Indonesia-Thailand Sepakat Berantas Illegal Fishing

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha, di sela-sela peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika, Jakarta (24/4). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi dan Prayuth sepakat membentuk gugus tugas untuk memberantas penangkapan ikan ilegal.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir memaparkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar Prayuth memberikan perhatian khusus kepada illegal fishing dan nasib pelaut Indonesia yang bekerja di Thailand.

"Tentang pemancingan ilegal, kedua pemimpin negara sepakat untuk membentuk gugus tugas untuk menangani masalah ini. Begitu gugus tugas sudah dibentuk, kita akan berusaha menghentikan IUU fishing (pemancingan yang ilegal, tidak terdaftar dan tidak teregulasi)," kata Tata, sapaan akrab Arrmanatha.

Pilihan Redaksi Jokowi dan Rouhani Bahas Kerja Sama Budaya dan Terorisme Jadi Saksi Sejarah, Kota Tua Bandung Bersolek Dari Hotel Savoy Homann ke Gedung Merdeka, Napak Tilas KAA

Sebelumnya, nelayan di Thailand diketahui telah beberapa kali tertangkap melakukan aksi penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia. Pemerintah Indonesia akhirnya bertindak tegas pada Februari lalu dengan membakar salah satu kapal nelayan yang tertangkap.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, mengungkapkan bahwa Thailand menyadari bahwa sejumlah nelayannya terlibat dalam pemancingan ilegal di perairan Indonesia, dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini.

"Ya mereka akan menyelesaikan persoalan illegal fishing dan menghukum perusahaan-perusahaan mereka yang tidak benar," kata Susi memberikan penjelasan soal pembahasan pertemuan bilateral yang tertutup bagi media tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Susi juga memaparkan bahwa Thailand berkomimen untuk memasang vessel monitoring system di 7.000 kapal guna memantau pergerakan kapalnya. Rencana ini sebelumnya sudah dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Meskipun demikian, Susi mengakui bahwa hingga saat ini belum ada perjanjian kerja sama atau MOU untuk memberikan langkah konkret terhadap rencana tersebut.

"Belum ada tapi mereka memang mengakui mau membereskan persoalan itu dan mengakui kalau ada banyak hal yang tidak betul," kata Susi.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akan menggelar sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara yang menghadiri perhelatan peringatan 60 tahun KAA, antara lain dengan Presiden Iran, Hassan Rouhani.

Konferensi Asia Afrika pertama kali diselenggarakan pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Pertemuan ini diadakan dengan tujuan mempromosikan kerja sama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

Rangkaian acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika tahun ini dihelat pada 19-24 April. Pertemuan tingkat pejabat tinggi diselenggarakan di Jakarta pada 19-23 April. Pada 24 April seluruh perwakilan negara akan bertolak ke Bandung untuk melakukan prosesi napak tilas KAA. (stu)