Nurul Izzah: UU Anti Teror Malaysia Rentan Disalahgunakan

Amanda Puspita Sari, CNN Indonesia | Rabu, 08/04/2015 16:49 WIB
Nurul Izzah: UU Anti Teror Malaysia Rentan Disalahgunakan Nurul juga menilai undang-undang anti terorisme yang baru merenggut hak asasi manusia. (Reuters/Olivia Harris)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat Malaysia (PKR), Nurul Izzah menilai rancangan undang-undang anti terorisme yang baru saja diloloskan parlemen Malaysia pada Selasa (8/4) rentan disalahgunakan untuk memberangus oposisi yang dianggap membahayakan pemerintah. 

Pasalnya, dengan Undang-undang Pencegahan Terorisme itu aparat bisa menahan terduga teroris tanpa dakwaan. Di bawah UU ini, terduga bisa ditahan tanpa diadili hingga dua tahun lamanya, dengan perpanjangan hukuman atas persetujuan. (Baca juga: Undang-undang Anti Teror Baru Malaysia Picu Kritikan)

"Menurut sejarahnya, sepertinya pemerintah Malaysia selalu mendiskriminasi pembangkang dan oposisi. Dan undang-undang yang tanpa transparansi ini bisa saja disalahguna," kata Nurul ketika dihubungi CNN Indonesia, Rabu (8/4).


"Polis diraja Malaysia dan badan intelijen Malaysia semua bekerja untuk memastikan tidak ada penentang dalam pemerintahan. Jadi bisa saja hukum seperti ini menjadi alat untuk beramai-ramai menahan oposisi," kata Nurul, putri dari pemimpin koalisi oposisi Anwar Ibrahim yang kini dipenjara akibat kasus sodomi.

Nurul, yang saat ini menjabat sebagai anggota parlemen untuk wilayah Lembah Pantai mengungkapkan bahwa undang-undang ini disahkan tanpa sama sekali melibatkan oposisi.

Nurul juga menilai undang-undang ini merenggut hak asasi manusia.

"Dengan langsung memanggil, menjemput dan menahan mereka, tanpa mendengar perkataan dari para tertuduh, ini merenggut hak asasi. Bagaimana mau memperkuat negeri jika pemerintah merenggut hak asasi rakyat?" kata Nurul.

Jangan Lupakan Deradikalisasi

Dengan adanya berbagai penangkapan simpatisan ISIS beberapa bulan terakhir, Nurul membenarkan bahwa kerangka hukum di Malaysia memang perlu diperkuat dan diperbaiki. Namun, pemerintah juga seharusnya memperhatikan faktor yang tidak kalah penting, yaitu proses deradikalisasi dan rehabilitasi.

"Di Malaysia, tindakan anti-radikalisme sampai saat ini masih nol," kata Nurul.

Nurul bercerita, dia pernah bertemu dengan sejumlah mantan napi yang hingga saat ini masih sulit menyesuaikan diri di masyarakat.

"Mereka tidak dapat bekerja, malu, dan tidak menerima uang dari Mahkamah," kata Nurul.

"Dan saat ini pemerintah mengeluarkan undang-undang seperti ini. Jika dibandingkan dengan negara lain, ini undang-undang teror di Malaysia adalah yang paling buruk. Tapi caranya haruslah berlandaskan uu

Bersama dengan oposisi lainnya, Nurul mengaku bahwa mereka telah berusaha menentang undang-undang anti teror tersebut.

"Kami sebagai oposisi sudah mengajukan protes, sudah berdebat dan menolak. Tapi kami dibilang oposisi mendukung terorisme," ujar Nurul.

Rancangan Undang-undang Pencegahan Terorisme diloloskan setelah melalui perdebatan alot di Parlemen Malaysia. Salah satu faktor yang menjadi kontroversi, adalah bahwa keputusan penahanan para terduga teroris berada di dalam wewenang dewan terorisme Malaysia, bukan pengadilan.

Berdasarkan UU tersebut, aparat berhak mencabut dokumen perjalanan warga Malaysia atau asing yang terduga terlibat terorisme, baik yang mencoba masuk atau keluar dari negara itu. (ama/stu)