PM Palestina: Sejak KAA 1955, Tinggal Kami yang Belum Merdeka

Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dalam Konferensi Asia Afrika di Jakarta pekan ini. Ajang ini dirasa tepat karena sejak awal digelar pada 1955, KAA adalah tempat beraspirasi negara-negara menentang penjajahan dan imperialisme.
 
"Sebuah kehormatan untuk bergabung dengan konferensi ini, sebuah wujud kerja sama strategis negara Asia Afrika yang memiliki visi yang sama soal kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya," kata Hamdalah di sela-sela KAA, Selasa (21/4).

Menurut dia, misi KAA untuk mendorong kemerdekaan dan kebebasan telah tercapai di Asia Afrika dan negara-negara lainnya. Namun lain halnya dengan Palestina. Enam puluh tahun sejak KAA 1955, tinggal negaranya yang belum mengecap kemerdekaan.

Pilihan Redaksi KBRI Sanaa Hancur, Menlu RI Protes ke Dubes Arab Saudi Tujuh Ribu Porsi Makanan per Hari untuk KAA Setelah 60 Tahun, Asia-Afrika Hadapi Kolonialisme Model Baru

"Sejak KAA pertama tahun 1955, target kemerdekaan dan kebebasan Asia Afrika telah tercapai. Sementara Palestina terus mengalami penderitaan, tekanan dan tersingkir akibat pendudukan dan kekejaman terhadap rakyat kami, terutama terhadap umat Islam dan Kristen di situs-situs suci," ujar Hamdalah.


Kemerdekaan Palestina menjadi salah satu fokus utama dalam KAA tahun ini di Jakarta. Salah satu dari tiga outcome document dari KTT Asia Afrika adalah bentuk dukungan kemerdekaan dan pembangunan kapasitas Palestina yang terangkum dalam Deklarasi Palestina.

Hamdallah menegaskan bahwa ini adalah saatnya Asia-Afrika berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan wilayah Palestina dengan berlandaskan perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibukota.

"Hampir 48 tahun wilayah kami diduduki, itu sudah lebih dari cukup, ini adalah pendudukan terlama di dunia, kami berharap ada komitmen yang kuat dalam KAA," kata Hamdallah.

Palestina sendiri, lanjut dia, berkomitmen melakukan penyelesaian tanpa cara kekerasan melalui prinsip solusi dua negara. Salah satunya adalah mendorong status Palestina di PBB demi memajukan proses perundingan damai.

"Ketika berbicara Palestina dengan visi dua negara, maka ini menjadi tujuan internasional. Tanpa kemerdekaan di Palestina, tidak akan ada perdamaian di kawasan," tegas Hamdallah.

Sebelumnya Hamdallah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen mendirikan konsul kehormatan di Palestina serta meningkatkan kerja sama dagang.

Menghadapi proses perjanjian damai yang kandas dengan Israel, Palestina secara masif menggalang dukungan dari negara-negara di seluruh dunia. Sebanyak 135 negara saat ini mengakui Palestina, termasuk beberapa negara Eropa Timur yang melakukannya sebelum mereka bergabung dengan Uni Eropa. (stu)