AS Cabut Nama Pengusaha Myanmar dari Daftar Sanksi

Washington, CNN Indonesia -- Amerika Serikat mencabut nama pengusaha terkenal asal Myanmar dari daftar sanksi meski ada keraguan atas reformasi yang diterapkan di negara itu.

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada Kamis (23/4) bahwa Win Aung, kepala Kadin Myanmar pemilik perusahaan konstruksi Dagon Internasional yang membantu pembangunan ibukota Naypyitaw, dikeluarkan dari daftar Negara dan Orang Terlarang.

Selain itu, dua perusahaan milik Win Aung juga telah dikeluarkan dari daftar sanksi Departemen Keuangan.

Pilihan Redaksi Presiden Myanmar Setujui Referendum Konstitusi Suu Kyi Tak Bisa Calonkan Diri, Partai NLD Tetap Ikut Pemilu Militer Myanmar Akan Tetap Berperan di Politik

Deplu AS mengatakan keputusan mencabut nama tertentu dari daftar itu dibuat berdasarkan tindakan yang telah dilakukan oleh individu atau perusahaan tersebut.

Namun, pernyataan tertulis Deplu tidak merinci alasan Wing Aung dicabut dari daftar itu.

Menurut kawat rahasia diplomatik AS yang dipublikasi oleh Wikileaks, Win Aung dituduh mengekspor kayu yang diambil dari hutan lindung setelah memenangkan kontrak yang diberikan karena kedekatannya dengan militer.

Myanmar melaksanakan reformasi ekonomi dan politik pada 2011, dan berhasil meyakinkan AS dan negara-negara Barat lain yang ingin mengembangkan hubungan dengan negara yang strategis ini, untuk menghentikan sebagian besar sanksi yang dijatuhkan semasa militer memegang kekuasaan.

Akan tetapi, banyak pihak di Myanmar sekarang merasa bahwa proses reformasi terhenti, sementara militer masih memegang kekuasaan besar.

Pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi bulan lalu mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Presiden Thein Sein tidak benar-benar berniat melakukan reformasi dan menuduh AS serta negara Barat bersikap terlalu optimistik terkait perubahan di negara itu.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan sanksi masih berlaku, dan perubahan akan hal ini tergantung pada upaya pemerintah Myanmar melanjutkan reformasi ekonomi dan politik, dan menyelesaikan perselisihan dengan berbagai kelompok etnis negara itu. (yns)