telah disetujui oleh majelis negara bagian.

"Terdapat sekitar 136 anggota parlemen yang merupakan umat Muslim dan kami ingin mereka semua untuk mendukung hal itu, atas dasar agama, bukan partai," kata Wakil Kepala Menteri Kelantan, Amar Abdullah kepada Reuters.

Presiden PAS, Abdul Hadi Awang menyatakan bahwa partainya akan terus menekan penerapan hukum Hudud dengan atau tanpa dukungan dari sekutunya dalam aliansi oposisi, Pakatan Rakyat (PR).

"Saya ingin PR tetap utuh. Tapi kami punya prinsip, dan kami tidak bisa menjual prinsip dan tujuan kami," katanya kepada Reuters.

Di luar Kelantan, hukum Hudud telah menjadi kontroversi politik menjelang pemilihan umum yang akan digelar tiga tahun mendatang, utamanya sejak dukungan terhadap koalisi partai berkuasa semakin menipis.

Banyak pemimpin UMNO, yang takut mereka akan kalah dalam pemilu 2018, menginginkan Najib untuk tetap menjaga konservatisme yang semakin menyebar di antara etnis Melayu. (ama/stu)